Oleh : Risnawati
(Pegiat Opini Muslimah Sultra)
Kerentanan kejahatan siber terhadap kebocoran data pribadi menjadi perbincangan publik dan menjadi isu global. Sudah banyak negara di dunia menjadi korban kejahatan jenis ini. Tidak terkecuali negara Indonesia, baru-baru ini data pribadi nasabah di BSI juga diretas.
Seperti dilansir dari laman Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Perbankan Doddy Ariefianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut melakukan investigasi merespons kendala yang dialami sistem Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat lagi, ada dugaan kebocoran 15 juta data nasabah BSI.
Doddy menyebut, investigasi ini perlu dilakukan OJK sebagai lembaga pengawas sekaligus independen. Tujuannya, mencari akar masalah kendala BSI, apakah terjadi kendala internal, atau ada serangan siber.
Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi satu citra buruk bagi perbankan di Indonesia. Apalagi, kejadian dugaan serangan siber terjadi ke bank besar sekelas BSI.
"Harus, wajib harus banget. Kqrena kalau bank segede gitu, bisa digituin, gimana saya bisa percaya sama BCA, BRI, Bank Mandiri?," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (13/5/2023).
Mengurai Akar Masalah
Gangguan sistem BSI memunculkan pertanyaan atas kemampuan negara melindungi data rakyat. Selain itu juga tentang tanggung jawab negara atas kerugian yang ditanggung nasabah. Meski, Indonesia dalam hal ini sampai akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum bisa menuntaskan persoalan kebocoran data ini, kiranya ini belum menjadi solusi yang tepat. Sebab jika kita menelaah, selama negera ini masih menggunakan sistem kapitalisme demokrasi dalam mengatur negaranya, maka undang-undang yang ada hanya akan menjadi pajangan. Karena secara realitas, terkadang sulit undang-undang tersebut menjadi instrumen hukum yang akan menjerat pelakunya dengan tegas. Sehingga, ketika sistem kapitalisme demokrasi tidak bisa diharapkan memberikan jaminan keamanan, maka disinilah rakyat membutuhkan peran negara untuk melindungi keamanan setiap rakyatnya secara menyeluruh. Namun, hal ini hanya akan terwujud jika negara menerapkan Islam secara kaffah dengan seoerangkat mekanisme pengaturannya.
Islam Solusi Tuntas
Islam sebagai sistem yang komprehensif dapat menyelesaikan setiap persoalan secara tuntas, termasuk dalam hal keamanan masyarakat. Rasulullah Saw., telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah sebagai pengurus dan pelindung bagi seluruh rakyatnya baik itu muslim maupun non muslim, tanpa membedakan strata sosialnya.
Karena itu, Islam mewajibkan negara menjamin keamanan data rakyat, termasuk menjaga harta rakyatnya. Demikian juga setiap individu, termasuk para pegawai negara yang amanah dan profesional.
Islam melalui institusi negara akan membuat instrumen teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni agar keamanan data pribadi masyarakat dapat terjamin dengan baik. Antar lembaga negara yang berkaitan juga bekerja sama saling bersinergi, sehingga tak terjadi tumpang tindih wewenang. Pun dibutuhkan juga instrumen hukum yang terealisasi dalam aturan yang jelas, sehingga tak terjadi tarik ulur kebijakan yang berpeluang semakin melemahkan jaminan keamanan.
Disisi lain, negara pun harus berdaulat penuh secara mandiri dalam penyediaan teknologi informasi, sehingga tidak terjebak menggunakan teknologi dari asing dengan risiko dikendalikan oleh mereka. Negara harus berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan inovasi teknologi dalam rangka mencegah kebocoran data untuk kepentingan para kapitalis.
Inilah yang seharusnya dilakukan negara. Negara wajib melindungi dan bertanggungjawab terhadap data keamanan rakyat dan para pegawai yang amanah dengan menerapkan pengaturan Islam dan hukum yang berefek jera. Walhasil jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat bukanlah hal yang mustahil diperoleh dalam Islam melalui naungan institusi Khilafah 'ala minhaji an-Nubuwwah. Wallahu a'lam.
Post a Comment