Oleh: Cia Ummu Shalihah
(Aktivis Muslimah)
Kabar kondisi jalanan rusak di Lampung yang ramai dibahas di media sosial sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi direncanakan meninjau langsung sejumlah titik yang menjadi keluhan warga.
Informasi mengenai rencana kunjungan kerja Jokowi ke Lampung diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki mengatakan kunker Jokowi dilakukan buntut kondisi jalan di Lampung yang viral di media sosial.
"Gara-gara medsos ramai, beliau akan cek kebenaran dari policy kebijakan dari pemda dalam penanganan itu," kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (detikNews.com/2/5/2023).
Setelah tiba, Jokowi nampak memberi sindiran kepada jalanan Lampung yang memang terlihat rusak parah. Pernyataan Jokowi tersebut diduga menyindir Gubernur Lampung. Mendengar pernyataan Jokowi membuat Gubernur Lampung buka suara. Peninjauan ini dilakukan setelah sebelumnya warganet ramai-ramai mengeluhkan jalan Lampung yang sudah lama rusak berat, tetapi tak kunjung diperbaiki. (Tribunjatim.com. Minggu 7/5/2023).
Negara Abai Dalam Tanggung Jawab
Entah sejak kapan, negara ini tidak lagi menjadi negara hukum dan amanah, dan berubah menjadi negara 'viral'. Demikian kasus jalanan rusak yang sudah melanda beberapa provinsi di Indonesia, nyatanya usai diviralkan oleh TikTokers Awbimax, jalan-jalan rusak di Lampung baru ditindaklanjuti hingga Presiden harus turun tangan. Ini baru satu daerah, bagaimana dengan daerah lain yang mempunyai masalah sama bahkan mungkin lebih parah. Padahal, jalan umum adalah suatu yang vital yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melancarkan keperluannya dalam rangka memenuhi hajat hidupnya.
Ironisnya, kondisi menyakitkan tampak di depan mata, seperti hilangnya nyawa rakyat akibat infrastruktur jalan umum yang buruk yang terjadi berulang kali tanpa ada perhatian pemerintah. Kondisi jalan yang baik pastinya dambaan pengguna jalan, bahkan mengundang investor untuk investasi. Akan tetapi bila rusak parah, sangat rawan kecelakaan karena menghindari jalan.
Jalanan rusak yang merata tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana-dana yang besar habis hanya untuk perbaikan jalan dengan metode tambal sulam. Akhirnya sama saja jalanan tidak sepenuhnya rata dan bedanya struktur jalan menjadikan kerusakan berulang. Maka selain perbaikan, perawatan jalan yang harus dilihat kembali adalah kualitas jalan yang dibuat.
Kondisi ini tidak lepas dari asas kapitalis sekularisme yang menjadi dasar setiap aktivitas pemerintahan, termasuk dalam pengurusan jalan. Urusan jalan dijauhkan dari aspek ketakwaan sehingga tidak berdasarkan syariat Islam. Kekuasaan yang seharusnya tersentralisasi justru didesentralisasi sehingga berakibat pada pembagian jalan menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sebenarnya, pembagian jalan tidak masalah jika tanggung jawab tetap terpusat pada penguasa. Namun, yang terjadi adalah kelalaian dari tanggung jawab.
Inilah realitas pemerintahan dalam sistem kapitalisme sekuler. Para penguasa dan aparat tidak berkhidmat melayani rakyat, melainkan sibuk mencari cuan sendiri, termasuk dengan menjadi “pelayan” para konglomerat.
Solusi Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Sarana Umum Seperti Jalan
Melihat Islam sebagai ideologi memiliki aturan ekonomi yang memasukkan jalan sebagai kepemilikan umum. Untuk kepemilikan umum negara hanya mengelola dan pelayan urusan masyarakat untuk menjamin kemaslahatannya. Termasuk menyediakan dan menjamin keberadaan jalan yang baik dan tidak membahayakan dengan pengaturan yang paripurna.
Kekuasaan dalam Islam terpusat sehingga seluruh jalan adalah tanggung jawab khalifah, sedangkan terkait teknis perbaikan jalan bisa didelegasikan pada pejabat di wilayah tersebut. Namun, tanggung jawab utama tetap ada pada khalifah.
Biaya pembangunan infrastruktur yang mendesak tersebut—tidak memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baitulmal—harus tetap dibangun. Jika dana APBN atau Baitulmal tersedia, wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi, negara bisa memungut dharibah (pajak) dari publik.
Begitu perhatiannya Khilafah terhadap urusan jalan sehingga tidak membiarkan ada lubang sekecil apa pun yang bisa membuat pengguna jalan terperosok. Khalifah Umar bin Khaththab berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Bagdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’”
Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya…” (HR Bukhari)
Demikianlah, sebagian pembangunan sarana seperti jalan dalam sistem Islam. Rakyat menjadi senang dengan mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, bahkan kesejahteraan.
Wallahu a'lam
Post a Comment