LPG MELON YANG LANGKA, DIMANA BERADA?

OLEH : RIFDHATUL ANAM

Saat ini kelangkaan gas LPG 3 kg tengah dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Masyarakat kesulitan mencari stok gas melon di tempat atau agen-agen yang menjualnya. Dikatakan penyebabnya adalah meningkatnya konsumen gas LPG 3 kg dan tidak tepatnya sasaran subsidi gas melon ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, "memang ada peningkatan konsumsi  2% di bulan Juli akibat libur panjang beberapa waktu, dan sedang melakukan recovery atau pemulihan dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat." Selasa (25/7). (CNNIndonesia)

Ia menghimbau agar masyarakat menggunakan gas LPG 3 kg sesuai kebutuhannya. Karena gas LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Dia juga mengatakan dalam  memperbaiki pengelolaan distribusi LPG 3 kg, Pertamina sedang melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP atau NIK sebagai dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dengan itu masyarakat diharuskan membeli gas melon dengan disertakan KTP atau NIK.

Di samping itu, saat masyarakat sedang kesulitan mendapat gas LPG 3 kg subsidi, pemerintah malah meluncurkan gas LPG 3 kg non subsidi bermerk Bright dengan harga Rp 56.000, yang harganya lebih mahal dari gas LPG 3 kg subsidi. Sungguh sangat tega, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah keadaan yang di alami masyarakat saat ini, hidup di sistem yang serba memaksa walaupun tak bisa melakukannya. 

Kelangkaan gas melon yang berbarengan dengan hadirnya gas bright ini dapat menjadi pangsa pasar bagi sebagian orang. Mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan materi, tidak lagi memandang perbuatannya terlarang atau tidak. Seperti selama ini salah satu cara yang di lakukan oleh pengusaha rakus yaitu pengoplosan dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi. Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal.

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk gas LPG. Jangan sampai menambah beban rakyatnya yang saat ini kesulitan membeli dan mencari stok gas untuk memasak guna memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidupnya. Dan pemerintah tidak perlu melabeli kebutuhan pokok dengan subsidi atau pun non subsidi, yang dapat menjadi kesenjangan sosial di tengah publik yang memicu kekisruhan.

Seperti sekarang ini, kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi sejatinya menunjukkan telah gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Padahal negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti tambang emas, batubara, gas alam, laut, hutan dan msih banyak lagi, dan jika di kelola dengan benar dapat mencukupi semua kebutuhan dasar seluruh rakyat. Sayang sungguh sayang, sumber daya alam yang sebenarnya milik rakyat tapi oleh negara diserahkan pengelolaannya kepada asing, sehingga dapat dikapitalisasi oleh para oligarki untuk meraup keuntungan yang besar.

Tidak akan ada solusi yang nyata dari setiap persoalan jika masih menerapkan sistem kapitalisme sekuler karena sistem ini hanya melihat dari manfaat yang akan di dapat saja. Berbeda dengan islam yang memiliki mekanisme dalam menyelesaikan persoalan. Sistem ekonomi islam akan menjamin kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata, sehingga tercipta kesejahteraan. Ketersediaan kebutuhan dasar seperti gas LPG ini akan selalu ada karena negara lah yang mengelolanya secara mandiri. Sumber daya alam yang melimpah ini akan di kelola dengan baik dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dengan harga murah bahkan gratis.

Hal itu terwujud karena islam memiliki pemimpin yang takut pada Allah SWT. Pemimpin islam menganggap harta umat adalah amanah dari Allah SWT yang harus ditunaikan sebaik-baiknya.

Allah SWT berfirman :

 الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (An Nisa 58)

Pemimpin dalam islam selalu bertindak sesuai dengan aturan islam dan menjalankan hukum Allah semata karena ketakwaan yang ada pada dirinya, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. 

Wallahu'alam bishawab.