Mempertaruhkan Kesejahteraan ART dengan Sistem Kapitalis

 


Oleh: Risma Choerunnisa, S. Pd.


Sekitar pukul 02.30 WIB lima asisten rumah tangga (ART) nekat melarikan diri dari rumah majikannya di Jatinegara, Jakarta Timur dengan cara memanjat pagar yang terdapat kawat berduri. Hal tersebut disinyalir karena mereka mengalami penganiyaan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Mereka ditemukan dengan kondisi banyak luka di sekujur tubuhnya.


Selain penganiayaan, mereka juga mengaku diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan sering dipaksa bekerja hingga dini hari dan telat diberi makan. Selain semua perlakuan kejam tersebut gaji yang dijanjikan sebesar Rp. 1.8 juta pun belum mereka terima. (Tribunnews.com, 15/2)


Meski kasus ini telah ditangani pihak berwajib, namun peristiwa ini menunjukkan rusaknya hubungan kerja yang tak manusiawi. Hal ini merupakan hasil dari penerapan sistem kapitalis, di mana relasi kuasa dijadikan sebagai alat untuk kedzaliman. Di sisi lain, kemiskinan dan rendahnya pendidikan membuat mereka tak memiliki pilihan lain, sehingga menambah potensi terjadinya kedzaliman.


Mirisnya negara tidak mampu memberikan perlindungan pada ART. Sementara RUU P-PRT hingga saat ini belum juga disahkan. Jika disahkan sekalipun, negara tidak akan bisa memberikan perlindungan hakiki, karena nyatanya pembuatan UU tersebut hanya formalitas belaka, bukan solusi yang menyentuh akar masalah. Faktanya, RUU PPRT saat ini dikebut agar menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan kepada perempuan yang dengan itu perempuan memiliki daya saing demi mendukung visi pembangunan 2045 dalam rangka Indonesia menjadi negara maju, dengan target PDB di atas US$ 23.000. Maka posisi perempuan sebagai sumber daya manusia untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara sangatlah jelas.


Sedangkan Islam memandang semua manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah takwanya.Dalam Islam ijaroh antara penjual dan pembeli merupakan hubungan yang terikat dengan aturan Allah dan Rasul. Sehingga paradigma ini akan membuat ART terhindar dari kedzaliman. Selain itu, negara juga memiliki sistem sanksi yang tegas dan menjerakan.


Pasalnya, ART bukanlah hamba sahaya. Bahkan majikan pum tetap harus berperilaku yang baik terhadap seorang hamba sahaya, karena dirinya merupakan seorang manusia juga. Pembeda antar manusia bukanlah  kedudukannya, tetapi karena ketakwaannya pada Allah Taala.


Untuk tindakan semacam ini, pemimpin negara wajib menciptakan kesejahteraan rakyat harus berperan mewujudkan perlindungan hakiki bagi warga negaranya. Sistem sanksi Islam yang diterapkan negara akan berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Hal tersebut agar orang yang bukan pelanggar hukum tercegah untuk melakukan tindak kriminal yang sama dan jika sanksi itu diberlakukan kepada pelanggar hukum, maka sanksi tersebut dapat menebus dosanya. Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post