Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masih Lemah

Nn, Padang -- Kendati tingkat kemiskinan berkurang di Sumbar, namun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan masih terdapat banyak kelemahan. Diyakini, kelemahan tersebut diperbaiki penanggu langan kemiskinan berjalan cepat dan sesuai harapan.

Hal itu diungkapkan Wagub Sumbar Muslim Kasim yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumbar, dalam rakor penanggulangan kemiskinan antara TKPK provinsi Sumbar dengan TKPK kab./kota.

“Kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam tanpa melihat konteks sosial, ekonomi dan budaya di setiap wilayah. Pengentasan masyarakat miskin di wilayah pesisir pantai, misalnya, akan berbeda dengan masyarakat miskin di perbukitan. Inilah yang harus disamakan persepsinya dahulu,’’ kata Muslim.

Kata Wagub, banyak benar dana yang dialokasikan untuk pengentasakan kemiskinan, tapi nilai-nilai karakteristik daerah diabaikan, maka tujuan mengentaskan kemiskinan sulit tercapai. Padahal, daerah Sumbar dengan kondisi keuangan yang terbatas sangat menuntut bagaimana dana yang terbatas itu memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat dan daerah.

Selain itu, data angka kemiskinan yang berbeda-beda yang dikeluarkan berbagai instansi, berpengaruh terhadap bentuk intervensi yang dilakoni pemerintah menekan kemiskinan. Karenanya, ke depan, dibutuhkan persamaan persepsi dalam melihat data kemiskinan. Harus jelas sedetil-detilnya, by name by adress.

“Dengan demikian intervensi program yang dibarengi memperkuat koordinasi, sinergis dan terintegrasi dengan baik antara pemprov dengan kab/kota maupun pihak lain, akan mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Wagub.

Sementara itu, Prof. Suahasil Nazara dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, juga menegaskan, mempercepat penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui menyempurnakan program perlindungan sosial, meningkatkan akses RTM terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Begitu pula Direktur Pengentasan Kemiskinan Bappenas Rudi S. Prawiradinata menyebut berbagai program digencarkan berbuah kepada turunnya tingkat kemiskinan, namun lajunya masih lambat. Perlu lebih sinergis lagi di semua level.

Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. H. Rahmat Syahni melaporkan, rakor diiikuti seluruh TKPK kabupaten/kota dan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya, agar tercapai kesepakatan TKPK dalam menyinkronkan program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Zardi