NusantaraNews

Nn, Padang  -- Sentral Pasar Raya yang rusak akibat gempa 2009,  sangat berdampak buruk pada putaran ekonomi di Kota Padang terutama transaksi jual beli. Maka dengan diresmikannya penyelesaian pengecoran lantai paling atas Sentral Pasar Raya (SPR) Padang  ini semoga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Padang.

Disampaikan Walikota Padang DR. Fauzi Bahar,M.Si didampingi Muspida Kota Padang saat meresmikan Tooping Off (penyelesaian pengecoran lantai paling atas) Sentral Pasar Raya (SPR) Padang, beberapa waktu yang lalu.

Fauzi Bahar menghimbau kepada berbagai pihak, bahwasanya ini perlu menjadi perhatian lebih bagi kita, agar infrastruktur di Bumi Ranah Minang ini dapat tertata rapi, sehingga putaran ekonomi dapat berputar dengan baik. Ini akan dibuktikan dengan penyelesaian pengecoran lantai paling atas Sentral Pasar Raya.

Hal ini perlu dukungan penuh dari berbagai pihak, sehingga terciptanya kondisi yang kondusif sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jelas ini akan menjadi nilai positif dan semakin tertariknya orang berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kota Padang, ujar Fauzi Bahar.

Di samping itu, dapat meningkatkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, atau dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Sehingga anak kita yang tamat sekolah tidak jauh ke luar kota Padang untuk mencari kerja, karena sudah ada pekerjaan di depan mata dengan cepat terselesainya Sentral Pasar Raya ini.

Apabila nanti pembangunan  Sentral Pasar Raya ini selesai, dihimbau bagi pengusaha agar secepatnya membuka usahanya, agar Sentral Pasar Raya ini ramai di kunjungi pembeli, jadi mereka tidak perlu lagi untuk berbelanja ke luar daerah.

Adapun yang hadir, Dirut PT. PP, Persero TBK Wilton Molumbot, Pimpinan Bank Arta Graha Ronny Lombuan, Dirut, PT. CSR TBK Jimmy, Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, Anggota DPRD Prov Sumbar H. Indra DT, Rajo Lelo, SH. Komisaris PT. CSR TBK Benny Tara. Dandim Padang, Kajari Padang, demikian Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos.  Kepada pers. Rcd/rel

Menanggapi suasana tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang juga salah satu kandidat kuat calon Ketua DPC Demokrat Kota Padang saat dimintai komentarnya mengakui, memang pada era reformasi sekarang ini, berbagai cara selalu dilakukan seseorang untuk meraih kedudukan. Apalagi dipartai politik, antara kawan dan lawan sangat sulit membedakan.

Sekaitan adanya isu yang saling menjatuhkan satu sama lain ditubuh partai, Zulherman membantah “itu tidak benar, sebab kesolidan kader-kader partai demokrat telah teruji. Hal ini dibuktikan dengan tingginya perolehan suara partai Demokrat pada dua kali Pemilu.

Selain itu, terkait pencalonan dirinya untuk maju sebagai Ketua DPC, Zulherman mengaku bukanlah keinginan pribadi, akantetapi sokongan dan dukungan dari kader-kader kecamatan yang berada di Kota Padang.

Meski demikian, dukungan tersebut bukanlah mutlak terhadap dirinya saja, namun masih ada rekan-rekan kader demokrat lainya yang lebih berpengalaman dan pantas untuk memimpin DPC partai Demokrat Kota Padang. Seperti, Erison (ketua fraksi Demokrat) di DPRD Kota Padang, Masrizal Mamak, Januardi Sumka, dan Yulisman, terangnya.

Memang, untuk menghadapi Pemilu 2014, selain membutuhkan inteligensi tentu sangat dibutuhkan konsolidasi dan regenerasi menghadapi persaingan yang semakin ketat dari partai-partai lainnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada para kader agar tetap menjaga kesetiaan dan selalu mempertahankan apa yang telah diraih. Jangan kita mudah terhasut oleh politik pembunuhan karakter, sehingga berakibat terjadinya pecah belah sesama kader, ajaknya. **

Nn, Bogor -- Penderita HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) tak terbendung. Sebanyak 1.332 warga Kota Bogor terinfeksi HIV, sebanyak 697 warga di antaranya positif menderita AIDS. Fakta lainnya, sebanyak 56 penderita HIV/AIDS meninggal akibat keganasan penyakit tersebut. Dari tahun ke tahun, ancaman virus mematikan itu semakin nyata, padahal beragam upaya penanggulangan terus dilakukan.

“Fakta tersebut berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan Kota Bogor hingga Oktober 2011. Lebih banyak dari tahun lalu”, Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan (P3KL), Dinkes Kota Bogor, Dr Eddy Dharma di Sekretariat KPAD Kota Bogor.

Eddy mengatakan, rata - rata sebanyak 30 penderita berhasil dijangkau setiap bulannya. “Pada 2010, penderita HIV/AIDS sebanyak 967 warga Kota Bogor. Jadi peningkatannya tahun ini sebanyak 365 penderita”, terangnya.

Yang menarik, diestimasi sebanyak 43.023 warga terancam terinfeksi HIV/AIDS akibat melakukan sejumlah perilaku berisiko. Data mengejutkan itu disiarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Bogor menjelang Hari HIV/AIDS Sedunia.

Sebanyak 43.023 warga dari kalangan berisiko itu terdiri dari 1.785 pengguna narkoba suntik (penasun), 699 wanita pekerja seks (WPS) langsung, 339 WPS tidak langsung, 300 waria, 6.224 homo seksual, 18.007 pelanggan WPS, 603 pelanggan waria, 12.881 pasangan pelanggan seks di luar nikah, dan 2.185 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Lantas berapa range usia kalangan berisiko? “Antara 15 hingga 60 tahun. Penasun memang masih menempati urutan tertinggi, sehingga tak heran banyak generasi muda terancam”, jawab Eddy.

Saat ditanya soal manuver Dinkes Kota Bogor menanggulangi ancaman HIV/AIDS, Eddy mengatakan, kini program dititik beratkan pada pencegahan secara berkelanjutan. “Yang sudah terinfeksi HIV, kami upayakan tidak menjadi penderita AIDS positif”. Eddy menambahkan, pemberian jarum suntik steril, pembagian kondom, dan metode terapi menggunakan narkoba sintetik. Metadon masih dilakukan, meski sejumlah upaya tersebut menuai kontroversi. “Kami melakukannya untuk mencegah penularan”, tandasnya. F.Nasution/JB

Nn, Padang -- Penyelenggaraan MTQ Nasional ke 34 Tingkat Provinsi Sumatera Barat baru saja berakhir yang ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, beberapa waktu yang lalu. Kota Padang kembali meraih Juara Umum dengan poin 130, juara II Kabupaten Tanah Datar dengan poin 48, Juara III Kota Solok dengan poin 32, sementara tuan rumah Dhamasraya meraih posisi 6 dengan poin 26.

Hadir dalam acara penutupan tersebut anggota DPR RI  ir. Herianto, anggota DPD Hj. Emmah Yohana, Alimansori, Ketua DPRD Sumbar Ir. Yulteknil, MM, Bupati atau Walikota se Sumatera Barat, beberapa Bupati dari provinsi tetangga Jambi, Kakanwil kementerian Agama Drs. Usman Ismail, Bupati Adi Gunawan, Wakil Bupati sebagai Ketua LPTQ kabupaten Dhamasraya Drs. Syafruddin, Kepala Biro Bina Sosial Abdul Gafar,SE,MM,  Pengurus LPTQ Sumbar, Tokoh Masyarakat, Niniak Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang pimpinan ormas serta kepala SKPD dilingkungan Pemkab Dhamasraya.

Wakil Gubernur Muslim Kasim dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan MTQ ke 34 di Dhamasraya telah berjalan dengan aman, sukses dan lancar. Saya yakin dan percaya, lima sukses yang telah dicanangkan Pemkab Dhamasraya sebagai penyelenggaraan MTQ tahun ini, sukses penyelenggaraan, sukses partisipasi, sukses prestasi, sukses implementasi dan sukses pertanggungjawaban telah terwujud dengan baik.

Dari penyelenggaraan MTQ ke 34 tahun ini, diharapkan benar - benar mampu membangun hubungan silaturrahmi dan mempererat semangat ukhuwah islamiah diantara kita bersama. Penyelenggaraan MTQ  juga merupakan upaya pencerdasan kehidupan  beragama ditengah - tengah masyarakat Sumatera Barat yang dikenal agamis, terutama dalam  rangka membangun karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang berbasiskan syariah Islam, ujarnya.

Muslim Kasim juga menyampaikan penyelenggaraan MTQ secara nyata telah mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi ril dan sosial masyarakat disekitar lokasi kegiatan ini, sehingga memberikan multiplier efek yang besar terhadap peningkatan masyarakat.

Namun dari berbagai dampak positif yang telah diraih dari penyelenggaraan ini, kita juga perlu melakukan instrospeksi diri dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai dari penyelenggaraan MTQ selama ini.

Kita tidak dapat menjadikan faktor kesemarakan semata sebagai indikator keberhasilan sebuah kegiatan MTQ, karena tujuan akhir dari kegiatan ini bukan pada semarak atau tidak kegiatan MTQ.  Kita perlu melihat realitas hidup masyarakat kita dalam mengimplementasikan nilai - nilai agama dalam kehidupan sehari - harinya. Tentunya realitas yang kita harapkan adalah diamalkannya nilai - nilai luhur yang terkandung di dalam Alqur’an dalam setiap aktivitas hidup pribadi maupun hidup bermasyarakat, ungkapnya.

Muslim Kasim juga mengajak bagaimana memahami penyelenggaraan MTQ sebagai komitmen dan tanggungjawab bersama untuk  mendorong implementasi nilai - nilai Alqur’an ditengah - tengah masyarakat.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak  yang telah mampu menjunjung tinggi nilai - nilai sportifitas, kejujuran dan keikhlasan. Semua ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang lebih bermartabat dengan mempedomani dan mengimplementasikan Alqur’an secara nyata, himbaunya.

Bupati Adi Gunawan dalam sambutannya juga menyampaikan, rasa maaf atas segala kekurangan dan ketidak nyamanan selama penyelenggaraan MTQ di Dhamasraya, semua itu bukan kami sengaja, tapi mungkin keterbatasan  dan ketidak mampuan kami memberikan pelayanan terbaik.

Sedangkan juara I, II dan III lomba Khutbah Jumat antar siswa SMA atau SMK yaitu SMAN 14, SMK Taruna 2 dan SMKN 1 Padang. Masing - masing mendapat piala dan hadiah menarik dari Pemko Padang.

Kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1433 H, ditutup secara resmi Walikota Padang DR. Fauzi Bahar, M. Si, di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, beberapa waktu yang lalu. Dan disemarakkan dengan Tausyiah oleh Prof. DR. Salmadanis.

Nn, Bogor -- Sedikitnya 4.000 umat Islam Kota Bogor dan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bogor Raya menggelar rapat akbar menolak arogansi pengurus GKI Yasmin, Minggu (27/11). Bersamaan dengan itu, polisi dan Satpol PP kembali memblokade jalan menuju GKI Yasmin di Jalan Abdullah bin Nuh, Bogor.

“Akhirnya, ibadah kami alihkan ke rumah salah satu jemaat,” kata juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, kemarin. Menurut Bona, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan nomor 127 PK/TUN/2009 pada tanggal 9 Desember 2010.
MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor berkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin Bogor. Ombudsman RI juga telah mengeluarkan rekomendasi bernomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Walikota Bogor tentang IMB GKI Yasmin. “Namun, semua itu tak pernah diindahkan Walikota,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD HTI Kota Bogor, Rokim Abdul Karim menyatakan, pihaknya melihat permasalahan GKI Yasmin terus meluas. “Pihak GKI Yasmin telah menipu masyarakat. Pembangunan gereja itu dilakukan dengan tanda tangan palsu,” ujarnya.

Rapat akbar itu digelar sebagai pembelaan terhadap umat Islam yang tersudutkan oleh GKI Yasmin. “Bukan membela Walikota atau Pejabat manapun. “Kami berbicara untuk umat Islam, yang telah didzalimi,” tegasnya.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tokoh Islam, tokoh masyarakat dan sesepuh Kota Bogor itu dibahas sejumlah fakta terkait GKI Yasmin, salah satunya terkait putusan MA yang dibesar - besarkan oleh pihak GKI bahwa Walikota tidak menjalankan putusan MA.

Rokim menjelaskan, putusan MA tanggal 9 Desember 2010 itu memerintahkan Walikota menyabut SK Pembekuan IMB GKI Yasmin. Ini telah direspon oleh Walikota melalui SK Walikota nomor 503.45-135, tentang penyabutan pembekuan IMB tanpa syarat.
“Apa yang dituduhkan GKI bahwa Walikota tidak melaksanakan putusan MA adalah salah. Walikota sudah meresponnya, ”tandas Rokim.
Pada poin kelima hasil rapat, fakta yang tidak diungkapkan oleh GKI Yasmin, jelas Rokim, adalah sikap Pemkot Bogor yang jelas – jelas telah menyabut IMB pendirian GKI Yasmin dengan SK nomor 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011, dengan alasan adanya penolakan warga sekitar GKI Yasmin dan adanya kasus pidana pemalsuan tanda tangan persetujuan IMB serta stabilitas keamanan.


“Semua fakta – fakta ini telah kami kumpulkan sebagai putusan hasil rapat akbar yang nantinya akan kami sampaikan kepada DPRD Kota Bogor, dan aparat pemerintah terkait,” kata Rokim.
Tiga putusan rapat akbar itu ialah perlunya umat Islam menyatukan sikap dan gerak langkah untuk menolak arogansi GKI Yasmin terhadap kasus IMB nya, menolak tegas pendirian GKI yang berlokasi di Taman Yasmin, karena terbukti cacat prosedur dan telah membuat resah warga sekitar, serta menuntut Pemerintah Kota Bogor bertindak tegas untuk membongkar dan mengeksekusi bangunan liar tersebut sebagai konsekuensi di keluarkannya SK penyabutan IMB.

Putusan itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh Islam dan tokoh masyarakat, seperti Ketua MUI Pusat Muhyidin Junaidi, Ketua Komisi IV MUI Wardani, Sesepuh Bogor KH Abas Aulia, dan Pimpinan Ponpes Darul Quran Cisarua KH Cholilullah. F.Nasution /JB

Setali tiga uang, Gerakan Nasional yang memfokuskan pada enam kegiatan yaitu kebersihan sarana perhubungn (seperti kereta api, bandara, pelabuhan, terminal), pembersihan sungai, kebersihan sekolah, pengelolaan limbah cair dan sampah padat, perubahan pola pikir yang mencakup sistem pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, penegakkan hukum dan berbagai upaya edukasi publik, sangat sejalan dengan program Clean and Green City Kota Padang yang meliputi aspek ekologi (lingkungan) kota yang nyaman untuk ditinggali warga, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, konservasi energi, dan penegakkan hukum bagi pelanggaran terhadap lingkungan.

Hal tersebut dijelaskan Walikota Padang DR. Fauzi Bahar, M.Si didampingi Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP, Wakapolres Padang, AKBP Wisnu Handoko, SiK, MM, Danlantamal II Padang  Brigjen (TNI) Mar. Gatot Subroto, Kepala SKPD Pemko Padang  saat melakukan Apel Bersama Gerakan Nasional Indonesia Bersih Kota Padang di bawah jembatan Siti Nurbaya, beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang diprakarsai Polresta Padang ini turut diikuti sekitar 6.000 orang, dihadiri  oleh Muspida Kota Padang, Pimpinan SKPD, TNI atau Polri,  PNS Pemko Padang, Ormas, dan masyarakat sekitar Batang Arau.

“Prioritas utama Gerakan Nasional ini adalah sterilisasi Batang Arau, mengingat kesembrawutan Batang Arau sudah tidak bisa kita toleransi lagi. Sampah - sampah yang memenuhi sungai serta bangkai kapal yang berserakkan”, tegas Fauzi.

Penggalakkan program sterilisasi Batang Arau akan terus dilakukan Pemko Padang bekerjasama dengan TNI atau Polri dengan cara memusatkan semua kegiatan kebersihan sungai dan lingkungan di Batang Arau, Ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos menambahkan.

“Dalam waktu dekat ini, seluruh kapal, bangunan dan dermaga yang berada di pinggiran Batang Arau akan didata dan ditertibkan, demi terciptanya kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan dan terjaganya kesehatan masyarakat. Dan juga Batang Arau merupakan Kawasan Kota Tua yang juga harus dijaga kelestariannya”, tambah Fauzi.

Fauzi sangat mengharapakan peran aktif masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya masing - masing dengan tidak membuang sampah kedalam sungai, dan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam menjaga kebersihan Batang Arau.

Menurut Wakapolresta Padang AKBP Wisnu Handoko, SiK, MM Gerakan Nasional Indonesia Bersih ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden dan Kapolri dalam rangka menciptakan Indonesia yang bersih dan hijau.

“Kami menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada jajaran Pemko Padang yang telah turut mendukung gerakan Indonesia Bersih ini”, ujar Wisnu.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, dalam rangka mewujudkan Padang sebagai Kota Clean and Green City, Pemko Padang bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP Padang, mahasiswa STIKES Indonesia Padang, masyarakat Kelurahan Kurao Pagang juga melakukan aksi penghijauan di hutan Malvinas Kec. Nanggalo.

Selepas mengikuti pembukaan Apel Bersama Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dipimpin Walikota Padang DR.Fauzi Bahar, M.Si di bawah jembatan Siti Nurbaya, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP langsung mengikuti aksi penghijauan hutan Malvinas oleh mahasiswa dan masyarakat tersebut.

Pada kesempatan itu Mahyeldi menjelaskan aksi menanam ini akan dapat memotivasi seluruh lapisan masyarakat Kota Padang untuk berbuat lebih baik ramah terhadap lingkungan, karena alam ini adalah milik kita bersama sehingga secara bersama - sama pula kita untuk memeliharanya.

Ditambahkannya, perilaku manusia merupakan hal yang utama dan yang teramat penting untuk dirubah, sehingga perubahan tingkah laku manusia untuk memelihara lingkungan dengan baik merupakan komitmen yang harus kita wujudkan. Salah satunya adalah memotivasi semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah untuk berupaya melakukan pengendalian lingkungan secara bersama-sama.

“Melalui aksi menanam ini mudah - mudahan akan dapat menetralisir perubahan iklim dan menekan pemasanasan global (global warning), yang selama ini telah kita rasakan dampaknya bagi masyarakat bumi. Karena bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita pelihara demi anak cucu kita nantinya”, tutur Mahyeldi. Rcd/rel

Dimana kedatangan tim yang dipimpin Didiek tersebut untuk melakukan evaluasi “Kekalahan“ yang dialami Kejati Lampung terhadap dua kasus dugaan korupsi APBD Lampung Timur yang melibatkan Bupati non aktif Satono sebesar Rp. 119 Miliar di Sai Bumi Ruwa Jurai. 

Sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman penjara 12 tahun terhadap tersangka, namun pada persidangan berikutnya, Pengadilan Negeri malah menjatuhkan vonis bebas. Hal serupa juga dialami oleh mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya.

Didiek yang didampingi Pit. Aspidsus Kejati Lampung Arif, SH saat dimintai keterangannya oleh wartawan www.nusantaranews.net enggan berkomentar. Namun cepat direspon Arif dan menjelaskan kedatangan tim kejagung ke Kejati. 

"Kedatangan Tim Kejagung ke sini hanya untuk memonitoring dan melakukan evaluasi.dan masih dalam pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai, jelasnya.

Beberapa hari yang lalu 600 massa  tergabung Gerakan Cinta Lampung Timur (GENTA) mendatangi Kejaksaan Tinggi Lampung. Meskipun di guyur hujan lebat pengunjuk rasa berorasi dan mengecam bebasnya terdakwa korupsi massa juga mendesak jaksa segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

“Kami akan mengawal proses kasus ini sampai ke MA,” Kata Sopian Sembiring. “Kami tetap menghormati keputusan hakim dan kami pertanyakan dengan bebasnya Satono siapa  yang akan mengembalikan dana Rp 119 Miliar itu” ungkapnya dengan nada tinggi.

Nn, Padang –  Untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat, pagi ini Pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat bersama unsur muspida TNI dan Polri menggelar goro bersama di bantaran Sungai Batang Arau yang berbatasan antara Kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat Kota Padang. 


Kegiatan yang dilakukan ini sesuai dengan pencanangan dari pemerintah pusat yaitu menuju Indonesia sehat, dengan meningkatan kebersihanan lingkungan dan melakukan penghijauan sepanjang sungai.


Ini disampaikan Camat Padang Selatan Hendrizal Azhar,SH.MM melalui Lurah Batang Arau Afrizal saat ditemui diruang kerjanya.


Goro yang diikuti oleh ratusan PNS, TNI dan Polri se Kota Padang adalah wujud perhatian pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Karena kita tahu, pemerintah adalah pelayan masyarakat dan harus mengimplementasikan perbuatannya untuk kepentingan masyarakat yang berdampak terhadap penjaminan kesehatan, peningkatan ekonomi dalam kehidupan masyarakatnya.


Namun dibalik itu semua lanjut Afrizal, goro yang dilakukan secara bersama ini dilakukan untuk memupuk rasa kebersamaan, saling mengisi dan saling membutuhkan, yang dibuktikan melalui peran nyata dalam berbagai aktifitas pembangunan. Untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat.


Mudah-mudahan, melalui goro yang sedang berlangsung ini, dapat menjadi ransangan bagi masyarakat sekitar, agar peduli terhadap lingkungan menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat, pintanya. **

Nn, Padang -- Kendati tingkat kemiskinan berkurang di Sumbar, namun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan masih terdapat banyak kelemahan. Diyakini, kelemahan tersebut diperbaiki penanggu langan kemiskinan berjalan cepat dan sesuai harapan.

Hal itu diungkapkan Wagub Sumbar Muslim Kasim yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumbar, dalam rakor penanggulangan kemiskinan antara TKPK provinsi Sumbar dengan TKPK kab./kota.

“Kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam tanpa melihat konteks sosial, ekonomi dan budaya di setiap wilayah. Pengentasan masyarakat miskin di wilayah pesisir pantai, misalnya, akan berbeda dengan masyarakat miskin di perbukitan. Inilah yang harus disamakan persepsinya dahulu,’’ kata Muslim.

Kata Wagub, banyak benar dana yang dialokasikan untuk pengentasakan kemiskinan, tapi nilai-nilai karakteristik daerah diabaikan, maka tujuan mengentaskan kemiskinan sulit tercapai. Padahal, daerah Sumbar dengan kondisi keuangan yang terbatas sangat menuntut bagaimana dana yang terbatas itu memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat dan daerah.

Selain itu, data angka kemiskinan yang berbeda-beda yang dikeluarkan berbagai instansi, berpengaruh terhadap bentuk intervensi yang dilakoni pemerintah menekan kemiskinan. Karenanya, ke depan, dibutuhkan persamaan persepsi dalam melihat data kemiskinan. Harus jelas sedetil-detilnya, by name by adress.

“Dengan demikian intervensi program yang dibarengi memperkuat koordinasi, sinergis dan terintegrasi dengan baik antara pemprov dengan kab/kota maupun pihak lain, akan mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Wagub.

Sementara itu, Prof. Suahasil Nazara dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, juga menegaskan, mempercepat penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui menyempurnakan program perlindungan sosial, meningkatkan akses RTM terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Begitu pula Direktur Pengentasan Kemiskinan Bappenas Rudi S. Prawiradinata menyebut berbagai program digencarkan berbuah kepada turunnya tingkat kemiskinan, namun lajunya masih lambat. Perlu lebih sinergis lagi di semua level.

Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. H. Rahmat Syahni melaporkan, rakor diiikuti seluruh TKPK kabupaten/kota dan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya, agar tercapai kesepakatan TKPK dalam menyinkronkan program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Zardi

Nn, Makassar -- Aksi penyandraan Wakil Bupati Maros disertai suara tembakan, yang dilakukan oleh sekelompok teroris membuat pegawai Pemerintah Kabupaten Maros Panik, ketika satu kompi pasukan dari Yonif 700 Raider dikerahkan untuk melakukan aksi penyelamatan di Kantor Bupati Maros, beberapa waktu yang lalu.

Kepanikan para pegawai dan warga sekitar kantor semakin bertambah ketika sebuah Helly dalam aksi latihan itu tiba - tiba berada di depan kantor dengan ketinggian sekitar 50 meter menerjunkan pasukan khsusus serta dengan cepat pasukan Raider lainnya mekakukan penyergapan terhadap para teroris menggunakan dua unit kendaran taktis (Rantis) pertempuran jarak dekat ditambah satu unit kendaraan Anoa (Panser), Aksi baku tembakpun tak terhindarkan, terlihat beberapa orang teroris ditembak mati sedangkan lainnya berhasil dilumpuhkan.

Sementara Anas Pabokori yang berperang sebagai Wakil Bupati Maros, berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus dan diamankan ke kendaraan Anoa, selanjutnya diterbangkan menggunakan Helly dengan pengawalan pasukan khusus.

Komandan Latihan Yonif 700 Raider Letkol Infantri Febriel Buyung Sikumbang, mengatakan dalam simulasi ini ada sekitar 500 pasukan yang dilibatkan namun kali ini yang dilibatkan hanya satu kompi atau 100 orang, “ini merupakan salah satu bentuk aksi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh teroris, kemudian operasi penyelamatan ini dilakukan baik lewat udara menggunakan Helly ataupun lewat darat menggunakann Rantis dan kendaraan Anoa”, katanya.

Febrial mengaku, Kabupaten Maros dan Gowa khususnya menjadi target latihan sebab kedua wilayah ini merupakan penyangka ibu kota Provinsi, “simulasi latihan juga digelar di kantor PT Pertamina Pusat Makassar, sebelumnya kantor PT Telkom Makassar telah kami lakukan, jadi bukan hanya di kantor pemerintahan tetapi juga di wilayah objek vital di kota Makassar”, ucapnya.

Sedangkan untuk simulasi, wilayah Bandara dan Pelabuhan, Febril mengaku, kali ini belum menargetkan wilayah tersebut alasannya waktu latihan diberikan terbatas, sehingga lokasi latihan ditetapkan berdasarkan skala prioritas, “kedepannya tetap akan kami prioritas wilayah itu karena juga bagian dari objek vital dan itu menjadi target utama kami”, ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Maros, di kantornya, mengaku, sangat mendukung dan merespon latihan ini, “ini bagian dari latihan kami, melakukan koordinasi dengan cepat kepada pasukan Raider ketika hal yang tidak diinginkan terjadi. Melihat simulasi ini kami menganggap ini suatu upaya peningkatan peran TNI dalam mengamankan negara NKRI dari ancaman - ancaman baik dari luar maupun dari kalangan. Chris

Nn, Bogor -- Jaksa berinisial S yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menerima sejumlah uang sebagai suap dari dua orang berinisial AB dan E, kini berstatus tersangka.

Juru bicara KPK, Johan Budi di Jakarta mengatakan, KPK telah meningkatkan status kasus tertangkap tangan ini dari penyelidikan kepenyidikan, beberapa waktu yang lalu.

Dengan demikian, kini status jaksa berinisial S yang tertangkap tangan di halaman Kejaksaan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi tersangka. Begitu pula dengan dua pria yang disebut sebagai pihak swasta, kini juga berstatus tersangka.

Status tersangka diberikan, setelah dilakukan penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara maraton di KPK selama hampir 24 jam.

Jaksa S dijerat dengan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 12a dan b, atau pasal 11. Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. ( Klik Berita Terkait : Jaksa Terima Suap 2,5 M)

Sementara dua orang pria berinisial AB dan E yang juga ikut tertangkap tangan di Cibinong dijerat dengan pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 13 UU Pembarantasan Tipikor. Ikut diamankan saat dilakukan penangkapan, yakni sejumlah uang sebesar Rp 99,9 juta yang diduga suap yang ditemukan di mobil Jaksa S.

Guna melengkapi informasi, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari Kejaksaan Negeri Cibinong, mulai dari jaksa, supir hingga cleaning service. Fajri

Menurut Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Aie Pacah akan menciptakan kawasan pertumbuhan yang baru kearah timur dan utara, sekaligus mengurangi tekanan dan kepadatan di kawasan pusat kota lama. Dengan demikian maka akan tercipta keseimbangan pembangunan wilayah, sebagaimana yang digariskan didalam rencana rencana tata ruang wilayah Kota Padang.

Selanjutnya, Staf Ahli Penyusunan Master Plan Tower Bersama di Kota Padang, Ir. Elfida Agus, MT. IAI yang didampingi tenaga ahli Ir. Yani Ridal, MT, dan Ir. Edi Susilo, M.Eng. menambahkan bahwa keberadaan tower bersama ini sangat menguntungkan semua pihak, jadi tidak ada yang di rugikan.

Nn, Tanahdatar – Rumah Puisi tahun ini memberikan Anugerah Rumah Puisi kepada Sastrawan Ali Audah. Sejak berdiri akhir Desember 2008 di Aie Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat, ini anugerah pertama yang diberikan Rumah Puisi untuk menghargai jasa seorang sastrawan besar Indonesia.

Penyair Taufiq Ismail yang juga pimpinan Rumah Puisi mengatakan, alek penyerahan anugerah kepada Sastrawan Ali Audah itu akan diselenggarakan pada Sabtu, 3 Desember 2011, pukul 10.30-14.00 WIB di Rumah Puisi yang beralamat di Nagari Aie Angek, Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi, km. 6, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Untuk menyemarakkan perhelatan itu, Rumah Puisi mengundang sejumlah tokoh Sumatera Barat, sastrawan, budayawan, wartawan, pengusaha dan para peminat sastra dan budaya. Di tengah acara nanti, hadirin akan mendengarkan Orasi Budaya yang disampaikan oleh Budayawan Emha Ainun Nadjib.

Ali Audah merupakan sastrawan dan budayawan kebanggaan Indonesia. Ia lahir di Bondowoso, Jawa Timur, 14 Juli 1924. Ia sangat produktif menulis karya sastra: cerita pendek, novel, esai, kritik sastra dan menerjemahkan sastra Arab.

Ali Audah pernah menjadi anggota pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Pusat dan Jakarta. Anggota pleno Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 1971-1981), anggota Dewan Pekerja Harian DKJ (1977-1980). Pendiri dan Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI 1974-1984).

Ramon Magsaysay Award Foundation, Filipina, pernah meminta Ali Audah membantu memilih dan mencalonkan tokoh sastra Indonesia yang dipandang layak mendapat hadiah dan penghargaan lembaga tersebut.

Buku-buku karya Ali Audah (novel, kumpulan cerpen, studi) adalah: Malam Bimbang (1961), Hari Masih Panjang (1963), Jalan Terbuka (1971), Icih (1972), Ibn Khaldun: Sebuah Pengantar (1983).

Terjemahan karya sastranya adalah: Suasana Bergema (Hamid G. Al-Sahar, 1959), Peluru dan Asap (kumpulan cerpen karya beberapa pengarang Aljazair), Kleopatra dalam Konferensi Perdamaian (M. Taimur, 1966), Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam (M. Iqbal, terjemahan Ali Audah, Taufiq Ismail dan Goenawan Mohamad, 1966), Genta Daerah Wadi (kumpulan cerpen karya beberapa pengarang, 1967), Lampu Minyak Ibu Hasyim (Yahya Hakki, 1976), Kisah-Kisah Mesir (kumpulan cerpen karya pengarang Mesir, 1977), Murka (Mustafa Hallaj, 1979), Theseus (Andre Gide, 1979), Kisah-Kisah Empat Negara (kumpulan cerpen karya beberapa pengarang, 1982), Saat Lonceng Berbunyi (Taufiq al-Hakim, 1982), Di Bawah Jembatan Gantung (kumpulan cerpen Aljazair, 1983), Dua Tokoh Terutama (Taha Husain, 1983), Hari-Hari Berlalu (Thaha Husain, 1985), Marie Antoinette (Stephan Zweig, 1986), Dua Tokoh Besar (Thaha Husein, 1986), Lorong Midaq (Najib Mahfud, 1991), Reinkarnasi, Kleopatra & Timur Leng dalam Konferensi Damai (M. Taimur, 2003).

Dalam format besar, karya-karya terjemahan beliau adalah: Tafsir Alquran 30 Juz (Abdullah Yusuf Ali, 2009), Sejarah Hidup Nabi Muhammad (M. Husain Haekal, 2010), Abu Bakr as-Siddiq (M. Husain Haekal, 2010), Umar bin Khattab (M. Husain Haekal, 2011), dan Usman bin Affan (M. Husain Haekal, 2010).

Dalam format besar lainnya karya beliau adalah: Konkordasi Qur’an (referensi), 2008, Ali bin Abi Thalib (biografi), 2010, dan Nama dan Kata dalam Qur’an (studi), 2011.

“Banyaknya karya beliau yang fenomenal dan berkali-kali dicetak ulang, maka selayaknyalah Rumah Puisi memberikan penghargaan ini,” ujar Taufiq Ismail. M. Subhan/rel

Nn, Padang -- Korpri merupakan wadah aspirasi PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara, pelayanan masyarakat guna kesinambungan pembangunan, yang maju dan prosfesional. Korpri juga bertujuan untuk mensejahterakan anggota, oleh karena itu manfaatkanlah wadah Korpri ini semaksimal mungkin bagi peningkatan kebersamaan dan persaudaraan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim dalam pembukaan acara perlombaan Peringatan HUT Korpri ke 40 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, dihalaman Kantor Gubernur, beberapa waktu yang lalu. Hadir dalam kesempatan  tersebut Ketua BKOW Sumbar Ny. Ida Muslim Kasim, Ketua Korpri Drs. H.Alijalrizal,MSi, Kadis Nakertrans merangkat Ketua Panitia, Syofyan,SH,  dan beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar.

Lebih jauh wakil gubernur menyampaikan, Korpri juga diharapkan mampu mendorong anggota untuk meningkatkan kemampuan SDM, baik lewat penambahan pendidikan baik teknis maupun pengetahuan umum.  Oleh karena itu bagi yang sedang melanjutkan pendidikan baik secara sistim pengembangan karier maupun secara pribadi lanjutkan terus pendidikan secara baik.

Namun bagi yang melanjutkan pendidikan secara pribadi, dalam kota juga diharapkan tetap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sehari - hari. Tanpa penambahan pendidikan, tidak cukup pengalaman saja untuk meningkatkan kinerja PNS yang profesional, ujarnya.

Muslim Kasim juga menyampaikan, menyambut baik kegiatan peringatan HUT Korpri ke 40 yang digelar panitia dengan berbagai perlombaan sesama anggota Korpri dilingkungan Pemprov Sumbar.

Dengan kegiatan perlombaan dan olahraga ini, Korpri mesti memanfaatkan momentum ini sebagai kekuatan membangunan kebersamaan dan kekompakan. Korpri yang kompak tentu akan mampu mewujudkan netralitas dan profesional kerja untuk peningkatan pengabdian kepada bangsa dan negara serta pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Muslim Kasim juga menghimbau, agar Korpri juga mengerakkan dan sebagai motivator Program Penanaman Pohon dan Penghijauan di Sumatera Barat. Saat ini ada seorang Tokoh Elok Wahyu Indra Pramugari, yang akan melakukan penanaman penghijauan di Singkarak, dan Ngalau, butuh 100.000 pohon. Saat ini baru memiliki 16.000 pohon, oleh karena itu Korpri bersama SKPD terkait agar segera turut serta membantu pengadaan dan pelaksanaan program penanaman 100.000 pohon tersebut, ajaknya.

  
Ketua Panita Syofyan,SH disela - sela acara pembukaan tersebut menyampaikan, dalam rangka membangun kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa serta memeriahkan HUT Korpri ke 40 dilingkungan Pemprov Sumbar akan melakukan berbagai kegiatan olah raga seperti, pertandingan tarik tambang, tenis lapangan, tenis meja, sepak takraw, senam kesejahteraan jasmani dan gerak jalan sehat.

Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh berbagai unit Korpri yang ada di Dinas, Badan dan Biro dilingkungan Pemprov Sumbar. Dan digabungkan dengan peringatan HUT Korpri ke 40 tahun dengan peringatkan Hari jadi PU dan HUT Dharmawanita dilingkungan Pemprov Sumbar.

Selian kegiatan olahraga tersebut kita juga akan menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, donor darah, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pemeriksaan cek gula darah dari Askes.

Dan pada acara puncaknya nanti tanggal 29 November, kita juga akan melakukan kegiatan penyerahan secara simbolik Kartu Askes, bagi CPNS yang baru diangkat. Penyerahan Kartu Taspen, Pelepasan Pensiunan ( Purna Tugas) anggota Korpri.

Penyerahan bantuan pendidikan dari koperasi PNS unit kantor Gubernur kepada anak - anak yang berprestasi dari anggota Korpri yang menjadi anggota Koperasi dan penyerahan bantuan pendidikan dari Korpri Pusat kepada anak - anak berprestasi dari anggota Korpri.

Untuk pembukaan kegiatan olahraga dan perlombaan lain, akan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Muslim Kasim, sementara itu untuk inspektur upacara pada hari puncak oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, ungkapnya.

Syofyan juga menambahkan, kita mesti mampu manfaatkan momentum HUT Korpri ini untuk merajut kebersamaan sesama anggota korpri dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI.

Korpri adalah Abdi Negara, Pelayan Masyarakat, mari kita tingkat profesional kinerja Korpri untuk kemajuan pembangunan bangsa, ajaknya. ( Humas Sumbar )