Maraknya Pekerja Migran Indonesia(PMI) adalah Buah dari Kemiskinan

Oleh : Hj Padliyati Siregar ST

Dari ribuan kasus yang menimpa pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia, ratusan di antaranya adalah kasus penganiayaan termasuk penyiksaan fisik.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan ia "tak tahu kapan ini akan berakhir karena korban terus berjatuhan, dari penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan lain-lain."

Kasus yang disebut Hermono gaji yang tidak dibayar - dari lama bekerja sekitar setahun sampai 10 tahun - mencapai lebih dari 2.300, menurut data dalam lima tahun terakhir.

Di tengah ini semua, permintaan pekerja di sektor ini terus meningkat dan bahkan mencapai sekitar lebih dari 66.000 sampai Februari 2023, berdasarkan angka dari KBRI Malaysia.

Agen di Malaysia membayar setidaknya Rp30 juta untuk seorang pekerja rumah tangga sementara sektor lain seperti perkebunan, pabrik, dan kebersihan ditetapkan harga sekitar Rp10 juta.

Apa yang terjadi di balik arus pekerja rumah tangga ilegal, bisnis yang disebut "sangat besar keuntungannya" ini?

Data dari KBRI Malaysia menunjukkan dalam lima tahun terakhir, terdapat hampir 5.000 masalah yang menimpa pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia, ratusan di antaranya menyangkut penganiayaan.

Realitasnya, persoalan buruh migran, seolah merupakan masalah yang tiada habisnya. Beragam kasus terjadi menimpa para buruh migran. Rata-rata kasus yang menimpa buruh migran adalah kekerasan, penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan undocumented migrant.

Kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan buruh migran merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Bahkan terjadi peningkatan kasus yang menimpa para buruh migran dari Indonesia. Namun, herannya, jumlah buruh migran tetap saja banyak. Khususnya di Indonesia, pengiriman TKI baik yang legal maupun illegal, terus mengalami peningkatan.

Maraknya pekerja migran Indonesia adalah buah dari kemiskinan  dan sempitnya lapangan pekerja di dalam negeri. Kemiskinan yang membuat rendahnya keterampilan para pekerja migran,sehingga membuat lapangan kerja yang tersedia adalah lapangan kerja tak layak,tentu kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan.

Dan dengan rendahnya posisi tawar Indonesia di negeri lain, PMI pun mengalami berbagai penderitaan. Mirisnya pemerintah  hanya mengupayakan  perbaikan perlindungan PMI tanpa berusahaa meyelesaikan akar persoalan adanya PMI di banyak 

Kemiskinan  di Indonesia terjadi karena kesalahan sistem ekonomi yang diterapkan.  Sistem kapitalisme nyatanya justru  membolehkan perampasan SDA , yang pengolahannya  seharusnya mampu  membuka lapangan kerja  yang banyak.   

Memperbaiki Kesejahteraan

Dari apa yang terjadi terlihat sangat para pekerja migran terpaksa mencari kerja ke luar negeri untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya, bisa karena langkanya lapangan kerja di tanah air, bisa juga karena penghasilan yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Demikian sengsaranya kehidupan kebanyakan orang  saat ini. Tak terkecuali  para perempuan pun ikut mengadu nasib menjadi pekerja migran.

Melihat persoalan yang menimpa para PMI termasuk para perempuan, sungguh sangat menyesakkan dada. Kehidupan keluarga para PMI, yang tanpa masalah saja sudah tentu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebuah keluarga.

Delapan fungsi keluarga jelas tidak bisa terpenuhi dengan sempurna. Mereka sudah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan hidup yang sejahtera.  

Bahkan, banyak diantara mereka yang justru hancur dan rusak keluarganya karena suami atau istri menjadi PMI. Tingginya perceraian dan banyaknya anak bermasalah dalam keluarga PMI adalah harga yang harus dibayar mahal.  

Nasib keluarga PMI dengan segudang persoalan terlebih berupa kekerasan fisik dan seksual, gaji tak dibayar dan lainnya, jelas makin membuat miris dan prihatin. Sungguh situasi yang dihadapi para PMI saat ini membuat kehidupan mereka makin sulit. Alih-alih sejahtera, kemalangan justru yang diterima. tentu saja  ini memerlukan perhatian serius. 

Tanggung Jawab Negara

 Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kegagalan negara menyediakan lapangan kerja adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang salah, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalisme nyata-nyata tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat pada umumnya, terlebih yang memiliki keterbatasan atau rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah membuat rakyat tidak sejahtera, bahkan keluarga juga porak poranda. “Politik ekonomi kapitalisme membuat kemiskinan melanda mayoritas rakyat atau menempatkan rakyat yang tidak berdaya tersingkir, mendapatkan penghasilan yang rendah, hidup makin susah.

Di tambah kerakusan sesamanya, nasib PMI menjadi makin sulit. Dengan negara yang tidak berkomitmen kuat, regulasi tidak bergigi tidak mampu memberikan perlindungan hakiki.

Ini berbeda dengan sistem Islam. Sistem politik ekonomi Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dipenuhi oleh negara. Negara juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua laki-laki yang wajib menafkahi keluarga, menjamin nafkah perempuan dan keluarganya yang tidak lagi punya kepala keluarga laki-laki.

Dengan sistem kehidupam Islam lainnya, termasuk sistem kesehatan dan pendidikan Islam, setiap rakyat akan hidup sejahtera. “Para ibu dapat fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik generasi, fungsi keluarga dapat berjalan optimal, keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud nyata. 

Inilah buah penerapan sistem kehidupan secara kafah. Semua itu akan terwujud nyata dalam naungan Negara Islamiah yang menerapkan Islam kafah.