NusantaraNews

"Sesuai tatib pasal 148, harus hadir dua per tiga anggota dewan, sedangkan saat paripurna hanya 25 orang saja," kata Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal selaku yang memimpin paripurna internal di gedung DPRP Padang, Jumat(22/7).

Lanjutnya dalam pasal 148 tatib DPRD Padang itu disebutkan bahwa penjadwalan paripurna kembali harus diputuskan Badan Musyawarah (Bamus) selambat-lambatnya tiga hari sejak paripurna pertama dilakukan yakni sejak Jumat atau setalah dilakukan rapat Bamus.

"Penetapan jadwal selanjutnya diserahkan ke Bamus dan tidak ada intervensi apapun," ujar Afrizal.

Pelaksanaan paripurna internal
pembacaan putusan Badan Kehormatan (BK) tehadap Erisman dan penetapan surat keputusannya itu sempat ditunda dua kali 15 menit karena hanya dihadiri 17 orang saja.Hingga akhirnya putusan paripurna ditunda karena hanya memenuhi kourum 25 dari 45 anggota dewan saja.

Namun, walaupun penetapan surat keputusan pemberhentian Erisman gagal dilaksanakan, agenda sebelumnya yakni pembacaan putusan oleh BK dapat dilaksanakan.

Ketua BK DPRD Padang, Yendril dalam pembacaan laporan BK menyampaikan putusan nomor 04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 terkait pelanggaran kode etik Erisman dijatuhi sanksi sedang yakni pmberhentian dari pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Hal tersebut diputuskan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti serta mempelajari dugaan pelanggaran kode etik yang telah tersebar luas di masyarakat dan media massa.
   

Selain itu, dalam laporan keputusan BK tersebut disebutkan Erisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kewajiban sebagai anggota DPRD.
   

Pelanggaran itu ialah menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 32 huruf h Peraturan DPRD Padang nomor 01 tahun 2010) jo melanggar etika dan melanggar kewajiban (Pasal 95 huruf g), Peraturan Tata Tertib DPRD Padang nomor 01 tahun 2015 dan larangan (Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12 huruf (h) jo Pasal 13 ayat (10)), Kode Etik DPRD Padang nomor 3 tahun 2015.
   

Namun dalam putusan yang menjatuhkan sanksi sedang itu, hanya empat dari lima anggota BK yang menandatangani yakni Ketua BK Yendril, Wakil Ketua BK Masrul Raji Intan dan Anggota Jumadi serta Emnu Azamri. Sedangkan Anggota BK lainnya Iswandi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya.
 

Sementara Ketua DPRD Padang Erisman saat ditemui setelah paripurna itu mengatakan sejak awal dirinya telah menolak pelaksanaan paripurna itu karena putusan pemberhentiannya oleh BK cacat hukum.

   
Hal itu disebabkan ada unsur-unsut atau prosedur yang tidak dilalui BK sebelum mengambil sebuah keputusan, bahkan dirinya dan pihak penasehat hukum telah melakukan PTUN terhadap putusan BK tersebut,"ungkapnya
(M7).

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan Empat ranperda itu yakni Ranperda pelayanan Publik, Ranperda Keamanan Pangan, Ranperda Kawasan Hijau, dan Ranperda Pariwisata.

"Dikatakan Empat  rancangan peraturan daerah (ranperda) Inisiatif merupakan hak inisiatif masing- masing komisi DPRD yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat Pansus," jelasnya.

Menurutnya Ranperda tentang pelayanan publik dinilai sangat penting karena Pelayanan publik kepada masyarakat selama ini belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Karena adanya deskriminasi  yang dilakukan oknum- oknum tertentu.

Dengan adanya nantinya perda pelayanan publik, SKPD terkait dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berpedoman kepada perda tersebut, "kata Faisal.

Kemudian perlunya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat.

Selama ini kawasan Hijau pada daerah RTH imam Bonjol Padang belum memberikan dampak yang signifikan sebagai kawasan hijau, sehingga sangat dibutuhkan lagi ada kawasan hijau yang lain untuk kota Padang.

"Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau"jelasnya

Juga disampaikan salah satu upaya konkret untuk mengatasi adanya nanti permasalahan terhadap Ranperda pelayanan Publik, Ranperda Keamanan Pangan, Ranperda Kawasan Hijau, dan Ranperda Pariwisata tersebut dengan tersedianya payung hukum melalui peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Perda itu nantinya.

"Hal ini akan menjamin terciptanya ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek," ungkapnya.(M7).

Akhirnya penghargaan Adipura Paripurna menutup penghargaan Balikpapan sebagai kota terbersih se-Indonesia serta pengelolaan lingkungan perkotaan. 

Terkait hal itu Komisi III DPRD Kota Padang lakukan kunjungan ke Kota Balik Papan menemui  DPRD Balik Papan yang disambut oleh Pimpinan Komisi III DPRD Kota Balik Papan.

Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim menyampaikan, kenapa Komisi III DPRD Kota Padang melakukan kunjungn ke Balik Papan pada 17- 21 Juli 2016 lalu ,karena kita ingin mengambil cerminan perbandingan dengan daerah yang tentunya telah maju dari daerah kita, "ujarnya Sabtu(23/7).   

Diketahui bahwa daerah tersebut sudah 19 kali mendapat Piala Adipura dan terakhir disana akan mendapat Piala Adipura Paripurna.Kemudian daerah tersebut juga mempunyai kawasan  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbaik se Indonenesia.

Disana untuk sektor kebersihan memang sangat luar biasa, tidak akan dijumpai lagi pada pagi hari pukul 07.00  WIB  para petugas kebersihan melakukan aktifitas mereka.

"Hal ini dikarenakan semua petugas kebersihan melakukan aktifitas mereka pada pukul 03.00 hingga jelang subuh. Begitu juga dengan armada angkutan sampahnya,didareah itu semua aktifitas mereka pada dini hari hingga jelang  subuh," terangnya.

 
Dengan kinerja yang diterapkan bagi para petugas Dinas Kebersihan disana, menjadikan daerah itu mendapatkan banyak penghargaan dibidang kebersihan.

Lanjutnya di TPA Kota Balik papan tersebut memanfaat sampah menjadi gas metan yang dapat menghasilkan energi listrik. Dengan sistim penguraian sampah teknologi nyang tinggi. Saat ini energi listrik yang telah dikelola dapat mengaliri sebanyak 200 KK untuk masyarakat sekitar TPA.

"Di Kota Balik Papan jumlah debit sampah disana 900 ton perhari, sedangkan Kota Padang lebih kurang 700 ton. Kondisi ini hampir sama dengan Kota Padang.Hal ini akan coba singkronkan dengan apa yang Komisi III DPRD Padang temui di Kota Balik Papan,''kata Helmi.(M7).