Oleh: Jumiran (Pegiat Literasi)
Akhir tahun yang memilukan bagi masyarakat Sumatra. Sumatra menjadi lautan banjir bandang dan tanah longsor yang memakan korban jiwa dan kerusakan rumah dan berbagai infrastruktur. Berdasarkan pernyataan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),
kembali mengkonfirmasi jumlah korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra dan sekitarnya. Korban meninggal bertambah menjadi 867 orang, 521 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 4.200 jiwa dinyatakan luka-luka, baik luka berat maupun ringan. Hingga 05 Desember 2025, upaya pencarian masih terus dilakukan di tiga provinsi tersebut. (cnbcindonesia.com, 6-12-2025).
Meski banyak berbagai pihak yang mendesak, namun pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan tanah longsor sebagai bencana nasional. Pratikno, Mentri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), menjelaskan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi berbagai macam elemen masyarakat , kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk membantu wilayah terdampak.
Jika ditelisik lebih mendalam, bencana Sumatra saat ini, merupakan bencana yang sangat besar, melihat korban jiwa yang besar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjelaskan ada empat kampung yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Secara klimatologi wilayah Sumatra bagian Utara telah memasuki musim hujan. Dikawasan ini, tingkat curah hujan tinggi dan memiliki pola hujan sepanjang tahun dengan dua periode. Di akhir November, curah hujan yang turun mencapai kategori ekstrem. Maka dengan curah hujan yang seperti itu, banjir dan tanah longsor Memang sulit di hindarkan.
Disisi lain, Dr, Heri Andreas, Pakar Geospasial ITB menjelaskan, intensitas curah hujan ekstrem tidak cukup menjelaskan besarnya kerusakan. Menurutnya, yang paling berpengaruh adalah degradasi lingkungan dan perubahan tutupan lahan turut memperburuk banjir. Ketika hujan turun, seharusnya airnya terserap oleh tanah melalui proses infiltrasi. Namun, melihat semakin luasnya wilayah yang berubah menjadi area terbuka tanpa vegetasi, kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi berkurang.
Peneliti Sosial Kemasyarakatan, Dr. Muhammad Nasir ikut mengomentari bencana yang terjadi di Sumatra. Menurutnya, persoalan banjir yang terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan ada campur tangan manusia. Dengan melihat terapungnya kayu hasil dari penebangan secara liar, tanpa disadari ikut memberikan sumbangsih atas bencana ini.
Saat ini, sistem yang berlaku adalah sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang sangat mungkin menjadikan pemerintah berbuat semaunya tanpa memperhatikan dampak buruk yang diakibatkan. Sistem yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok. Sehingga, ketika bencana terjadi barulah kesadaran itu muncul untuk menjaga lingkungan dan menjaga kelestarian hutan agar tetap terjaga. Sistem ini, dimana seharusnya negara memberikan perlindungan, justru abai. Buktinya, akibat banjir dan tanah longsor banyak balok kayu yang terpotong rapi terapung dimana-mana, hasil dari penebangan kayu secara ilegal.
Harusnya, upaya penanggulangan banjir di Indonesia butuh penanganan yang serius dan sungguh-sungguh. Sayangnya, sepertinya negara selalu gagap menghadapi berbagai bencana. Dengan alasan keterbatasan dana. Disisi lain, pemerintah harusnya bisa mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Namun, Kembali lagi, sistem ini sepertinya dijadikan sebagai kendali untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Balok-balok kayu yang terpotong rapi, hanyut terbawa arus air, menandakan bahwa adanya penebangan pohon besar-besaran secara liar. Tentu, hal ini dilakukan adanya izin dari pemerintah. Maka demikianlah sistem ini, memperlihatkan wajah buruknya, demi keuntungan individu dan kelompok, dampak kedepan tak diperhatikannya. Padahal, setiap bencana alam yang terjadi selalu memakan korban jiwa.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam memiliki pembangunan yang berorientasi pada rakyat dan lingkungan tempat tinggalnya. Islam menjadikan negara sebagai pengurus segala urusan umat. Termasuk ketika ada bencana.
Negara Islam akan menjamin ketersediaan dana dalam menanggulangi bencana. Negara Islam juga akan melakukan pengelolaan tanah yang sesuai dengan syariat. Upaya yang dilakukan dengan menetapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Upaya-upaya pembangunan yang akan menyebabkan bencana akan dilakukan sedari awal, seperti pembuatan tanggul, bendungan dan reboisasi.
Disisi lain, pengelolaan sumber daya alam akan dikelolah langsung oleh negara-negara Islam, bukan diberikan kepada korporasi. Daerah-daerah tertentu akan ditetapkan seperti cagar alam dan hutan lindung. Islam juga akan mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah mati. Dengan hal ini, akan menjaga kekokohan tanah.
Sanksi tegas juga akan diberikan bagi mereka yang merusak dan mencemari lingkungan. Demikianlah aturan Islam. Oleh karena itu, solusi atas bencana yang terjadi secara berulang tiada lain adalah penerapan syariat Islam secara menyeluruh . Wallahu alam.
No comments:
Post a Comment