Korelasi Program Vokasi Sebagai Pusat Keunggulan, Siap Terjun ke Dunia Kerja



Oleh Siti Aisah, S.Pd

(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)


Sebuah pembaharuan kurikulum pembelajaran yang bisa ditentukan berdasarkan pendekatan bakat dan minat siswa. Kurikulum ini pun dapat dipersempit sesuai kebutuhan guru, hingga baik siswa atau mahasiswa bisa menentukan pelajaran yang diminati atau sesuai dengan bakatnya. Inilah makna dari kurikulum merdeka belajar yang dimaksudkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).


Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) menetapkan kebijakan tentang kurikulum baru yang disebut merdeka belajar. Kebijakan ini ditetapkan pada tahun 2021 silam pada sekolah penggerak. Sedangkan pada tahun 2022 ini pemerintah akan mendata setiap sekolah yang sudah siap menerapkan kurikulum tersebut.


Kebijakan kurikulum merdeka belajar ini pun membuat guru ataupun sekolah bebas dalam melakukan penilaian hasil belajar setiap siswanya. Perlu diketahui dengan adanya program ini UN (Ujian Nasional) dihapuskan dan digantikan dengan istilah Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter. Isinya tidak lain adalah kemampuan dalam menalar (baca : literasi), kematematikaan (baca: numerasi) dan penguatan pendidikan karakter. Tak hanya itu guru diberi kemerdekaan dalam mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan. 


Dilansir dari laman resmi kemendikbud.go.id (17/03/2021) demi mewujudkan visi presiden Joko Widodo dalam pembenahan pendidikan vokasi sebagai upaya pengembangan strategi SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia. Program SMK Pusat Keunggulan ini adalah upaya komprehensif yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk menjawab tantangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia kerja. Tak heran tujuan dari program ini adalah menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Atau bisa pula menjadi wirausahawan sesuai keselarasan pendidikan yang dijalani. 

Sebanyak 29.608 siswa SMK lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 di perguruan tinggi negeri (PTN) vokasi. Rinciannya, lulus pada pilihan 1 sebanyak 24.680 peserta dan pada pilihan 2 sebanyak 4.928 peserta dengan keketatan 26,30 persen. Perguruan tinggi adalah investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak kecil. Jadi, saya harap para calon mahasiswa ini serius dalam studinya,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Jumat, 29 Maret 2024. (media online medcom.id, 29/03/2024)


Harapan siswa dengan tujuan dari kurikulum ini apakah akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sayangnya, tujuan pendidikan saat ini mengacu pada hasil penilaian dari internasional PISA (Program for International Student Assessment) dan TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study). Keduanya menjadi rujukan dalam menentukan kualitas pendidikan suatu negara. Indonesia dalam penilaian PISA 2018 yang dirilis pada 3 Desember 2021. Total negara yang ikut serta dalam penilaian PISA adalah 79 negara. Indonesia berada pada peringkat enam terbawah untuk kemampuan membacanya. Lalu kategori numerasi atau kematematikaannya ada pada posisi ke tujuh dari bawah. Sedangkan untuk kategori kinerja sains ada diperingkat ke sembilan dari bawah. Ngenes. 


Persoalan tentang peningkatan kualitas SDM secara signifikan adalah salah satu tujuan dari kebijakan merdeka belajar yang digaungkan oleh pemerintah. Tapi, permasalahan itu tidak akan selesai hanya dengan menghapus UN dan menggantinya dengan istilah Asesmen dan survei karakter saja. Atau mempersingkat RPP menjadi satu halaman saja. Hal itu dikarenakan untuk mewujudkan SDM unggul dan berkualitas tidak hanya dari nilai atau keterampilan kerja yang hebat. Tetapi seharusnya lebih kepada kepribadian yang baik dan karakter baik dalam memanfaatkan dan mengamalkan ilmunya. 


Jika makna dari merdeka belajar adalah merdeka dalam berfikir, artinya guru/instruktur bisa dengan bebas menerjemahkan kurikulum secara mandiri sebelum diajarkan kepada para siswa. Namun pada faktanya pembelajaran dapat terjadi saat guru mentransfer ilmu pengetahuan atau informasi saja. Kebebasan ini diarahkan hanya pada metode atau strategi pembelajaran saja. Sehingga bisa memudahkan siswa dan mampu memahami materi dengan cepat. 


Mirisnya kebebasan guru dalam menerjemahkan kurikulum itu seharusnya dibatasi dan disandarkan pada aturan Islam. Sebab, proses pembelajaran berlangsung saat siswa mendapat ilmu, lalu ia akan didorong untuk mengamalkannya. dan ia pun mampu menganalisa fakta secara rinci serta mampu mempresentasikannya dalam bahasa sendiri. 


Dengan demikian guru/instruktur akan terhindar dari pemikiran ala kapitalis. Seperti sekuler, liberal, dan komunis. Patut disadari kebijakan merdeka belajar ini tidak begitu tepat dalam menyelesaikan problematika mendasar pendidikan. Yaitu tentang kurikulum, metode pembelajaran hingga tata kelolannya didasarkan pada kapitalisme sekulerisme (baca: memisahkan agama dari kehidupan). Inilah salah satu persoalan dasar dari sistem pendidikan Indonesia. 


Bukan hanya sekedar ganti kurikulum lalu persoalan pendidikan selesai. Namun lebih ke arah output yang dihasilkannya adalah lulusan-lulusan yang jauh dari nilai-nilai kepribadian unggul. Hasilnya hanya dijadikan komoditas pekerja terampil saja, tanpa ada manfaat untuk kemaslahatan umat. Tak hanya itu kebijakan ini seperti kehilangan arah. Adanya komperhensif atau kolaborasi pendidikan dengan dunia  (baca: dunia kerja) menguatkan visi pendidikan yang ternyata berorientasi pada output sebagai pekerja, bukan pemikir. Sistem sekulerime saat ini memastikan para siswanya untuk siap terjun ke dunia kerja. Sehingga wajar jika setiap kurikulum yang dibuat adalah pertimbangan materi. Yaitu lulusan yang siap kerja.


Tak bisa dipungkiri bahwa dunia kerja itu pun membutuhkan pendidikan keahlian sebagai penopangnya. Dunia pendidikan saat ini berpeluang besar dalam mencetak individu yang ahli dalam beragam ilmu universal. Sehingga saat mereka paham akan kedudukannya sebagai ahli ilmu, maka mereka akan merefleksikan dan mengkorelasikan iman darj seorang ahli  dalam setiap sendi-sendi kehidupan.


Lahirnya generasi pencetus perubahan ataupun pembangun peradaban gemilang hanya akan terwujud saat sistem pendidikan Islam diterapkan. Dalam Islam, salah satu hak rakyat yang wajid dipenuhi oleh negara adalah tentang penyelenggaraan pendidikan terbaik. Jadi pendidikan Islam ini mengatur paradigma pendidikan, metode dan tujuannya itu berdasarkan akidah dan syariat. 


Tak heran saat suatu negara yang akan mempersiapkan generasi berkualitas ini akan memposisikan pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam menentukan langkah strategis berikutnya. Orang yang berilmu akan memahami hakikat dari ilmu dan paham akan perannya sebagai penyelenggara pendidikan dalam Islam yakni membentuk kepribadian yang mampu membentuk  kepribadian Islam yang mampu menyatukan pola pikir dan sikap.


Pada dasarnya pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat, maka negara wajib menyelenggarakannya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Keberadaan para guru adalah sesuatu yang penting dalam dunia kependidikan. Posisi ini sungguh amat mulia. Sehingga tak heran jika Islam memuliakan para guru dan para ahli ilmu.


Tinta emas menorehkan kisah kedudukan guru dalam kekhilafahan Islam. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan mereka dengan gaji yang luar biasa Itulah penghargaan yang Khalifah Umar bin Khaththab berikan kepada para guru.


Dengan demikian proses pendidikan seharusnya tidak boleh terpisah dari spirit keimanan. Kontras dengan kondisi pendidikan hari ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Padahal, menjauhkan Islam dari penyelenggaraan pendidikan tidak akan membawa hasil selain kehilangan arah visi pendidikan. Maka tak heran jika kerinduan terhadap Islam dan memperjuangkannya adalah suatu keharusan.


Wallahu a’lam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post