Insentif Mobil Listrik,Kepentingan Siapa Yang Dibela?

Oleh: Sriyama 

Insentif yang digadang- gadang pemerintah agar kena sasaran kepada masyarakat  namun faktanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya berpihak pada pemilik modal sementara rakyat dipandang sebelah mata.

Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan yakni skema kuota untuk mobil listrik Completely Build Up (CBU) berbasis baterai dengan dengan fasilitas insentif. Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan nantinya hal tersebut akan diatur dalam peraturan Presiden (Perpres) (CNBC Indonesia, 18/8/2023).

Adapun besaran intensif motor listrik sebesar 7 juta per unit dan mobil listrik akan disubsidi pemerintah sebesar 70 juta angka tersebut kemungkinan akan naik.

Kepala kantor staf kepresidenan Mueldoko mengatakan insentif yang diberikan, seperti relaksasi pajak PPN, penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga relaksasi impor kendaraan Completely Build Up (CBU) Senin(31/07/2023).

Kebijakan pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik sungguh besar perhatian pemerintah terhadap orang kaya secara pribadi dan para pengusaha. Sementara kondisi kehidupan rakyat kecil jauh dari sejahtera justru dipandang sebelah mata.

Disisi lain pemerintah mengabaikan transportasi yang kompleks misalnya kepadatan dan kemacetan kendaraan serta kebutuhan kendaraan jarak jauh serta polusi udara. Dengan adanya kebijakan insentif kendaraan listrik akan semakin menambah kemacetan di ibukota. Meski benar kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Ini menunjukan gagalnya negara menyediakan transportasi yang memadai atau bahkan gratis. Sehingga tidak heran masyarakat berupaya untuk memiliki kendaraan pribadi untuk menghemat keuangan dan waktu

Telah diketahui bersama bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik justru berdampak mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan sebab adanya limbah baterai bekas, limbah produksi baterai serta limbah daur ulang baterai bekas yang sangat berbahaya untuk lingkungan.

Ini menggambarkan abainya pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya dalam sistem kapitalisme demokrasi lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal. Abainya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya  menjadi hal yang mutlak selama berpijak dalam sistem yang rusak.

Maka sudah seharusnya rakyat beralih pada sistem yang berasal dari sang pencipta mampu menyelesaikan problematika umat termasuk dalam hal transportasi yakni sistem Islam.

Sistem Islam mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Mustahil terdapat dalam sistem kapitalisme atau sosialisme. Dalam Islam pemimpin adalah pelindung bagi rakyat serta bertanggung jawab atas rakyatnya, sebab di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas amanah kepemimpinanya.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW "Imam adalah Ra'in atau penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaanya" HR Bukhari.

Pemimpin dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab dunia akhirat. Artinya pemimpin wajib menjaga dan melindungi rakyatnya termasuk dalam hal agama agar tetap menjaga keyakinan dan ketakwaanya kepada Allah SWT.

Juga memelihara dan memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya yakni sandang pangan dan papan. Disamping itu juga negara menjaga kebutuhan kolektif rakyat seperti pendidikan kesehatan dan keamanan  termasuk transportasi untuk memudahkan pengangkutan orang dan barang.

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat wajib dipenuhi melalui penerapan Islam secara kaffah. Sebab seluruh kekuasaan dalam islam semata-mata hanya untuk menegakan hukum dan amar ma'ruf nahi munkar.

Begitu pula kebutuhan transportasi  negara wajib mengelolanya sesuai dengan syariat Islam dan negara tidak boleh mengelola dengan orientasi bisnis juga tidak boleh diserahkan kepada individu atau perusahaan.

Negara akan mengelolanya sendiri dalam rangka melayani kebutuhan rakyatnya bukan untuk kepentingan konglongmerat atau pemilik modal saja. Sehingga negara bisa memberikan dengan cara gratis dalam mengaksesnya.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur transportasi sebagai tanggung jawab negara. Negara akan membangun transportasi dengan teknologi yang mutakhir dan memadai serta aman nyaman murah dan bahkan gratis.

Negara juga akan melakukan  perencanaan wilayah yang baik untuk mengurangi kebutuhan  transportasi, namun hal ini hanya bisa terealisasi hanya dengan penerapan Islam kaffah yang memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi aman nyaman dan murah bahkan gratis.

Wallahu 'alam bishowab[].