Nn, Padang -- Walikota Padang DR. Fauzi bahar, M.Si didampingi asisten, Kepala Dinas Kominfo Padang H. Ali Basar, SH, MM, pimpinan SKPD meninjau lokasi rencana pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang ke lokasi baru yang berlokasi di eks Terminal Aie Pacah, beberapa waktu yang lalu. Sebagai tahap awal akan dibangun Kantor Walikota, Kantor DPRD dan Masjid. Peletakan batu pertama direncanakan akan dilaksanan pada 2 Desember 2011 oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Ketiga bangunan tersebut berlokasi pada posisi sentral dalam Master Plan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang sebagai perlambang prinsip tata kelola masyarakat Sumatera Barat yaitu “Tigo Tungku Sajarangan” dimana Walikota sebagai cerdik pandai yang melaksanakan pemerintahan, DPRD mewakili masyarakat dan Masjid mewakili Ulama bersatu untuk menyelesaikan permasalahan dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan masyarakat.
Di tempat terpisah juga dilakukan Sosialisasi Hasil Penyusunan D.E.D Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Hotel Mercure Padang yang diikuti oleh unsur Perguruan Tinggi, Media Massa, Ormas, dan unsur SKPD Pemko Padang.
Pada acara tersebut Kepala Bappeda Kota Padang Hervan Bahar menjelaskan penyusunan perencanan detail (DED) Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang, dengan arsitektur bangunan Balaikota dan Kantor DPRD mencoba mentransformasikan filosifi Minangkabau melalui tampilan atap dan ornamen bangunan, dengan penempatan masing - masing berada pada sudut segi tiga yang membentuk desain monumental yang menggambarkan peran penting gedung sebagai Pusat Pemerintah Kota Padang. Dan yang tak kalah pentingnya, bangunan itu juga menggunakan konsep bangunan hijau (green building).
“ Tujuan umum dari konsep tersebut adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan dari lingkungan yang pada kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi limbah, polusi dan degradasi, yang kedepannya diharapkan dapat menjadi contoh untuk bangunan-bangunan lainnya yang akan dibangun, khusus bangunan pemerintah”, tegas Hervan.
Rancangan bangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang juga dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tempat pertemuan dan komunikasi warga dengan eksekutif kota (City Hall), Kolam Tandon, area jalur akses kendaraan, area plaza, parkir, yang dibagi menjadi beberapa zona.
Dengan berbagai konsep disain yang berpihak kepada lingkungan dan hemat energi, Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan yang berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi pionir pembangunan yang ramah lingkungan.
Menurut Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Aie Pacah akan menciptakan kawasan pertumbuhan yang baru kearah timur dan utara, sekaligus mengurangi tekanan dan kepadatan di kawasan pusat kota lama. Dengan demikian maka akan tercipta keseimbangan pembangunan wilayah, sebagaimana yang digariskan didalam rencana rencana tata ruang wilayah Kota Padang.
“Total biaya pembangunan ketiga bangunan tersebut Rp 241.972.000.000, dengan rincian Kantor Walikota menggunakan biaya sebesar Rp 106.190.000.000, Kantor DPRD Rp. 91.208.000.000, Masjid Rp. 44.547.000.000. Pembangunan diharapkan dapat selesai dalam tiga tahun anggaran dengan dana dari APBD”. Rcd/rel
Post a Comment