Utang Aman dan Terkendali ? Gak Bahaya Ta


Zahrah
 (Aktivis Dakwah Kampus)


Kini utang Indonesia sudah menembus angka 8.000 triliun. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dian Lestari menuturkan pinjaman pemerintah saat ini, baik dalam maupun luar negeri, masih wajar dan aman. Lebih lanjut ia menjelaskan, utang Indonesia secara keseluruhan per 30 November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun. Utang itu didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar p7.048,9 triliun. Pinjaman luar negeri, baik pinjaman multilateral sebesar Rp540,02 triliun dan pinjaman bilateral sebesar Rp268,57 triliun. (Gatra,31/12/2023)


Meskipun demikian, pemerintah beranggapan bahwa posisi utang Indonesia  saat ini masih wajar dan aman. Bahkan utang tersebut telah berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur negara dan masyarakat terutama  dalam menggerakan perekonomian di daerah.


Pada faktannya, sebagian besar pembiayaan ekonomi negara Indonesia berasal dari utang. Bahkan pembiayaan pembangunan infratrsuktur banyak  ketergantungan terhadap utang dan investasi. Padahal Indonesia punya kekayaan SDA melimpah mulai dari laut, darat hingga bawah tanah. Akan tetapi utang tetap jadi pilihan. Lantas, Benarkah utang Indonesia saat ini dalam kadaan aman dan terkendali. Padahal logikanya semakin besar utang seseorang semakin besar tekanannya. Dan benarkah utang berdampak positif dan menguntungkan masyarakat? Gak bahaya ta?


Berutang bagi negara berkembang merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan untuk mengelola APBN. Dalam sistem kapitalisme utang menjadi solusi dalam membangun perekonomian negara. Negara maju di dunia juga menggunakan utang dalam pembangunannya seperti negara Adidaya Amerika Serikat dengan jumlah hutang sebesar 125% dari PDB. Hanya saja Amerika saat ini berperan sebagai pengendali mata uang dolar AS yang dijadikan sebagai mata uang internasional. Sehingga mereka bisa dengan mudah mengontrol nilai tukar mata uang negara lain terhadar dolar AS.


Utang sejatinya adalah bom waktu yang kapan saja bisa meladak dan merugikan negara. Utang sesungguhnya adalah jebakan yang diberikan oleh negara kreditur terhadap debitur. Dengan demikian mereka bisa mengendalikan negara debitur. Sebab bagi sisten kapitalis “tidak ada makan siang gratis” tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayarkan. 


Utang adalah alat penjajahan paling mudah dan paling menguntungkan bagi negara pemberi utang. Sebab mereka akan dengan mudah untuk menjerat kedaulatan suatu negara lalu menyetirnya sesuai keinginan dan kepentingan mereka.  Skema paling buruknya adalah jika negara gagal bayar utang maka negara akan bangkrut, sistem pereokonmian akan mandet, aset-aset negara akan ikut terseret untuk membayar utang. Sebagaimana yang terjadi di negara Sri Lanka dan Zimbabwe yang semua aset-aset negaranya diambil alih oleh China sebab keduanya gagal bayar utang. Indonesia bisa saja mengalami hal yang serupa jika gagal bayar utang. Apalagi sejumlah ekonom  sepakat bahwa utang Indonesia sudah masuk kategori darurat akibat ancaman gagal bayar utang yang terus menghantui.


Pada akhirnya, utang berdampak buruk pada rakyat.  Rakyat selalu menjadi koban baya utang negara. Negara yang sudah tidak bisa bayar utang akan melakukan berbagai cara untuk memalak rakyat dengan menaikkan tarif pajak, menghapus berbagai subsidi. Pajak menjadi alat pemasukan APBN negara, maka jangan heran jika berbagai kebutuhan naik, semua lini kehidupan dipajaki. Padahal  Indonesia adalah negara kaya berjuta sumber daya. Semuanya punya potensi menjajikan bagi sebuah negara untuk memiliki pendapatan terbesar bahkan menjadi negara maju tanpa harus berutang. Tapi demikianlah negara dalam sistem kapitalisme. Pengelolaan SDA tidak menjadi sumber pemasukkan utama negara. Melainkan pajak menyengsarakan menjadi pemasukkan utama APBN negara. SDA yang ada semuanya dikelolah oleh swasta dan asing. Negara hanya kebagian pajaknya, rakyat yang dapat ampasnya.


Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem islam. Islam memiliki berbagai mekanisme dalam memperoleh pemasukkan bagi baitul mal. Negara dalam islam yakni Khilafah akan mengelolah seluruh kekayaan SDA yang ada secara mandiri. Semua hasilnya akan digunakan demi kepentingan rakyat. Seperti membangun infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah dan yang lainnya mulai dari kota hingga daerah-daerah terpencil. Sebab dalam islam SDA merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelolah negara demi kepentingan rakyat. Haram hukumnya untuk diprivatisasi oleh swasta apalagi asing dan aseng. Khilafah juga punya pos pemasukkan yang lain seperti zakat, fai dan kharaj. Semuanya dikelolah oleh baitul mal. Mulai dari pemasukkan hingga pendistribusian  semuanya diatur oleh islam. 


Khilafah tidak akan menjadikan utang dan pajak sebagai pos pemasukkan utama baitul mal. Kalaupun berutang tentu bukan pada negara kafir yang  nyatanya bisa mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi utang dengan riba, khilafah tidak akan melakukannya. Selain itu, utang  dan pajak akan menjadi langkah terakhir bagi negara memenuhi kas baitul mal ketika dalam kondisi darurat. Baitul mal sama sekali tidak memiliki pemasukkan. Dengan begitu khilafah akan menjadi negara mandiri jauh dari intervensi negara lain. Wallahu A’lam bi showwab

Post a Comment

Previous Post Next Post