Sertifikat Tanah Elektronik, Antara Harapan Menekan Sengketa dan Realita Konflik Lahan Masif di Indonesia

 

Oleh. Fathiyah Khasanah Arrahmah, M.Sos.

Pemerintah Pusat resmi meluncurkan sertifikat tanah elektronik secara nasional pada Senin, 4 Desember 2023. Digitalisasi itu sebagai upaya untuk menekan konflik lahan. 

Dilansir dari Lampost (02/12/23), 

Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan terdapat 3.125 sertifikat hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi untuk masyarakat Lampung. Menurutnya terobosan ini diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik terkait tanah, khususnya mafia tanah. Transformasi pelayanan berbasis digital itu bakal mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat, transparan, dan tepat waktu. 

Ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital atau offline menjadi online. Tapi, untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Sebab, administrasi pendaftaran masih sering menjadi hambatan dalam pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

Sertifikat Tanah Elektronik Solusi Tak Solutif

Kementerian ATR/BPN telah mengumumkan kebijakan transformasi digital, salah satunya adalah penerbitan sertifikat elektronik. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik menjadi bagian dari berbagai layanan elektronik yang telah diperkenalkan sebelumnya, termasuk hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Menurut Dwi Purnama, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN, penerbitan sertifikat elektronik dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah untuk tanah yang belum terdaftar. Sementara itu, untuk tanah yang sudah terdaftar, pergantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik dapat dilakukan secara sukarela di kantor pertanahan atau ketika terjadi transaksi jual beli. (hukumonline, 18/11/23)

Dalam konteks ini, Dwi menekankan bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor pertanahan, kecuali ketika masyarakat menginginkan penggantian sertifikat analog dengan sertifikat elektronik, atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, memberikan pandangan kritis terhadap sertifikat elektronik tanpa pendaftaran tanah rakyat, yang dianggap memiliki potensi bahaya. 

Dewi Kartika mencatat setidaknya enam hal yang perlu diperhatikan terkait sertifikat elektronik. Salah satunya adalah proses digitalisasi yang, menurutnya, akan dimulai dari tanah pemerintah dan badan usaha. Sertifikat ditarik, divalidasi, dan disimpan dalam sistem file elektronik, yang kemudian bisa dicetak oleh pemilik tanah saat diperlukan. 

Dewi mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses validasi ini dilakukan, apakah dilakukan oleh BPN secara sepihak, oleh pemohon institusi pemerintah, atau oleh badan usaha. Ia juga mempertanyakan peran masyarakat dalam proses validasi, mengingat adanya tanah yang sudah bersertifikat namun memiliki masalah. Dewi berpendapat bahwa proses ini dapat meningkatkan risiko konflik agraria, mengukuhkan ketidaksetaraan dan monopoli tanah oleh badan usaha swasta dan negara, terutama karena banyak sertifikat badan usaha berada dalam wilayah konflik agraria struktural dengan masyarakat setempat. Ia berargumen bahwa konflik semacam itu seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sebelum pengenalan sertifikat elektronik untuk mencegah eskalasi ketegangan dan ketidaksetaraan.

Sertifikat tanah elektronik diharapkan menjadi solusi untuk menekan terjadinya sengketa tanah yang masih merajalela di Indonesia. Namun, di balik harapan tersebut, terdapat masalah mendasar yang harus segera diselesaikan, yakni konflik lahan yang semakin masif dan merugikan masyarakat sebagai korban utamanya.

 Sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia cenderung mendukung pengalihan fungsi lahan. Hal ini menjadikan regulasi yang ada cenderung memberikan ruang bagi pemilik modal untuk merubah tata guna lahan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ganti pemimpin seringkali diikuti oleh perubahan cara pandang terhadap regulasi, dan hal ini berpotensi menimbulkan kerugian pada hak milik atas lahan, terutama jika terjadi perubahan bentuk atau model sertifikat tanah.

Dalam konteks digitalisasi, implementasi sertifikat tanah elektronik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi yang belum sepenuhnya siap dan lemahnya infrastruktur digital membuat pelaksanaan e-sertifikat tanah tidak mudah dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Ini dapat menjadi hambatan dalam menciptakan sistem sertifikat tanah yang efektif dan dapat diandalkan.

 Pentingnya pengelolaan lahan juga menjadi aspek yang tak boleh diabaikan. Pengakuan hak milik tidak hanya sebatas pada keberadaan sertifikat tanah semata, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola dan melindungi hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dalam agama Islam memberikan landasan bahwa negara wajib menjaga kepemilikan individu dan mengakui keberadaannya.

Islam Menjamin Hak Kepemilikan Tanah

Berbeda dengan sistem hukum tanah yang berlaku di negara ini. Syariat Islam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap harta benda masyarakat, termasuk tanah. Islam mengatur skema kepemilikan tanah dengan penuh keadilan, memungkinkan warga untuk memiliki tanah melalui pemberian seperti hadiah, hibah, dan warisan. Islam juga memberikan kewenangan untuk membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang pernah memberikan tanah kepada beberapa individu dari Muzainah atau Juhainah, bahkan memberikan suatu lembah secara keseluruhan kepada Bilal bin Al-Harits al-Mazani.

Syariat Islam juga menetapkan bahwa warga dapat memiliki tanah dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan yang tidak memiliki pemilik. Rasulullah saw bersabda: 

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain).” (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Namun, seiring dengan hak kepemilikan, Islam juga memberikan amanat kepada pemilik tanah untuk tidak menelantarkan lahan mereka. Penelantaran lahan selama tiga tahun akan mengakibatkan kehilangan hak kepemilikan, dan pemerintah berhak mengambil alih lahan tersebut untuk kemudian memberikannya kepada pihak yang mampu mengelolanya. Ketetapan ini didasarkan pada Ijmak Sahabat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khaththab ra., yang diakui dalam Kitab Al-Kharâj karya Imam Abu Yusuf.

Prinsip hukum yang jelas dan tegas ini memberikan keadilan kepada para pemilik tanah. Hak kepemilikan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapa pun, termasuk oleh negara, hanya karena ketiadaan sertifikat. Bahkan, penggunaan sertifikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan tanah justru dapat membuka celah terjadinya perampasan. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses untuk mengurus sertifikat lahan, sedangkan warga yang tidak memiliki akses ini berisiko kehilangan status kepemilikan tanah yang telah menjadi warisan turun-temurun. 

Para penguasa yang beriman seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya terkait tanah. Mereka diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola lahan, serta memastikan bahwa setiap perubahan bentuk atau model sertifikat tanah tidak merugikan hak-hak masyarakat. 

Dalam mengejar efektivitas sertifikat tanah elektronik, perlu adanya sinergi antara aspek hukum, regulasi, dan nilai-nilai moral. Hanya dengan pendekatan holistik dan partisipatif  yang dapat menciptakan sistem kepemilikan tanah yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wallahu a'lam bishawab