Khilafah Pelindung Ruang Hidup untuk Perempuan dan Generasi

Oleh : Nurwanah Sari Hamzah 

(Pegiat Literasi)

Kaya akan potensi sumberdaya alam (SDA) di darat dan di laut, faktanya belum mampu mensejahterakan masyakat.  Ini menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola potensi SDA pada sistem Kapitalis-Sekuler saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden No 109/2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), yang terdiri dari 201 proyek dan 10 program dengan nilai investasi total Rp 4.809,7 triliun. Dari sepuluh program strategi nasional tersebut, Sulawesi Tenggara termasuk dalam point 5 program pengembangan kawasan  strategis pariwisata nasional (KSPN) di wilayah Kabupaten Wakatobi dan point 7 program pembangunan smelter. 

PSN tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat. Daftar PSN tersebut juga mendapatkan kemudahan lebih lanjut yang diatur dalam UU No 11 tahun 2020 tentang ciptra kerja serta peraturan – peraturan turunannya.  (https://dpmptsp.sultraprov.go.id/berita/sultra_masuk_dalam_10_program_strategis_nasional_psn_jokowi). 

PT Vale Indonesia memulai pembangunan pabrik pengolahan atau smelter nikel Blok Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada November 2022. Menurut Menko Marves, Luhut Pandjaitan, setelah proyek tersebut rampung, Indonesia akan memiliki smelter nikel terbesar di dunia.

 *Regulasi yang Menguntungkan Investor* 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah investasi dan tentunya ini akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.  Pada Oktober 2023, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bersama para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan arahan, salah satunya menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.  Oleh karenanya, butuh adanya regulasi yang memudahkan investasi. Diterbitkanlah sejumlah UU dan kebijakan untuk memudahkan investor.

Kemudahan regulasi yang menguntungkan investor, sebaliknya merugikan masyarakat, tidak terkecuali bagi perempuan dan generasi. Tengok saja lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel yang menyebabkan kerusakan di laut dan banjir di darat. Ini terjadi di Pulau Labengki, yang mana anak-anak Bajau  biasanya bermain di sekitaran laut pada pagi dan sore, kini tidak lagi demikian.  

Sebelumnya, tahun 2022 lalu, diungkap Komnas Perempuan bahwa Perempuan kelompok paling rentan menjadi korban tiap kali konflik sumber daya alam terjadi di suatu wilayah.  Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat mengatakan selama 2020-2021 lembaganya menerima sepuluh pengaduan kasus, terdiri dari kasus tambang (dua kasus), hutan adat (dua kasus), serta masing-masing satu kasus polusi suara / kebisingan dan hak atas air. 

Sepanjang tahun 2003-2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan 49 kasus yang semuanya tidak terselesaikan dengan baik.  Di samping itu, jika pada 2020 terjadi 241 konflik agraria di 30 provinsi, maka pada tahun 2021 terjadi 207 konflik agraria di 32 provinsi. Kasus yang terjadi tahun lalu mencakup 74 kasus konflik perkebunan, 30 konflik tambang, 20 konflik properti dan 17 konflik kehutanan. Konflik-konflik sumber daya alam tersebut memiliki dampak terhadap kaum perempuan. 

Kebijakan yang diterapkan penguasa dan jajarannya memang sungguh aneh, tetapi nyata. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk memudahkan regulasi untuk investasi, tetapi pada akhirnya mengorbankan kebutuhan perempuan dan anak. Sedangkan mereka tergolong the vulnerable people (orang-orang yang rentan), termasuk tidak memiliki kendali atas lahan. Kalau kebutuhan dasar—termasuk lahan—tidak bisa terpenuhi, bagaimana mereka bisa hidup tenang serta bertumbuh dan berkembang? Hak mendasar mereka atas ruang hidup jelas-jelas telah terampas.

Inilah gambaran nyata bahwa kemudahan regulasi merupakan satu keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa tersandera oleh kepentingan pemilik modal akibat sistem politik yang berbiaya tinggi. Negara hanya regulator, abai atas perannya sebagai pelindung rakyat.

 *Khilafah Pelindung Ruang Hidup untuk Perempuan dan Generasi* 

Perempuan memerlukan ruang hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari ruang hidup untuk berbelanja, mengasuh anak, bertukar informasi, berkebun/menanam tanaman obat untuk keluarga (toga). Dan demi keoptimalan tumbuh kembang anak, perlu ruang hidup yang tepat guna mengembangkan potensi yang dimilikinya, ruang hidup untuk menuntut ilmu agama, ruang untuk bersekolah, bermain, belajar bersosialisasi sejak dini, hingga melakukan eksplorasi dengan lingkungan sekitar. 

Di dalam negara khilafah, perempuan dan generasi merupakan kalangan yang pertama kali mendapatkan perlindungan dan jaminan kebutuhan pokok dari wali, termasuk menjadi tanggung jawab negara, yaitu diantaranya menjamin regulasi lahan yang mampu melindungi dan menyejahterakan perempuan dan generasi.

Syariat Islam mengatur kepemilikan lahan dengan sangat adil dan terperinci. Setiap warga berhak untuk memiliki lahan, baik dengan membelinya maupun melalui pemberian, seperti hadiah, hibah, dan warisan. Islam juga membolehkan Khilafah membagikan tanah kepada warganya secara cuma-cuma. Serta menjamin hak rakyat tidak akan dirampas.

Dalam khilafah, regulasi tata ruang melindungi dan menyejahterakan perempuan dan generasi.  Baghdad maupun Cordoba adalah contoh kota-kota yang tertata rapi, dengan saluran sanitasi pembuang najis di bawah tanah serta jalan-jalan luas yang bersih dan diberi penerangan pada malam hari.  

Demikianlah berbagai regulasi Islam yang sempurna terbukti telah memberikan ruang hidup yang nyaman, aman bagi perempuan dan generasi. Berbagai catatan sejarah dalam Peradaban Khilafah Islam yang pertama menjadi bukti nyata betapa masyarakat hidup sejahtera ratusan abad, baik muslim dan non muslim tanpa ada kesenjangan ekonomi. Kehidupan aman, nyaman, sejahtera, terlindungi bisa dinikmati perempuan dan generasi secara merata, bukan hanya oleh segelintir kelompok kaya tertentu. Syariah Khilafah bukan hanya kewajiban, namun menjadi kebutuhan mendesak bagi umat manusia hari ini.  Wallahu’alam bishowab.