2013/04 - 2013/05 | NusantaraNews

2013/04 - 2013/05

Jalan Tol SumbarTunggu Keputusan Presiden

Tuesday, April 30, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Pelabuhan Teluk Bayur yang kita idamkan selama ini menjadi penopang perekonomian di wilayah Sumatera. Dengan modernisasi pelabuhan Teluk Bayur perekonomian secara nasional semakin mengeliat. Orang bicara Sumatera Barat dengan keberaniaannya tentang medernisasi yang bisa mengubah image masyarakat di seluruh Indonesia.

Tingal lagi bagaimana promosinya yang lebih baik sehingga dapat menjadi pendapatan secara berkelanjutan. Ini disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika meresmikan terminal Petikemas Teluk Bayur dan Oditurat Militer 1-03 Padang di Teluk Bayur-Padang.

“Dulu kapal yang datang bongkar buat yang bersandar di pelabuhan teluk bayur bisa antri berhari hari sampai 3 dan 4 hari sekarang sudah tidal lagi, kini dapat lebih efesien dari segala biaya, termasuk berpengaruh pada perusahaan yang memakai jasa Teluk Bayur. Kata Dahlan Iskan. Ia menambahkan, selama ini perusahaan mengirim barang sering mengeluh, hari ini telah berubah pengiriman baran g lebih mudah dan cepat.

Teluk Bayur khususnya kota padang akan menjadi sentra perekonomian yang nantinya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat sekita pelabuhan, ungkap Dahlan Iskan.

Pembangunan Indonesias harus mengunakan dua tangga yaitu mengunakan dana APBD dan BUMN, dengan mengunakan dua tangga ini akan lebih sempurna, Infra struktur di laksanakan oleh tangan kedua yaitu BUMN prosesnya pun tidak berbelit, lebih cepat dan tidak pula politis.

Analisa yang dilakukan pihak Pelindo modernisasikan baik peralatan, perluasan dermaga serta penangganan manajemen yang lebih baik, sistim kerja efesien dengan pelabuhan yang sama, dapat merubah image yang selama ini buruk.

Oleh karena itu pula Sumatera Barat menjadi perbincangan di tingkat nasional dalam membangkitkan kembali menjadi sentra perekonomian di Sumatera Barat. Sedangkan untuk pembangunan jalan Tol di Sumatera Barat menunggu BUMN yang akan mengerjakannya, Ujar Dahlan Iskan.

Ikut hadir pada kesempatan itu, Panglima TNI di Wakili Maijen Supriana,SH,MH, Direktur Pelindo, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Wako Padang Fauzi Bahar.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, ketika ia di lantik jadi Gubernur kunjungan yang pertama dilakukan ke Pelindo Teluk Bayur. Dengan melakukan berbagai terbosan bagaimana teluk bayur ini lebih dapat kita fungsikan se efesien mungkin.

Dulu antriannya sampai 30 hari, dengan berbagai cara kita lakukan terhadap pemerintah pusat termasuk tentang potensi Sumatera Barat seperti Batu Bara, Semen, biji besi dan lain lain yang nantinya dapat diangkut melalui teluk bayur, termasuk impor dan ekspor.

Dengan adanya efesiensi yang nantinya akan menyumbangkan PAD Bagi Sumatera Barat, bisa mendatangkan uang lebih besar sehingga PT Pelindo bekerja lebih baik pula, ungkap Irwan. Zardi

Pilkada Seperti Tabuik

Tuesday, April 30, 2013 PARIAMAN , Sumbar

Nn, Pariaman -- Pilkada ini bisa kita ibaratkan seperti “ Dua Tabuik Pariaman”, ujar Wagub Sumbar, Muslim Kasim ketika membuka acara Sosialisasi dan Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat Pariaman di Hotel Nan Tongga, Kota Pariaman.

Karena jika dilihat dari prosesi acara tabuik tersebut, apabila masing-masing Tabuik telah di buang ke laut sebagai akhir prosesinya, maka para pengiring dan pengikut yang mengantarkan tabuik tersebut akan kembali pulang secara damai ke rumah dan kembali bergabung bersama-sama di surau-surau setelah berbeda kubu dan kelompok dalam pembuatan dan mengantarkannya ke laut.

“akan malu kita sebagai orang minang jika terjadi gesekan-gesekan yang tidak diperlukan di dalam menyambut pesta demokrasi nanti, karena bagaimanapun kita telah dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mufakat dalam menjalani kehidupan” ujar Wagub.

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pada tahun ini akan melangsungkan 4 pesta demokrasi di tingkat Kab/Kota. Antara lain di Kota sawahlunto, Kota Padang panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang.

Wagub menilai bahwa Pilkada atau Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Selain itu Pilkada juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif , berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang_Undang Dasar 1945.

Jadi memang sangat diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada di setiap kab/kota di Sumatera barat ini nantinya. “masyarakat sumatera barat harus menjadi penentu kemana arah pembangunan daerahnya dengan menentukan siapa para pemimpin dan wakilnya di pemerintahan” tegas Wagub.

Terkait dengan para pemimpin daerah, Wagub juga menghimbau setiap kepala daerah harus kreatif dalam memanfaatkan potensi daerah dan mempersiapkankan semua unsur masyarakat daerah ke depannya. Karena pada tahun 2015, Indonesia beserta semua negara-negara di Asean, telah menyepakati sebuah komunitas bersama, yakni Asean Community.

Dimana salah satu kebijakan dari Asean Community tersebut adalah bebasnya jalur perdagangan di antara negara-negara Asean. Para petani di Thailand akan bisa menjual hasil pertaniannya di indonesia, dan begitu juga sebaliknya, para pedagang Indonesia juga bisa melakukan perdagangan di thailand tanpa ada halangan sama sekali.

“ Untuk itu setiap pemimpin harus kreatif dalam mengelola setiap potensi-potensi daerah, yang bisa menjual dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerahnya” Kata Wagub.

“Dan kembali lagi, masyarakat juga punya andil dalam menentukannya, karena semakin besarnya tantangan yang akan kita hadapi, maka masyarakat harus bisa memilih pemimpin cakap dan kapabel dalam mengelola daerah dan mempersiapkan daerah kedepannya. Kematangan masyarakat dalam memilih akan sangat menentukan arahnya nanti” ujar Wagub

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Walikota Pariaman, Muchlis Rahman, Ka.BINDA, Ketua Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar serta sejumlah Tokoh Parpol dan masyarakat Kota Pariaman, Kepala Kesbangpol Prov. Sumbar, Irvan Khairul Ananda menjelaskan bahwa diadakannya acara sosialisasi dan dialog politik ini adalah bertujuan agar pemahaman demokrasi di daerah dapat secara merata dipahami di setiap unsur di masyarakat.

Sehingga nantinya setiap pilkada yang dilaksanakan di Sumatera barat ini bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang berlaku. Acara ini akan diikuti oleh sekita 50 orang , yang terdiri dari perwakilan Parpol, Ormas, Tokoh masyarakat , dan pemuda . Adapun tema acara yang akan diangkat adalah “Pemilu sebagai Pendidikan Politik”.

IP Himbau PNS Taat Aturan

Monday, April 29, 2013 pemprov sumbar

Nn, Padang -- Dalam kegiatan penanggulangan bencana, kita kadang sering lalai dalam administrasi pertanggulangjawaban karena disibukan oleh pemberian pelayanan kebencanaan yang bersifat darurat, bukan kita mengabaikan sistim dan aturan namun kondisi fisikologis memberikan penyelematan secepatnya kepada masyarakat. Namun pada saat semua kondisi telah mampu kita atasi dengan baik melalui kebijakan, pada proses berikutnya kita disalahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sakitnya kajian itu dilakukan setelah massa darurat itu berlalu.

Ini disampaikan oleh Gubernur Irwan Prayitno pada acara Penandatangan Nota Kesepakatan Antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan BPKP Perwakilan Sumbar, digubernuran, Senin siang ( 29/4). Hadir dalam kesempatan itu utusan BPKP Pusat dan BNPB, Ka. BPBD se Sumatera Barat, serta beberapa pejabat terkait.

Lebih jaub Irwan Prayitno menyampaikan, dalam kondisi ini, kita yang ingin berbuat sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak lagi dinilai melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan yang berlaku. Contoh saat ini dalam kegiatan penanggulang Rehab-Rekon Bencana Tsunami Mentawai yang hingga hari ini masih terkendala oleh pengadakaan material, kayu yang dalam UU mesti melalui tahapan dan aturan. Tidak ada boleh tambahan koma, saja dalam pasal tersebut untuk kondisi darurat bencana.

Para penilai, pemeriksan selalu berlandasan terhadap aturan hukum per pasal tanpa ada melihat kondisi yang sebenarnya yang mestinya dapat sesegaranya dapat dilakukan. Dilakukan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan, berdampak hukum, tidak dilakukan masyarakat kita makin tertekan dengan kondisi Hunian sementara yang fasilitasnya masih kurang dan sudah amat memprihatinkan.

Pemberian penilaian dari pihak BPK, terhadap hasil WDP atau WTP merupakan sesuatu yang amat diharapkan untuk kinerja yang lebih baik, akan tetapi ini juga memberikan kita, ketidak mampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Karena itu BPKP sebagai mitra kerja hendaknya dapat memeberikan solusi dan pandangan yang akurat, sehingga harapan masyarakat dapat dipenuhi secara baik, aturan hukumpun dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, ujarnya.

Dirjen Penanggulangan Bencana BNPB Bintang Susmanto dalam kesempatan itu juga menyampaikan, dana BNPB 70 persen diserahkan langsung kepada daerah, sementara 30 persen dana yang dilelola secara langsung oleh BNPB. Karena itu untuk menghindari kesalahan dan mempermudah jalannya kegiatan penangguangan bencana di daerah, kita perlu berkerjasama dan mengikutsertakan BPKP yang ada disetiap daerah.

Jangan sampai kita setelah menyelesaikan persoalan bencana, malah mendapat bencana persoalan hukum dipengadilan karena kesalahan atau kekurang sempurnaan administrasi pertanggungjawaban.

Selain itu kita juga perlu revisi permendagri tentang Dana Tidak Terduga yang ada dalam APBD bagaimana dana tersebut dapat disesuaikan dengan mudah dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga penyelamatan dan mengatasi persoalan kebencanaan sesegera dapat digerakan secepatnya.

Kita juga berharap setiap pemkab/ko, provinsi selalu menganggarkan belanja kebencanaan sesuai dengan kondisi APBD masing-masing, sehingga tidak menghambat setiap kegiatan penanggulangan kebencanaan di daerah, harapnya.

RT/RW Padang Terima Dana Operasional

Monday, April 29, 2013 Padang , sunbar

Nn, Padang -- Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP menyerahkan bantuan dana operasioanl RT/RW Triwulan I Tahun 2013 bagi kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung di Masjid Istiqomah Sawahan Kecamatan Padang Timur, Senin (29/4). Dihadiri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Wedistar, Camat, Lurah dan RT/RW keempat kecamatan tersebut.

Masing-masing kecamatan itu menerima dana bantuan operasional Triwulan I tahun 2013 sebesar Rp 143.070.000 untuk Kecamatan Padang Timur yang memiliki 319 RT dan 90 RW, Kecamatan Padang Selatan sebesar Rp 120.990.000 untuk 275 RT dan 72 RW, Kecamatan Pauh sebesar Rp 78.600.000 untuk 172 RT dan 52 RW, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebesar 48.090.000 untuk 105 RT dan 32 RW.

Dikesempatan itu Mahyeldi menjelaskan, Pemko Padang sebelumnya juga telah menyerahkan bantuan dana operasioanl RT/RW Triwulan I tahun 2013 bagi Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp 296.820.000 untuk 678 RT dan 174 RW, Kecamatan Lubuk Begalung sebesar Rp 222.510.000 untuk 505 RT dan 133 RW, dan Kecamatan Lubuk Kilangan sebesar Rp 79.710.000 untuk 183 RT dan 46 RW.

“Total bantuan dana operasional RT/RW Triwulan I Tahun 2013 bagi 3361 RT dan 876 RW yang tersebar di 104 Kelurahan di 11 Kecamatan berjumlah Rp 1.477.050.000,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, penyerahan dana bantuan operasioanl RT/RW bagi Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Utara akan diserahkan pada Selasa (30/4), dengan jumlah masing-masing kecamatan sebesar Rp 171.570.000 untuk Kecamatan Kuranji dengan 399 RT dan 95 RW, Kecamatan Padang Utara menerima sebesar Rp 119.160.000 untuk 272 RT dan 70 RW, Kecamatan Padang Barat sebesar Rp 102.120.000 untuk 228 RT dan 64 RW, dan Kecamatan Nanggalo sebesar Rp 94.410.000 untuk 225 RT dan 48 RW.

Dikesempatan itu Mahyeldi juga menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan Kota Padang dan kesuksesan program-program Pemko Padang tidak bisa dilepaskan dari peran aktif RT/RW yang selama ini tercipta sangat baik.

“Jadi, kinerja RT/RW selama ini di tengah-tengah masyarakat tidak bisa dibandingkan dengan bantuan dana operasional yang diberikan,” tutur Mahyeldi.

Mahyeldi berharap kedepannya, dengan meningkatnya pendapatan Kota Padang tentunya juga akan menambah jumlah dana bantuan operasional bagi RT/RW.

Diharapkan Maheyeldi, agar RT/RW selalu mengingatkan warganya untuk selalu bersikap baik, arif, dan cerdas dalam bertindak untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, harmonis, dan masyarakat yang sejahtera. Rel/LiL

Kadis Peternakan Pessel Intimidasi Wartawan

Monday, April 29, 2013 Kasus

Nn, Padang -- Lagi kekerasan terhadap wartawan kembali terulang, kali ini kekerasan dan penganiayaan serta pengancaman nekat dilakukan oknum pejabat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan yang notabenenya mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan.

Tindakan pengancaman oleh Kadis Peternakan Ir. Afrizon Nazar terhadap wartawan Alex Endrial panggilan Alex yang merupakan salah satu wartawan mingguan Wira Pos terbitan Sumatera Barat berbuntut dilaporkannya oknum pelaku oleh Alex ke Polresta Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan kronologis kejadian diceritakan Alex selaku korban penganiayaan yang ditemui Jumat(26/4), dirinya pada hari, Kamis, (11/4), ditugaskan untuk mengantarkan koran ke kantor Dinas Peternakan Kab. Pessel. Disana dirinya bertemu dengan kepala Dinas Peternakan Ir. Afrizon Nazar, merasa dirinya dalam bertugas Alex secara langsung menyerahkan koran ke Kadis. Saat menyerahkan koran Afrizon selaku kepala dinas mengatakan kepada Alex agar koran tersebut dipegang dulu, aneh nya tanpa diduga-duga saat Alex menunggu kepala dinas di ruangan kantor dinas tersebut secara tiba-tiba Alex diserang oleh Afrizon Nazar dengan sejumlah pukulan beruntun yang mengakibatkan Alex jatuh pingsan, saat pingsan dirinya dibiarkan tergeletak dilantai ruangan tersebut.

Tak lama berselang, Alex sadar dari pingsannya namun belum sempat Alex menyadari kejadian yang menimpa dirinya tiba-tiba salah seorang yang diduga staf dinas peternakan yang belakangan diketahui bernama Nopi datang menghampiri dirinya sembari melayangkan pukulan kepada Alex. Beruntung ada beberapa orang staf lainnya yang berhasil menghentikan tindakan staf tersebut.

Mirisnya lagi belum usai kejadian tersebut oknum kepala Dinas Peternakan datang menghampiri Alex sembari melontarkan ancaman “awas ang, kalau waang kaluaan berita ko den suruah urang untuak mambunuah waang. Sia yang manyuruah waang, ma anta Koran ko?” Awas kamu, kalau kamu terbitkan berita ini, saya suruh orang untuk membunuh kamu. Siapa yang menyuruh kamu mengantarkan Koran ini?.

Saat itu alex sempat menjawab, “kemauan ambo sendiri yang ingin maanta Koran kamari” kemauan saya sendiri yang ingin mengantar Koran kesini.

Merasa dirinya tidak mengetahui persoalan, Alex melaporkan kejadian yang menimpa dirinya tersebut ke Polresta Kabupaten Pessel, hal ini dibuktikan dengan bukti laporan bernomor : STTL/84/IV/2013/SPKT-A tentang tindak pidana pengancaman serta melaporkan tentang penganiayaan dengan bukti laporan Nomor : STTL/81/B/IV/2013/SPKT-C tentang penganiayaan.

Pantauan media ini pasca kejadian tersebut Alex mengalami cedera fisik dan beban psikologis sehingga dalam beberapa hari usai kejadian Alex terpaksa tidak bisa melaksanakan tugas sebagai jurnalis.

Pihak Polresta Kabupaten Pessel yang coba dikonfirmasi, Sabtu (27/4) melalui kasat reskrim Polresta Kabupaten Pessel AKP sulvani mengaku telah memeriksa pelaku dan saat ini sudah dalam proses penyidikan, “Kita sudah memanggil pelaku, dan pelaku telah mengakui tindakan tersebut. Dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SPsP) pelaku kita jerat dan dikenakan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan jo pasal 352 tentang penganiayaan ringan, kita masih dalam proses meminta keterangan para saksi, jadi kita lihat saja perkembangannya, karena saat ini masih dalam proses penyidikan” ungkap Sulvani.

Dilain pihak, wakil ketua Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) komprov sumbar Mayor (Purn) Syamsir Burhan yang diminta konfirmasinya Sabtu (27/4) menegaskan “ini sudah pelanggaran berat, seharusnya pihak oknum Kepala Dinas Peternakan selaku pejabat memahami tentang aturan-aturan tentang tugas jurnalis/wartawan. Kita meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan tidak mempetieskan perkara ini, kita tetap kawal perkara ini hingga ke pengadilan”, tegas Syamsir.

Sementara Ombusdmen yang sekaligus penasehat hukum korban, Boy Roy Indra, SH yang diminta konfirmasinya, menyesalkan tindakan pihak kepolisian yang hanya menerapkan pasal ringan terhadap pelaku, dikatakan Boy.

“hemat kita, kejadian tersebut berada di lokasi dan tempat yang sama (Locus), dan terjadi di kantor lembaga Institusi Negara, dan dipastikan semua staf dan karyawan akan berpihak kepada atasannya, Nah, Seharusnya pihak Kepolisian menerapkan Pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama sama (pengeroyokan) terhadap pelaku dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara, tetapi berdasarkan SP2P dari pihak kepolisian, pasal yang diterapkan sekarang dua pasal ringan yakni pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan jo pasal 352 tentang penganiayaan ringan, Kita berharap kepolisian merefisi ulang pasal yang diterapkan”. Tukas Boy. (JT 488/JT 113)

Penggunaan B3 Lembah Karya Tanpa Izin

Monday, April 29, 2013 Kasus

Nn, Padang -- Dalam penggunaan bahan bakar minyak seharusnya pihak industri tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun anehnya beberapa pihak Industri cenderung mengakali agar penggunaan BBM tersebut tetap terpenuhi sesuai kebutuhan, namun biaya opersional bisa ditekan sekecil mungkin, bahkan penggunaan dan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibatnya segala resiko ditempuh agar biaya tersebut bisa ditekan serendah mungkin.

Lihat saja, tindakan nekat yang dilakukan pihak PT. Lembah Karya, selain letak kawasan industri berada di kawasan permukiman permukiman penduduk, perusahaan tersebut juga diduga menggunakan BBM jenis B3 tanpa Izin Alias Ilegal.

Hal ini terbukti dari surat izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

bernomor B-8081/Dep.IV-4/LH/11/2008. Tertangal 4 November 2008 yang yang sudah tidak berlaku lagi, namun janggalnya surat tersebut masih dimanfaatkan pihak perusahaan guna memperoleh izin penyimpanan BBM B3, bahkan diduga penggunaan B3 untuk bahan bahan industri perusahaan tersebut juga melebihi persentase yang sudah ditetapkan yakni hanya 20 persen saja, bahkan belakangan juga diketahui PT. lembah Karya menggunakan BBM industry mereka 100 berjenis B3, akibatnya seluruh asap hasil pembakaran yang dikeluarkan pabrik PT. Lembah Krya, terlihat menghasilkan kepulan Asap warna Hitam Pekat.

Bob, selaku Kepala Administrasi yang sempat ditemui media Selasa, (23/4) diruang kerjanya mengaku, bahwa Izin penyimpanan Limbah B3 yang dimiliki perusahaannya sudah habis, tetapi Bob mengelak dan berdalih bahwa izin tersebut sedang dalam pengurusan, “sebetulnya ditahun 2009, kita sudah mengajukan surat izin perpanjangan kepihak pemko padang melalui Bapedalda Kota Padang yang saat itu masih dipimpin oleh bapak Indang Dewata, Namun karena surat izin tersebut diterbitkan oleh kementerian LH, pihak Bapedalda memberi rekomendasi surat izin penyimpanan sementara Limbah B3 dengan Nomor surat 660/06-29/Wasdal-BPDL/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009, hal bertujuan dan berfungsi sebagi surat izin sementara sembari menunggu terbitnya surat Izin dari Kementerian LH RI, dan tahun 2010 kita juga kembali mengajukan permohonan, tetapi hingga sekarang, surat Izin tidak pernah diterbitkan pihak Kementerian” Dalih Bob.

Dilain pihak, Indang Dewata yang saat ini telah berpindah tugas sebagai kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, saat dihubungi melalui Phonselnya, Selasa, (23/4) membantah tudingan Tersebut, “saya tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi terkait Izin Penyimpanan Limbah B3 untuk PT. Lembah Krya. ,sebab izin tersebut bukan wewenang Bapedalda, izinnya langsung dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup” tegas Indang.

Yang lebih mengherankan, pihak penyalur Limbah B3, yang terbilang sebagai penyalur terbesar Limbah B3 bagi PT. Lembah Krya yakni, Budi Satria yang ditemui dikediamannya Selasa (23/4) tepatnya di Samping Bioskop Raya Kota Kota Padang, mengaku bahwa dirinya juga menjual Limbah B3 berdasarkan permintaan Lembah Krya, “pihak kita menjual Limbah B3 berdasarkan permintaan dari PT. Limbah Krya dan kerjasama ini sudah berjalan selama 15 tahun, tetapi sekarang ini saja, pasokan kita ke PT. Lembah Krya agak dikurangi sebab perusahaan tersebut dalam kondisi Kurang berproduksi (failed ).” Ujar pria yang akrab disapa Om Bud ini.

Herannya, saat ditanyakan apakah usaha sebagi penyalur Limbah B3 miliki telah mengantongi izin Budi mengaku “ dulu saya punya izin, tapi sekarang saya tidak punya lagi, sebab pengurusannya terlalu berbelit belit dan banyak keluarin uang, dan kondisi tersebut tidak cocok dengan keuntungan penjualan yang kita peroleh” aku Budi.

Senandung Pemilukada di Kota Bingkuang

Monday, April 29, 2013 Opini

SEMARAKNYA Pemilukada di Indonesia, melambangkan terbangunnya sebuah era demokrasi yang telah mampu memberikan perobahan-perobahan bagi negeri ini. Sebagaimana seorang pemimpin ditentukan oleh rakyat, kebebasan memilih dipertontonkan, namun disayangkan, pemimpin yang berotak udangpun kembali berebut jadi pemimpin.

Ironisnya, bakal calon pemimpin yang bermunculan banyak tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin. Dengan bermodal materi dan kekuasaan, mereka tanpa dosa membusung dada menghipnotis rakyat dengan slogan mengutamakan kepentingan rakyat. Padahal dikepalanya bertengger setumpuk kotoran, tetapi masih juga menepuk dada, “pilih saya”.

Tak berkaca, tak berpikir, sudah jelas dikepala banyak kotornya, eh bak Sugriwa memoles wajah seperti Arjuna menampilkan diri sebagai pemimpin rakyat. Sungguh naif, dan pembohong besar, ternyata jangan salahkan rakyat melanggar aturan, jangan salah alam yang telah murka, gempa bumi mengguncang, longsor dan banjir menerjang di Ranah Minang.

Hal ini diperkuat lagi dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU model B halaman dua pada point g, ayat 1 dan 2 yang jelas-jelas memberi peluang terhadap para terpidana korupsi untuk kembali memimpin dan mencalonkan diri untuk melakukan korupsi. Sehingga kesempatan ini tidak mereka sia-siakan untuk kembali berkuasa dan menggerogoti uang negara.

Kita ambil pelanggaran kecil saja, sebelum perhelatan Pemilukada dimulai, setiap sudut kota atau kabupaten sudah dibanjiri dengan tampang-tampang calon pemimpin “otak udang”. Dengan beragam pesan yang disampaikan kepada masyarakat, yang intinya mempromosikan diri atau pengenalan kepada masyarakat bahwa ia merupakan salah seorang pemimpin yang memperjuangkan masyarakat dan pantas diberikan kepercayaan.

Padahal secara aturan, itu jelas tidak boleh mereka lakukan sebelum adanya ketetapan dari KPU untuk mengkampanyekan diri, itupun mereka akui. Namun bagaimana aturan tersebut dapat dikenakan kepada mereka, sedangkan simbol-simbol atau pesan yang terpajang pada baliho telah terbungkus dalam profesionalitas baliho yang dimanipulasi, karena mereka menjabat profesi ini dan itu, boleh dong mendekatkan diri.

Oleh karena itu, sebagai rakyat jelata, kita tidak merasa tidak berhak untuk melarang dan menghambat mereka untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Tetapi marilah kita melihat perbuatan yang telah mereka lakukan. Tidak usah kita bicara apa borok mereka kalau kita tidak tahu, nanti ujung-ujungnya pencemaran nama baik bro.

Tidak usah kita bicara salah dan benar, karena salah dan benar hanya yang milik Yang Kuasa. Namun sebagai manusia, yang juga mempunyai aturan untuk mengatur tata krama, perlu juga menilai dan bertanya, pantaskah pemimpin seperti ini saya pilih !!

Maka dari itu, carilah pemimpin yang benar-benar tepat dan mempunyai sumberdaya manusia dan mampu memenuhi harapan-harapan kita bersama untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa dalam lingkup kesatuan Republik Indonesia. **

Dubes Finlandia Kunjungi Padang

Sunday, April 28, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Kai Sauer, Duta Besar (Dubes) Finlandia untuk Indonesia begitu bersemangat menceritakan pengalamannya setelah mengunjungi Kota Padang dan beberapa kota lainnya di Sumbar ketika bertemu Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP di kediaman Walikota Padang Jl. A . Yani Padang.

Dubes dari negara yang beribu kota Helsinki ini menceritakan ketertarikannya pada keindahan alam Minangkabau terutama Kota Padang kepada Mahyeldi setelah mendengarkan cerita dan ajakan sahabatnya seorang jurnalis yang bernama Desi Anwar yang merupakan orang asli Minangkabau untuk mengunjungi Kota Padang dan daerah lainnya di Sumbar.

“Saya ingin membuktikan cerita sahabat saya itu, setelah saya datang kesini untuk melihat lebih dekat, ternyata alam Minangkabau itu lebih indah dan lebih mengagumkan dari cerita yang saya dengar,” tutur Kai Sauer.
Dubes dari negeri kelahiran Angry Bird ini juga bercerita kepada Mahyeldi tentang negaranya yang bebas dari biaya pendidikan hingga tingkat universitas, dan negaranya memiliki udara terbersih di dunia. Serta negara Eropa Utara ini juga bergelut dibidang perdagangan dunia.

“Negara kami tidak mengenal yang namanya scholarship (beasiswa), karena semua biaya pendidikan telah gratis, dan warga negara lain yang bersekolah di Finlandia hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari saja, seperti biaya tempat tinggal, biaya transportasi, dan biaya kebutuhan lainnya,” kata Kai Sauer.

Menanggapi cerita tersebut, Mahyeldi mengatakan ingin sekali membangun kerjasama dengan negara Finlandia terutama di bidang pendidikan dan perdagangan.

“Kita akan mulai dengan kerjasama di bidang pendidikan antar Universitas, setelah itu membangun kerjasama Sister City di bidang budaya, dilanjutkan dengan kerjasama perdagangan dan perekonomian,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyarankan kepada Wakil Rektor IV Unand Prof Helmi yang hadir pada kesempatan tersebut untuk memulai menjalin kerjasama di bidang pendidikan, dengan melakukan pertukaran mahasiswa atau mengirimkan mahasiswa Unand untuk melanjutkan pendidikan di Finladia.

Serta, dikesempatan itu Mahyeldi juga memberikan arahan kepada Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Rudi Rinaldi yang juga hadir pada kesempatan tersebut untuk menawarkan peluang-peluang investasi dan memulai penjajakan kerjasama perdagangan dan perekonomia serta kerjasama di bidang lainnya.

“Kita harus banyak belajar kepada negara yang memiliki udara terbersih di dunia ini, untuk kejayaan dan pembangunan Kota Padang dimasa yang akan datang,” pungkas Mahyeldi. Rel/lil

Gelar “Raja Indrapura” Youdhi Prayogo Dipertanyakan

Saturday, April 27, 2013 Kasus

Nn, Pessel -- Penobatan gelar Youdhi Prayogo sebagai Raja Indrapura yang dilaksanakan di Hotel Inna Muara pada tanggal 1 Desember 2012, ternyata masih jadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, maupun di kalangan Raja dan Sultan di Indonesia.

Pasalnya, Sultan terakhir pada kerajaan Indrapura adalah Sultan Rizalsyah Mustapura Bin Sultan Mustafa Bin Sultan Iradat yang dinobatkan pada tahun 1976 oleh masyarakat sebagai pucuk pimpinan adat kampung dalam Indrapura.

Hal ini ditegaskan Putri Dewi Surya Rahma Ayu putri ke empat dari Sultan Zainal Rizalsyah Mustapa yang bergelar Sultan Inayatsyah di Painan beberapa waktu lalu..

Berdasarkan silsilah yang dimiliki, Sultan Mustapura Bin Sultan Mustafa Bin Sultan Iradat memiliki enam putra–putri, mulai dari Pangeran Sesri Arira Jaya Putra (Alm), Pangeran Taupan Pura, Putri Candar Dewi Cakradewasa, Putri Dewi Surya RA, Pangeran Brahmah Yendra Laksana dan Pangeran Sesri Antikapura. Pada tahun 1987 Sultan Rizalsyah meninggal dunia karena kecelakaan. Semenjak tahun 1987 belum ada lagi penobatan Sultan di Indrapura seperti yang dilaksanakan pada tahun 1976. Tidak ada penyerahan tahta kerajaan dari siapa kepada siapa, yang diakui oleh pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat Adat Kesultanan Indrapura.

Artinya, “pengangkatan Youdhi Prayogo sebagai Sultan atau Raja Indrapura tidak sah adanya”. Yang ironisnya dari garis keturunan ranji Kesultanan Indrapura, Youdhi Prayogo bukanlah keponakan atau anak dari Sultan atau Raja dari Kesultanan Indrapura yang sebelumnya, dan Youdhi Prayogo Bin Dalijo adalah cucu dari kakak perempuan Sultan Zainal Rizalsyah Mustapura Gelar Sultan Inayatsyah. Maka jelas tidak berhak Youdhi menjadi Raja, apalagi menobatkan gelar kesultanan untuk orang lain, atau bangsa lain.

“Sesuai menuscrip Ranji Silsilah Kesultanan Indrapura dan barang-barang pusaka kerajaan di pegang dan disimpan oleh Sultan Zainal Rizalsyah Mustapa Gelar Sultan Inayatsyah semasa hidupnya. Kemudian dua hari setelah beliau wafat (1987), datang Sultan Burhanuddin menemui Ibunda dari Putri Dewi Surya Rahma Ayu merayu minta menuscrip Ranji Silsilah ranji asli kesultanan. Datang lagi hari ke 7 baru diserahkan Ibunda Putri Dewi Surya Rahma Ayu Ranji silsilah asli kerajaan kepada Sultan Burhanuddin. Selanjutnya menuscrip Ranji Silsilah Kesultanan Indrapura tsb diserahkan kepada Sultan Iradat diserahkan lagi kepada Sultan Mustapa, kemudian oleh Sultan Mustapa diserahkan pula kepada Sultan Zainal Rizalsyah Mustapa Gelar Sultan Inayatsyah, “ ungkap Putri Ayu.

Dilain hal sebagai pewaris terahir kerajaan Indrapura adalah Sultan Zainal Rizalsyah Mustapura Gelar Sultan Inayatsyah juga pucuk adat kampung dalam Indrapura yang dinobatkan pada tahun 1976, berhak memakai gelar Sultan didepan namanya.

Penobatan Youdhi Prayogo, adalah pemalsuan batang ranji raja - raja kesultanan kerajaan Indrapura. Selain itu pada acara pengukuhan Youdhi Prayogo tidak ada satupun pejabat daerah kabupaten, pemerintah provinsi Sumatera Barat, apalagi Muspika di tingkat kecamatan, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Indrapura dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Sumatera Barat serta Daulat Pagaruyung. Kata Putri Ayu,” Itu bukanlah penobatan raja melainkan pengukuhan waris- waris keturunan kerajaan Indrapura,” Tegasnya,“ Penobatan raja atau sultan seharusnya disaksikan oleh Pejabatan Daerah, Gubernur dan pejabat Muspika, serta Masyarakat Adat Kesultanan Indrapura dan seharusnya acara pengukuhan harus dilaksanakan di Indrapura dan disaksikan oleh waris–waris kerajaaan dan masyarakat Indrapurah, Pancung Soal dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.“

Hal ini juga dibenarkan oleh Sultan Burhanuddin gelar Muhammadsyah, Abang tertua dari Nenek Youdi Prayogo, saat ditemui di rumahnya di Alang Laweh Kota padang, menegaskan bahwa acara pengukuhan atau pun penobatan Raja Sultan Youdi Prayogo di Hotel Ina Muara pada tanggal 1 Desember 2012 rekayasa semata. Dan beliau tidak mengetahui kalau acara di hotel Ina Muara itu acara pengukuhan, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kata salah satu putri Sultan Badaruddin,” Youdhi Prayogo cs menjemput dan mengantar Sultan Burhannudin dengan di gendong pada malam hari sekitar pukul 24.00 WiB, sa’at mengantarkan kembali hanya sampai di depan rumah pada pukul 24.00 WiB besoknya (02-12-2012).

Sekali lagi ditegaskan Sultan Badaruddin dengan kata terputus-putus, katanya,” Acara yang digelar di Hotel Ina Muara bukanlah acara penobatan Raja ataupun Sultan, melainkan hanya pengukuhan waris–waris keturunan kerajaan Indrapura saja.” Tegasnya. Win

Milad Wanita Indonesia di Padang

Saturday, April 27, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Sebanyak 380 orang dari 31 propinsi yang merupakan peserta Milad Wanita Islam Indonesia ke-51 disambut Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Ketua GOW Kota Padang Harnelly Mahyeldi dan Kabag Humas dan Protokol Kota Padang Suardi di Palanta Kediaman Walikota Padang.

Pada kesempatan itu, peserta Milad Wanita Islam Indonesia disambut dengan jamuan makan malam dengan diiringi nyanyian dan berbagai tari-tarian khas Minangkabau yang disuguhkan pelajar dari SMK 7 Padang.

Disela-sela acara tersebut Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Milad Wanita Islam Indonesia yang memilih Kota Padang sebagai lokasi Milad yang ke-51.

“Kalau ibu-ibu semua menemukan hal-hal yang baik tentang Kota Padang, tolong sampaikan kabar tersebut kepada saudara-saudara kita dimana tempat ibu-ibu berada, dan apabila ibu-ibu menemukan hal yang buruk atau yang kurang berkenan di Kota Padang, tolong disampaikan kepada kami, biar kami perbaiki secepat mungkin dan menjadi masukan bagi pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, peran aktif Yayasan Pendidikan Wanita Islam Indonesia dalam memajukan pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan terutama dalam membangun karakter umat.

“Dengan perjuangan, kekompakkan, dan tetap menjalin silaturrahmi, akan menjadi kekuatan besar untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Wanita Islam Indoensia Hatifah Taha menjelaskan bahwa peringatan Milad Wanita Indonesia ke-51 di Kota Padang ini juga menggelar seminar yang bertemakan Peran Bundo Kanduang Dalam Meningkatkan Pendidikan.

Ditambahkan, peserta Milad juga akan mengunjungi beberapa tempat di Sumbar untuk mempelajari sejarah, adat dan budaya Minangkabau.rel/lil

Peran Bundo Kandung Sangat Diharapkan

Friday, April 26, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Keberadaan Bundo Kanduang telah melekat dengan adat dan budaya Minangkabau, hal itu menjadikannya memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, terutama membentuk akhlak generasi muda.

Disamping itu, peran Bundo Kanduang juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial lainnya baik itu di lingkungan keluarga, sanak famili, maupun di lingkungan tempat tinggal.

Demikian diantaranya disampaikan Payuang Panji Bundo Kanduang Kota Padang yang juga Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP pada acara pengukuhan pengurus Bundo Kanduang kelurahan se-Kecamatan Padang Barat di Palanta Kediaman Walikota Padang, Jumat (26/4). Turut dihadiri Camat Padang Barat Amasrul.

Dijelaskan Mahyeldi, dalam menyelesaikan segala macam bentuk persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya memerlukan peran aktif serta seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan penuh dari pemerintah.

“Untuk menumbahkan kembali adat dan budaya yang telah terkikis zaman diperlukan kebulatan tekad, konsistensi, dan rasa persatuan,” tegas Mahyeldi.

Ditambahkan, mengingat pentingnya keberadaan Bundo Kanduang dalam membentuk akhlak, menjadi tauladan bagi generasi muda, dan menumbuhkan nilai-nilai adat dan budaya, Bundo Kanduang harus bisa mewujudkan peran dan fungsi sebagai perempuan Minangkabau dalam menerapkan fungsi adat Minangkabau.

“Kelembagaan Bundo Kanduang harus diperkuat, dan Pemko Padang akan mendukung penuh setiap kegiatan Bundo Kanduang”, ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Padang Barat Fauzia Zainin menjelaskan, Bundo Kanduang Kecamatan Padang Barat terus membangun komunikasi dan menjalin kerjasama dengan Ninik Mamak, KAN, LKAAM, untuk membangkitkan kembali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di wilayah Kecamatan Padang Barat.rel/lil

Keltan Ranah Gunuang Sungai Sapiah Panen

Thursday, April 25, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Hamparan lahan pertanian masyarakat masih membentang luas di lingkungan Sungai Sariak, Kecamatan Kuranji. Tanaman pertanian padi tumbuh dengan subur, sementara padi yang lainnya sedang menghijau selesai disiangi. Namun lahan pertanian sawah yang dikelola kelompok tani Ranah Gunuang melakukan panen padi perdana, dalam rangka Gerakan Peningkatan ProduksiPangan Berbasis Korporasi (GP3K). Dalam kesemapatan panen padi perdana tersebut hadirWalikota diwakili Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Ir. Asnel, danWardojono dari PT. Petro Kimia gresik, Kamis (25/4).

Kegiatan panen ini, kata Asnel dalam rangka mensukseskan program peningkatan produksi beras nasional untuk mewujudkan surplus beras 10 juta ton secara nasional pada tahun 2014. Sehubungan dengan itu pemerintah telah meluncurrkan beberapa program dan kegiatan seperti Sekolah Pengelolaan Lapangan Tanaman Sumberdaya Terpadu (SPLTST), atau The system of rice International (SRI), Optimalisasi lahan, dan gerakan peningkatan produksi pangan berbasis Korporasi (GP3K).

Jadi, Semua petani selalu berkeinginan agar produksi padi pertaniannya bisa mengalami peningkatan, namun ada kala mengalami penurunan, dan kondisi itu, disadari para petani yang disebabkan oleh beberapa factor penting , diantaranya kesuburan bahan organic, akibat penggunaan bahan kimia yang kurang terkontrol, pemakaian petrisida yang sarat dengan zat kimia dan tidak mempertimbangkan lagi dampak negatifnya seperti pencemaran lingkungan dan terbunuhnya musuh alami.

Menurut Asnel, perkembangan produksi padi di Kota Padang lima tahun terakhir ini memang terjadi fluktuasi seperti tahun 2008 produksi padi 58.290 ton dengan produktifitas 57,9 Kw/Ha, tahun 2009 sebanyak 76.206 ton dengan produktivitas 51,9 KW/Ha. Tahun 2010 produksi 70.342 ton dengan produktivitas 52,3 Kw/Ha. Tahun 2011 produksi 74.564 ton dengan produktivitas 54,48 Kw/Ha dan tahun 2012 produksi 78.699 ton dengan produktivitas 52,66 Kw/Ha. Maka pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 terjadi penurunan produksi lantaran irigasi yang rusak akibat musibah gempa 30 September 2009 lalu. Tahun 2011 dan 2012 produksi padi kembali mengalami peningkatan.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Pertenakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang Ir. H. Heryanto Rustam menyebutkan, gerakan peningkatan produksi pangan berbasis Korporasi dari Kementerian BUMN dengan menugaskankepada berbagai perusahaan BUMN yang bergerak pada sector pertanian, salah satunya , penugasan kepada PT. Petro Kimia Gresik yang dikerjasamakan dengan distributor PT. Agro Prima Mandiri (APM).

Tujuan, kegiatan ini untuk memasyarakatkan metoda pengelolaan tanaman dan Sumber daya terpadu, sebagai alih teknologi dari cocok tanam konvensional. Meningkatkan pengetahuan dan memotivasi kelompok tani/petani untuk melakukan pemupukan sesuai rekomondasi oleh Balai pengkajian teknologi pertanian ProVinsi Sumatera-Barat. Dan memberikan contoh kepada masyarakat , khususnya kelompok tani, sebut Heryanto Rustam. Rel/Irwandi Rais

Kerupuk Kuah Sate

Thursday, April 25, 2013 Kuliner

Resep Mbak Tatik

Bahan :
1. Kerupuk Nasi 250 gr
2. Cabe Giling 100 gr
3. Bawang putih 5 siung
4. Bawang merah 1 siung
5. Daun bawang 1 ikat
6. Seladri segenggam
7. Tomat merah 1 buah
8. Tapung terigu 2 sendok makan
9. Air 1/2 gelas
10. Minyak untuk menggoreng 500 gr
11. Garam dapur secukpnya

Cara membuat :
• Kerupuk nasi digoreng (masukan kedalam wadah)
• Bawang putih, bawang merah dihaluskan
• Daun bawang, seledri di iris
• Tomat dipotong/ diiris
• Tumis bawang putih, bawang merah, seladri sampai beraroma,
• Lalu masukan cabe, tomat, air, garam dan tepung terigu
• Aduk sampai mengental, angkat dan dinginkan

Cara menyuguhkan :
• Ambil kerupuk, lalu lumuri dengan hasil tumisan bahan-bahan diatas
• Lalu siap dinikmati

Nb : Sering dibuat keluarga jika santai sore-sore

Wawako Padang Nasehati Panitia UN Adabiah

Wednesday, April 24, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP didampingi Kepala Dinas Pendidikan Indang Dewata berkunjung ke SMPN Adabiah, melihat pelaksanaan U jian Nasional (UN) hari ketiga. Kedatangan pemimpin kota tercinta itu disambut kepala SMP Adabiah Hj.Darwita Darwis yang sekaligus penanggung jawab UN, d an Ketua Panitia UN Prana Jaya, SE. Ternyata di Pos UN atau secretariat kurang tersusun dengan baik dokumentasinya. Untuk itu, Wawako H. Mahyeldi memberikan arahan kepada 12 panitia UN SMP Adabiah tersebut, Rabu (24/4).

Wawako Mahyeldi menjelaskan, tolong dicatat segala sesuatu tentang pelaksanaan UN, dan catatan tersebut disimpan dengan rapi, tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan untuk menyempurnakannya ditahun mendatang. Setelah itu, dimeja ketua Panitia UN,(Pos UN) dalam satu Map itu harus tersedia, SK panitia/pengawas, Uraian tugas, supaya mengetahui tugas-tugas masing-masing. Absen, tatatertib, Balngko surat izin masuk, dan peserta ujian. Hal ini nantinya juga harus disimpan dengan rapi serta jadi arsip, maka untuk tahun depan bisa jadi patokan dan disempurnakan.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga memberikan nasehat yang amatb menyentuh, “ berbuat baik lah kamu, sebagaimana Allah Swt berbuat baik pada mu.” Ketahui tugas yang diberikan, lalu laksanakan. Jadi kerjakanlah tugas yang dipercayakan dengan hati yang iklas, baik dan rapi. Catat setiap tugas yang dilaksanakan, sehingga jika ditemui kelemahan maka bisa dievaluasi dan menjadi catatan penting. Maka tahun depan bisa disempurnakan olek penitia Un tahun depan, pesan wawako Mahyeldi mengingatkannya.

“Setelah itu, Mahyeldi berdialog dengan siswa-siswi, selesai ujian, berapa bisa menjawab soal UN, ada yang menjawan hingga 80, 75, 70 dan 30 persen. Lontaran pertanyaan Wakil Walikota menyenangkan bagi siswa siswi, hal itu tampak mereka menjawab dengan ringan saja. Semoga sukses dan lulus dengan hasil yang memuaskan nanti.”

Sedangkan penanggung jawab UN Hj.Darwita Darwis mengakui kelemahan dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawan UN di sekolahnya. Terima kasih, atas arahan yang diberikan oleh Wawako Mahyeldi dan apa yang telah disampaikan pasti dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan Ketua Panitia UN Prana Jaya, SE juga menyadari bahwa dokumentasi pelaksanaan UN kurang tersusun dengan rapi.

Ini menjadi pelajaran yang berharga baginya. Dan di SMP Adabiah 290 siswa yang mengikuti UN, yang hadir 288 orang, satu orang Drop aut, dan satu orang lagi sedang sakit jantung, berobat disalah satu rumah sakit di Jakarta. Arief Rahman Fadillah yang mengalami sakit jantung dan Rahmad Yulmanto Febri yang tidak bisa mengikuti UN dan telah didatangi ke rumahnya. Rel/Irwandi Rais

Fauzi Bahar: Sensus Pertanian Acuan Rencana Pembangunan

Tuesday, April 23, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Areal persawahan di Kota Padang berkurang sekitar 0,7 persen setiap tahunnya. Bila hal ini berlangsung terus - menerus maka dalam setengah abad bisa jadi areal persawahan punah di Kota Padang, padahal potensi pertanian di Kota Padang masih sangat besar.

Pembangunan pertanian harus direncanakan secara komprehensif dengan mengikutsertakan partisipasi komponen masyarakat, mengingat pembangunan pertanian merupakan sesuatu yang sangat kompleks.

Demikian diantaranya dikatakan Walikota Padang Fauzi Bahar usai membuka Rapat Interdep Kota Padang tentang Sosialisasi Sensus Pertanian 2013 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang di Axana Hotel. Diikuti Kepala BPS Sumbar, SKPD Kota Padang, Camat se-Kota Padang.

"Untuk itu, pembangunan perumahan dan industri di Kota Padang mesti memperhatikan hal ini. Jangan sampai para developer (pengembang-red) membangun perumahan di atas lahan persawahan dan lahan pertanian lainnya. Ini tidak boleh,karena Perda Nomor IV Tahun 2012 sudah mengaturnya," kata Fauzi.

Terkait Sensus Pertanian (ST) 2013 yang bakal dilakukan BPS di mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Mei mendatang, Fauzi Bahar menyatakan, hasil ST ini menjamin ketersediaan data yang berkualitas untuk menjadi acuan dalam program pertanian demi masa depan bangsa yang lebih baik.

"Data ini nantinya jangan hanya diatas kertas, tetapi harus benar - benar dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program. Karena data ST akan memberikan gambaran tentang ketersediaan lahan, kebutuhan - kebutuhan pertanian serta data keluarga petani produktif," imbuh Fauzi Bahar.

Ia inta kepada jajaran SKPD terkait, Camat dan Lurah agar nanti memfaatkan data ini dengan baik untuk menyinergiskan dengan potensi yang ada serta program pertanian ke depannya.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala BPS Kota Padang Rizal S. menyampaikan, kantong - kantong pertanian, khusunya sawah masih cukup potensial di Kota Padang. Data sementara ini, luas sawah di Kota Padang sekitar 6.812 ha dengan produksi padi per hektar mencapai 7 ton setiap panen.

Lebih lanjut di jelaskan, petugas ST 2013 akan mulai mendatangi responden "door to door" dari rumah ke rumah. "Petugas siap turun ke lapangan setelah mendapatkan pelatihan beberapa hari dimulai tanggal 5 April lalu.

"Sebanyak 324 petugas siap diterjun yang akan bertugas selama sebulan penuh pada bulan Mei," terang Rizal.

"Diharapkan, dengan metodologi yang sudah dirancang BPS kita bisa mendapatkan data yang akurat sehingga dengan data ini pemerintah bisa meningkatkan kualitas hidup petani dan mempertahankan potensi - potensi pertanian yang ada," tandas Rizal. Rel/lil

DPRK Aceh Tenggara Kunker Ke Padang

Tuesday, April 23, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Sebanyak 47 orang rombongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Tenggara Salim Fakhri melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka sharing informasi dan studi banding di bidang tata ruang dan tata bangunan, pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung Sekretaris Kota Padang Syafril Basir bersama kepala SKPD Kota Padang di Ruang Sidang Balaikota Kota Padang.

Dikesempatan itu Syafril menjelaskan, untuk mempermudah proses investasi dan penanaman modal di Kota Padang, di tahun 2013 Pemko Padang membentuk SKPD baru yang mengurus masalah investasi, penanaman modal serta pelayanan perizinan dibawah satu atap, dengan nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

“Dengan adanya SKPD baru tersebut, akan mempermudah dan memperlancar segala bentuk proses investasi dan pelayanan perizinan,” ujar Syafril.

Ditambahkan Syafril, sehubungan dengan izin mendirikan bangunan, Pemko Padang membagi kewenangan kepada Lurah dan Camat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang.

“Untuk izin mendirikan bangunan dengan luas mulai dari 0-60 meter persegi izin dikeluarkan oleh Lurah setempat, sedangkan izin bangunan dengan luas 60-100 meter persegi dikeluarkan oleh Camat, dan untuk luas bangunan lebih dari 100 m2 izin dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang,” terang Syafril.

Syafril menambahkan, prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2013 meliputi; peningkatan pelayanan publik dan penguatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; pembinaan kehidupan dan aktivitas beragama, adat dan budaya.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tenggara Salim Fakhri menjelaskan, dengan kunjungan kerja ke Kota Padang, DPRK Aceh Tenggara akan mempelajari sedetail mungkin tentang tata ruang dan tata Kota Padang, pengelolaan pemerintah di tingkat kecamatan serta pelayanan kesehatan di Puskesmas.

“informasi yang diberikan kepada kami akan sangat berarti demi kemajuan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara,” ujar Salim.

Untuk lebih mendapatkan informasi dan hasil yang maksimal, Sekretaris Kota Padang Syafril Basir mengajak rombongan tersebut untuk melihat langsung penyelenggaraan pemerintah Kota Padang ke kantor Badan Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Kota Padang di Jalan Sudirman, selanjutnya ke Kantor Camat Padang Barat di Jalan Veteran, dan terakhir ke Puskesmas Alai. rel/lil

Gubernur Apresiasi Guru TPA/TPSA/MDA se-Sumbar

Monday, April 22, 2013 Sumbar

Nn, Padang – Untuk mewujudkan program pengembangan nilai-nilai Al Qur’an kepada generasi muda Islam yang ada ditengah masyarakat, maka perhatian dan apresiasi yang besar kepada guru TPA/TPSA/MDA harus diberikan. Karena merekalah ujung tombak pemerintah dalam pengenalan dan pemahaman aqidah ditengah masyarakat.

Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Bina Sosial berupaya mengindentifikasi potensi dan persoalan yang ada seputar pengembangan TPA/TPSA/MDA, melalui kegiatan pelatihan “Guru TPA/TPSA/MDA se-Sumatera Barat” angkatan pertama tahun 2013.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dihadapan guru TPA/TPSA/MDA peserta pelatihan se-Sumatera Barat hari ini.

Menurut Irwan, ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi segera yaitu persoalan kualitas pengelolaan manajemen kelembagaan pada TPA/TPSA/MDA yang seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik. Karena realitasnya lembaga-lembaga tersebut cenderung hanya menjalankan fungsi pengajaran secara tradisional dan terkesan apa adanya.

Disamping itu, untuk membangun kekuatan sosiologis, sebagian besar TPA/TPSA/MDA belum mampu membangun jejaring dan networking diantara sesama lembaga sejenis. Sehingga menimbulkan kesan terjadinya ketidaksamaan persepsi dalam pembinaan masyarakat oleh masing-masing lembaga yang ada di kabupaten/ kota se-Sumatera Barat.

Sedangkan pemerintah daerah juga amat memahami persoalan keterbatasan dukungan pembiayaan, sarana dan prasana yang memadai, untuk mendukung peran dan fungsi pengembangan baca tulis Al Qur’an oleh masing-masing lembaga, sehingga sulit bagi lembaga untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan modern dan profesional.

Maka dari itu, melalui pelatihan yang diadakan selama tiga hari (22 s.d 24/04) ini, diharapkan akan mampu membangkitkan identitas religius dan kultural yang dimiliki dengan membangun konsolidasi dan kesadaran bersama bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara lebih optimal bagi kemajuan perkembangan TPA/TPSA/MDA di Provinsi Sumatera Barat.Aan

Hj. Mutiawati Fauzi Bahar: Kemuliaan Kaum Ibu

Monday, April 22, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kartini tahun 2013 di palanta kediaman Walikota Padang, digelar penyuluhan bahaya kanker Saviks (mulut rahim), cara pemasangan jilbab modern dan indah, dan lomba masak nasi goring antar pria.Kegiatan peringatan Hut Kartini dibuka oleh Ketua TP –PKK Kota Padang Dra. Hj. Mutiawati Fauzi Bahar. Dalam kesempatan tersebut, ketua PKK memberikan bantuan kepada kaum wanita yang berhati mulia, bekerja membantu kehidupan rumah tangganya, seperti berjualan kerupuk, jualan lontong, mencuci dan lain sebagainya.

Kaum ibu-ibu yang menerima bantuan tersebut, adalah Nursima jualan kerupuk kuah, mie rebus, suami tukang urut dari kelurahan purus, Padang Barat.Irmanida jualan minuman, janda dari Lolong Belanti, Padang utara. Yurnita jualan makanan kecil, suami tukan jalan, dari kelurahan Air Manih, Padang Selatan. Yusdarwati jualan lontong dari kelurahan Jati, Padang Timur.Refriati dari kelurahan Surau Gadang, Nanggalo.Jusmawarni jualan Kaus kaki/dagang kaki lima di Pasar Raya, dari kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubeg.Asni seorang janda, jualan kue di Pasar Laban, kecamatan Bungus Teluk Kabung.B. Safitri, janda, jualan dari Batang Kabung, Koto Tangah. Sariani dari Tarantang, Luki.Nurbaiti, janda, tukang cuci dari Pasar Ambacang, Kuranji dan Warnita, janda bekerja jualan sayur dari kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh. Kesebelas kaum ibu-ibu yang menerima bantuan dari ketua TP-PKK Hj. Mutiawati Fauzi Bahar tampak kegembiraan diraut wajahnya dan tak terbayangkan sebelumnya.

Kata Mutiwati Fauzi Bahar, tiga tekat wanita Indonesia yang harus diperjuangkan, terutama hak hidup sesuaidengan kodratnya. Akan tetapi satu hal yang tak perlu diremehkan, yakni peran kaum ibu sebagai ibu rumah tangga. Kaum ibu berhati mulia, setiap hari melakukan ibadah dalam kehidupan rumah tangga, malahan banyak pula diantaranya yang ikut membantu sang suami untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maka dalam ajaran agama Islam telah menyebutkan, bahwa surge itu berada dibawah telapak kaki ibu. Sehingga selalu menjadi panutan sang anak, dan curahan kasih saying bagi sang suami. Terlebih dari itu, bahwa islam sangat menghargai harkat wanita, seperti dinayatakan dalam Alqur’an surat Lukman: 14 dan Ahqaf:15, bukan kah bertujuan perempuan itu menjadi laki-laki, dengan cara persamaan hak kerja, profesi dan sebagainya, akan tetapi untuk menjadi ibu, ungkap Mutiawati.

Sekretaris DPPD KNPI Kota Padang Zulfikar, S.Ag, MM sebagai pelaksana kegiatan HUT Kartini tahun 2013, menyebutkan, setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, disebabkan pada tanggal tersebut adalah hari lahir R.A.Kartinii tokoh wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita dengan surat menyurat yang dilakukannya, yang dikumpulkan dalam buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Ide dan pemikiran Kartini tersebut bagi sebagian orang menjadi inspirasi untuk mengangkat derajat wanita bagi bangsa Indonesia. Perjuangan Kartini dalam melihat dirinya, sesama kaum wanita dan dunia yang lebih luas menjadi inspirasi yang tidak akan pernah mati.

Untuk itu, kepada kaum ibu-ibu di Kota Padang supaya selalu menjaga budaya berpakaian yang rapi, dan berkerudung. Sebab peran kaum ibu pasti tidak akan dilupakan oleh semua orang dalam menjalni kehidupan ini. Begitulah pentingnya, jasa kaum ibu yang dirasakan bersama –sama.(*) Irwandi Rais

Padang Hari Pertama UN SMP Lancar

Monday, April 22, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meninjau pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 13 Padang, Senin (22/4). Pada tinjauan itu tidak ditemukan persoalaan yang berarti, seperti kekurangan soal ujian yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA minggu lalu.

Begitupun juga ketika Mahyeldi melanjutkan peninjauan pelaksanaan UN ke SMP 2 Padang, segala bentuk persoalan yang berhubungan dengan kekurangan lembar soal dan lembar jawaban UN juga tidak ditemukan.

“Alhamdulillah, pada hari pertama UN ini kita tidak menemukan masalah yang berarti, dan begitu juga seharusnya sampai UN ini berakhir,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, kesuksesan pelaksanaan UN tidak hanya tergantung kepada kelengkapan soal dan lembar jawaban UN saja, akan tetapi segala bentuk kelengkapan administrasi panitia pelaksanan dan pengawas UN juga harus diperhatikan. Serta disiplin siswa peserta ujian juga harus dikontrol.

“Tadi saya mendapat laporan, bahwa ada seorang siswa peserta ujian di SMP 2 yang datang terlambat, padahal tempat tinggalnya dekat dengan sekolah,” kata Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan Mahyeldi, keterlambatan siswa dalam mengikuti UN akan mempengaruhi konsentrasinya dalam mengerjakan soal ujian dan juga akan mengganggu konsentrasi peserta ujian lainnya.

“Saya sarankan pihak sekolah meningatkan orang tua siswa tersebut, agar anaknya tidak datang terlambat lagi. Serta terus memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh siswa peserta ujian,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap kepada seluruh orang tua agar memberikan dukungan penuh kepada anaknya selama mengikuti UN, dengan memberikan pengawasan terhadap segala persiapan ujian. rel/lil

Menteri LH Canangkan GIB di Padang

Monday, April 22, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Kota Padang menjadi kota yang ke-15 pencanangan Gerakan Indonesia Bersih (GIB), sejak dideklarasikan secara nasional oleh Wakil Presiden Boediono pada Desember 2012 lalu.

Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) di Kota Padang merupakan cermin integritas dan kecintaan masyarakat dan Pemerintah Kota Padang terhadap lingkungan. Dipastikan, kecintaan terhadap lingkungan akan membawa dampak yang baik terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakatnya.

Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya usai mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) di Kota Padang. Pencanangan itu ditandai dengan pelepasan balon dan penanaman pohon di komplek GOR H. Agus Salim Padang, Minggu (21/4). Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar dan pramuka Kota Padang.

“GIB merupakan momentum meningkatkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan, dan menjadi bagian dari peringatan Hari Bumi setiap 22 April,” terang Balthasar.

Balthasar menjelaskan, pencanangan GIB merupakan upaya memotivasi dan mendorongan masyarakat agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungannya, melalui berbagai tindakan nyata.

“Pencanangan GIB merupakan inisiasi pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan sanitasi”, kata Balthasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengelolaan sampah dan sanitasi merupakan problem yang harus ditangani oleh seluruh pihak secara bersama - sama, baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, maupun dunia usaha.

Ditambahkan, gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan komitmen seluruh pihak terhadap pengelolaan sampah dan sanitasi. Sehingga dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar dalam menciptakan Indonesia yang bersih melalui serangkaian upaya perbaikan sistem kebersihan di Indonesia.

"Untuk itu, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis masyarakat. Dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Tentu saja, hal ini didukung ketersediaan sarana dan prasarana agar mempercepat proses perubahan pola pikir masyarakat dari membuang menjadi memanfaatkan,"ujar Balthasar.

Sementara itu Walikota Padang Fauzi Bahar menjelaskan, Pemko Padang telah mencanangkan program Padang Sehat dan Padang bersih. Gerakan itu diimplementasikan melalui gotong royong di lingkungan masing – masing di setiap kecamatan dan kelurahan, serta aksi - aksi massal pembersihan lingkungan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama di hari Sabtu dan Minggu.

Di samping itu, untuk mendukung kebersihan lingkungan, Kota Padang juga memiliki 27 Bank Sampah serta unit pengolah sampah. Pemko Padang juga menggalakkan penanaman pohon di lingkungan kota dan sekolah serta memotivasi sekolah untuk meraih penghargaan Adhiwiyata dan Adipura.

"Program Padang Bersih Padang Sehat merupakan suatu implementasi dari kepedulian Pemko dan masyarakat Kota Padang dalam menciptakan Kota Padang yang bersih dan sehat. Pemerintah Kota Padang akan mensinergikan GIB dengan program - program kebersihan yang telah dicanangkan sehingga menciptakan Kota Padang yang bukan saja bersih tetapi juga sehat dan asri,” kata Fauzi.

Dikesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyerahkan Pataka Pramuka kepada Pramuka Komunitas Gugus Depan Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat, dimana Pramuka Komunitas tersebut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Pemotongan BOS SDN 02 Padang Terbantahkan

Saturday, April 20, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang – Ternyata tudingan pemotongan dana BOS yang dilakukan oleh Setnawarni, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN.02 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang telah diberitakan oleh beberapa media cetak dan elektronik beberapa hari lalu terbantahkan.

Berdasarkan data dan keterangan diperoleh lapangan, ternyata kebijakan pengurangan (pemotongan) bantuan BOS bagi siswa miskin dari Rp.75 ribu menjadi Rp.65 ribu bukanlah keputusan yang diambil oleh Setnawarni. Pasalnya lebih kurang dua bulan semenjak kepindahannya menjadi kepala sekolah SDN.02 Ulak Karang, belum ada satu senpun dana yang turun dan masuk kerekening bendahara BOS sekolah.

Meski demikian, untuk pengucuran triwulan pertama memang telah dibayarkan kepada para murid yang berhak menerima, tetapi sewaktu kepemimpinan kepala sekolah yang lama, papar Setnawarni yang diakui dan didampingi kepala sekolah yang lama beberapa menit lalu saat ditemui wartawan nusantaranews.net pada acara silaturahmi kepala sekolah bersama walimurid penerima BOS di sekolah pagi ini.

Sementara Yasni (kepala sekolah lama) yang dimintai keterangannya mengaku, memang untuk pengucuran dana BOS triwulan pertama, ia yang merealisasikan. Dan terjadinya pemotongan tersebut bukanlah atas keinginannya, namun atas kesepakatan bersama dengan walimurid setelah diadakan rapat bersama.

Adapun dasar dari pemotongan tersebut, karena jumlah dana BOS yang turun dari pusat tidak sebanyak pada tahun sebelumnya. Artinya terjadi pengurangan dari pusat sendiri. Sedangkan jumlah murid yang berhak menerima dana BOS jumlahnya tetap, jadi apabila dibagikan sesuai uang yang diterima oleh pihak sekolah, maka akan terjadi pengurangan jumlah murid yang berhak menerima. Dimana pada tahun sebelumnya berjumlah 40 orang, maka kalau dikalkulasikan akan berjumlah 33 orang.

Oleh karena itu, hasil kesepakatan dengan para walimurid, diperoleh keputusan jumlah anak tetap, namun dana BOS yang diterima dikurangkan, jelasnya. **

Mahyeldi Serahkan Alat Bantuan Pertanian

Thursday, April 18, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Potensi pertanian untuk lahan sawah di Kota Padang masih cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbunhut) setempat, luas sawah saat ini sekitar 6.812 ha dengan produksi padi per hektar mencapai 7 ton setiap panen. Saat ini masih terus dipacu untuk mencapai kenaikan produksi hingga di atas 5 persen per tahun.

Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Dispernakbunhut Haryanto Rustam, Kamis (18/4), di Kampung Surau Cangkeh, Korong Gadang, Kuranji. Pada Kesempatan tersebut Wawako menyerahkan bantuan berupa 1 unit hand traktor, 1 unit pengipas gabah, 2 tong 'palambuik' padi serta pupuk kepada Kelompok Tani (Keltan) Sukamaju. Bantuan tersebut merupakan dana kontingensi Kementerian Keuangan RI.

Mahyeldi menjelaskan, diserahkannya bantuan berupa alat pertanian dan pupuk kepada keltan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksinya. Sehingga menjadi motivasi bagi keltan yang lain untuk berusaha meningkatkan produksi pertaniannya sehingga memancing perhatian berbagai pihak untuk memberikan drongan dan bantuan, termasuk dari pemerintah sendiri.

"Dengan adanya sarana yang lebih modern dalam menggarap lahan dengan sendirinya akan memperluas garapan dan terjadi percepatan dalam pengolahan lahan. Ditambah lagi adanya bantuan pupuk sehingga peningkatan hasil pertanian akan lebih baik lagi,"ujar Mahyeldi.

Sementara itu Ketua Keltan Suka Maju, Muchrizal mengaku dengan adanya perhatian pemerintah terhadap kelompok tani berupa pupuk dan peralatan, maka ia dan yang lain optimis dapat meningkatkan hasil pertanian mereka.

"Kami rasa ini sebuah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap petani di Kota Padang. Kami berharap, dengan adanya bantuan alat dan pupuk ini, kami akan dapat meningkatkan hasil padi kami,"terang Mahyeldi.

Ia menerangkan, saat ini keltan Suka Maju terdiri dari 45 orang anggota dengan luas lahan garapan hampir 20 hektar.

"Ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan luas garapan dan dengan target produksi yang lebih besar lagi," tandasnya. rel/bustam

Tegal Pelajari Pelayanan Perizinan Kota Padang

Thursday, April 18, 2013 Sumbar

Nn, Padang -- Sekretaris Daerah Kota Padang Syafril Basir didampingi Kepala DPKA Kota Padang Syahrul dan Staf Ahli Pemko Padang Dedi Hanidal, beserta SKPD Kota Padang lainnya menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kota Tegal dan Pemerintah Kota Tegal di Ruang Sidang Balaikota Padang, Kamis (18/4).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Teguh Iman S dan Yakin Basuki, dengan rombongan dari Ketua Komisi II Kusnendro, Wakil Ketua Komisi II Siti Maryam, Sekretaris Komisi II Hendria Priatmana, serta anggota Komisi II diantaranya; Akhmad Riyandi, Desy Damayanti, Rachmat Rahardjo, Stella Emilina dan Edy Dadang Subagiyo.

Ikut dalam rombongan, dari DPPKAD Kota Tegal Yuswo Waluyo, BPPT Kota Tegal Sartono Eko Saputro, Sekretariat DPRD Siti Cahyani dan Anna Adi Fitiati.

Dikesempatan itu, Tegal Teguh Iman S menjelaskan, kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Tegal dan Pemko Tegal ke Kota Padang untuk mempelajari dan sharing informasi tentang pelayanan perizinan di Kota Padang.

“Disamping menambah referensi tentang pelayanan perizinan, kita juga membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah di Kota Padang,” terang Teguh.

Teguh menambahkan, Kota Tegal merupakan kota jasa dan kota maritim, yang memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan, dengan PNS yang berjumlah lebih kurang 4 ribu orang.

Sementara itu, Sekretaris Kota Padang Syafril Basir menjelaskan, untuk mempermudah proses investasi dan penanaman modal di Kota Padang, di tahun 2013 Pemko Padang membentuk SKPD baru yang mengurus masalah investasi, penanaman modal serta pelayanan perizinan dibawah satu atap, dengan nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

“Untuk itu, dengan adanya SKPD tersebut, akan mempermudah dan memperlancar segala bentuk proses investasi dan pelayanan perizinan,” ujar Syafril.

Syafril menambahkan, prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2013 meliputi; peningkatan pelayanan publik dan penguatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; pembinaan kehidupan dan aktivitas beragama, adat dan budaya.

Setelah melakukan dialog dan berbagi informasi hampir 2 jam, Sekda Kota Padang Syafril Basir memberikan beberapa materi dan bahan masukan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta tentang pelayanan perizinan terpadu kepada rombongan kunjungan kerja dari Kota Tegal tersebut. Dan pertemuan tersebut diakhiri dengan pertukaran cendera mata (plakat) dari masing-masing daerah. [LiL]

Kasat Pol PP Lantik Pejabat

Thursday, April 18, 2013 Sumbar

Nn, Padang -- Peningkatan status kelembagaan berarti akan meningkat pula tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan esselon II.B menjadi II.A sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 9 tahun 2012 yang di tetapkan 14 Juli 2012 lalu.

“ Peningkatan status kelembagaan tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan pemerintah beserta DPRD Sumbar dalam mengembangkan Sat Pol PP kedepannya”. Kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Barat Ir. Edi Aradial,MBA, ketika melantik pejabat esselon III dan IV dilingkungan Sat Pol PP Sumbar di ruangan rapat Setda Lantai II, Rabu Siang (17/4).

Disampaikan Edi Aradial, peraturan pemerintah dan peraturan daerah juga mengamanatkan tambahan tugas pokok yang di embankan kepada Satpol PP yaitu Perlindungan Masyarakat, disamping penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Segala Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat termasuk fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat telah menjadi wewenang Satpol PP, ujarnya.

Dikatakannya, dengan peningkatan kelembagaan tersebut maka perlu pergembangan manajemen aparatur Pegawai Negeri Sipil dalam peningkatan kinerja organisasi, untuk mencapainya perlu pemberdayaan PNS melalui pengembangan karir, penempatan personil yang sesuai kemampuannya.

Untuk memenuhi itu semua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Ir. Ir. Edi Aradial melantik 1 orang pejabat esselon III dan 4 orang pejabat esselon 4 masing- masing : H. Abdul Rahman, SE,MM sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat esselon III/b sebelumnya sebagai Pengolah Data Kebijakan pada Asisten Pemerintahan.

Sedangkan pejabat esselon IV/a yang dilantik adalah Dra. Rita Noviatri dulunya staf pada Biro Humas sekarang di percaya sebagai Kasubag Program pada Satuan Polisi Pamong Praja, Mulyadi, SH, MM sebagai Kasubag Umum dan Dra.Nurfadillah dipercaya sebagai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan.

Edi Aradial juga mengingatkan kepada pejabat yang di lantik agar berkerja sunguh-sunguh siap berkorban waktu dan keluarga demi kepentingan dinas. Zardi

Sumbar Adakan Bimtek Penataausahaan Pramu

Wednesday, April 17, 2013 Sumbar

Nn, Padang -- Tugas pramu pimpinan memiliki peranan penting dalam pelayanan dinas, seorang pramu pimpinan haruslah menguasai dengan baik amanat dari peraturan gubernur nomor 49 tahun 2009 tentang prosedur pelayanan tamu. Etika dan mekanisme pelayanan tamu harus dilaksanakan sesuai tata krama yang ditentukan agar pelayanan prima dapat terlaksana dengan baik.

Ini disampaikan Sekdaprov. Dr.H. Ali Asmar,MPd dalam pembukaan Bintek Penatausahaan Pramu Pimpinan dilingkungan Provinsi Sumbar di Padang, Rabu (17/40). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Umum Asben Hendry,SE,MM , beberapa pejabat eselon IV dan III dilingkungan Biro Umum serta utusan Pemkab/ko se Sumatera Barat.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan, ketidakpuasan beberapa orang dari daerah yang telah memasukan surat ke pemprov, akibat lalai dan kurang telitinya pegawai , masalah ini telah menjadi perhatian pimpinan. Hal ini disebabkan karena pelayanan pramu pimpinan belum prima, sehingga masyarakat merasa dilecehkan atau tidak dilayani dengan baik, padahal mereka datang jauh-jauh untuk mengetahui surat yang telah dikirimkannya.

Terkadang ada surat yang dikirimkan oleh Bupati/Walikota untuk gubernur untuk menghadiri sebuah pertemuan penting atau kegiatan kedinasan lainnya,terkendala dengan surat yang tidak sampai pada alamatnya.

Pengalaman kurang menyenangkan yang menyebabkan citra birokrasi tercoreng karena ulah segelitir orang pramu pimpinan. Padahal pramu pimpinan bertugas melayani pimpinan dan masyarakat terlayani, karena itulah diberikan bimtek tentang pelayanan pimpinan yang propesional dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu good govermance, sehingga layanan prima yang dicanangkan dapat terwujud dan bukan sekedar wacana.

Selain itu adanya pengenalan dan pemahaman yang tepat serta monitoring evaluasi terhadap tugas pramu pimpinan diharapkan akan mampu menciptakan pelayanan prima yang merupakan bahagian dari Good Govermance yang merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi menuntut adanya pegawai negeri sipil yang propesional dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat, sudah saatnya pemerintah kita memberikan pelayanan prima dilingkungan masyarakat yang diayominya,”tambahnya.

Sementara Kepala Biro Umum, Asben Hendri,SE,MM mengatakan kegiatan Bintek ini bertujuan untuk menyamakan persepsi alam melaksanakan tugas pramu pimpinan. “Sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada staf pramu pimpinan dan meningkatkan pemahaman fungsi ketatausahaan dalam mendukung tugas pelayanan kepada pimpinan.

Pelaksaan bintek yang dilakukan selama dua hari mulai rabu tanggal 17 April dan 18 April 2013 di padang ini dihadiri peserta yang berasal dari provinsi Sumbar dan 19 Kabupaten / Kota berjumlah 60 orang.

Pramu pimpinan Bupati/Walikota masing-masing satu orang, pramu pimpinan wakil Bupati/Walikota masing-masing satu orang, pramu pimpinan Sekda Kabupaten/Kota masing-masing satu orang serta utusan dari Provinsi sebanyak tiga orang. Untuk narasumber Bintek ini terdiri dari kementerian dalam negeri RI, Sekda Provinsi Sumatera Barat, kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, ulasnya.

SKPD Harus Miliki Tenaga Teknis Perencanaan

Wednesday, April 17, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Perencanaan-perencanaab yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daeran (SKPD) yang bisa menjawab berbagai permasalahan-permasalahan dilapangan dan dapat di sernegikan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang lebih besar disernegikan dengan perencanaan pusat dan Propinsi. Disampaikan Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP pada acara Bimbingan Teknis Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, di Hotel Axana.

Mahyeldi Ansharullah katakan dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja penyusunan dan pelaksanaan serta hasil rencana pembangunan daerah baik RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD dan Renja. Sehingga akan dapat terhujud konsisten antar dokumen rencana pembangunan dan penganggaran serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, pada gilirannya akan terselenggara pembangunan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Yakni pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta mendorong daya saing daerah, ujar Wakil Walikota. Dalam kesemptan itu, Mahyeldi katakan agar semua peserta Bimtek benar-benar memperhatikan dan menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Narasumber, dalam penyusunan renja SKPD tidak bingung lagi sehingga kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu, kegiatan ini bisa saling mendukung, saling mengingatkan dan menciptakan hubungan kerja harmonis guna mensukseskan pembangunan di daerah kita, ujar

Mahyeldi.Selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana Bimtek, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ir. Asnel, M.Si menjelaskan Bimtek Perencanaan diadakan II Tahap, tahap pertama (I) jumlah peserta sebanyak 30 orang, selama 3 hari dari tanggal 16-18 April 2013, di Hotel Axana Padang. Bimtek perencanaan bertujuan, tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan di setiap SKPD, terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasilitas perencanaan program/kegiatan di setiap SKPD dilingkungan Pemko Padang dan terwujudnya pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyusunan renstra dan renja SKPD, ujar Asnel.

Sedangkan sasaran dari bimtek ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan daerah dan peserta harus mampu menyusun renstra SKPD sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan efektif, efisien dan tepa sasaran serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Salah seorang peserta Bimtek, Dt. Siddik mengatakan dengan adanya pelatihan perencanaan ini, sungguh banyak sekali manfaatnya bagi kami dan juga bagi masyarakat nantinya, karena kami akan membuat perencanaan tidak asal jadi. Kita semua maklum, apapun yang akan kita kerjakan, semua di perlukan perencanaan yang matang dan jitu, agar hasil kerja tersebut sesuai dengan rencana semula, bila suatu kegiatan tanpa adap proses perencanaan, jelas hasil pekerjaan akan abaradul karena sesuai dengan harapan, ujar Dt. Siddik. Rel/Taf

Bangun Solidaritas Lewat Koperasi

Wednesday, April 17, 2013 Padang , Sumbar

Nn, Padang -- Hal terpenting dalam menumbuhkembangkan koperasi adalah pengembangan usaha koperasi dengan diikuti penguatan modal usaha koperasi. Merangkul sebanyak mungkin anggota merupakan cara yang paling cepat dan efektif dalam memperkuat modal koperasi.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP saat RAT Tahun Buku 2012 KPRI Dinas Kesehatan Kota Padang di Hotel Rocky, Selasa (16/4). Dihadiri Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Samsul Azhar, Pembina Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Drg. Frisdawati A. Boer, serta pengurus dan anggota Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang.

Mahyeldi menjelaskan, dalam pengembangan unit-unit usaha, Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang harus bisa memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, termasuk yang berhubungan dengan bidang kesehatan. “684 orang adalah jumlah anggota yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Padang yang berjumlah 1000 orang lebih,” terang Mahyeldi.

Dikatakan, disamping menambah modal koperasi, dengan dirangkulnya seluruh pegawai tersebut akan mempererat solidaritas dan silaturrahmi sesama pegawai. Dan juga, keuntungan koperasi itu juga akan dinikmati oleh seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang.

Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki modal sendiri per 3 Desember 2012 berjumlah Rp 2,9 Milyar, dengan nilai aset Rp 4,4 Milyar, nilai volume usaha sebesar Rp 6,1 Milyar, nilai pinjaman pada anggota sebesar Rp 4,1 Milyar, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2012 sebesar Rp 284, 8 Juta.

Frisdawati menambahkan, membangun kebersamaan, kekompakkan dan solidaritas melalui koperasi, juga akan menciptakan efek positif dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam melayani masyarakat.

Disamping RAT Tahun Buku 2012 KPRI Dinas Kesehatan Kota Padang, dikesempatan itu juga dilaksanakan pemilihan pengurus baru Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang. “Demi perkembangan Koperasi, pilihlah pengurus yang benar-benar berkompeten dan menguasai Koperasi, jangan karena faktor kedekatan,” ajak Frisdawati.

Dikesempatan itu Mahyeldi menyerahkan sertifikat Koperasi Berprestasi dari Pemko Padang kepada Ketua Koperasi Dinas Kesehatan Kota Padang Depitra Wiguna. Rel/LiL

Subscribe to: Posts (Atom)