Nusantara News

Penghapusan Mural, Dianggap Ancaman

Oleh : Durrotul Hikmah (Aktivis Dakwah Remaja)

Penghapusan mural di negeri ini sedang viral. Termasuk dibanua Kalsel, terkhusus di Banjarmasin. Petugas Satpol PP kembali menghapus mural bertema kritik sosial. Kali ini mural yang dihapus bertuliskan 'Wabah Sebenarnya Adalah Kelaparan' berada di Jalan RE Martadinata, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin menyampaikan mural itu dihapus agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam di masyarakat. Mural 'Wabah Sebenarnya Adalah Kelaparan' itu ditulis di tembok dengan huruf kapital dan stroke hitam serta berlatar kuning. Di sudut kiri, tertulis kalimat 'Seni Bukan Kriminal'. Lokasi mural tersebut tak jauh dari Balai Kota Banjarmasin.

Selain karena menimbulkan multitafsir, Muzaiyin menilai coretan di tembok itu merusak keindahan ruang publik, karenanya petugas Satpol PP menghapus mural tersebut. (cnnindonesia.com,20/08/2021).

Dinyatakan ketika menanggapi penghapusan mural di Jalan RE Martadinata oleh Satpol PP. Mural bernada kritik tidak masalah. Asalkan bagus saja tak masalah. Saya tidak anti kritik. Orang demo yang teriak-teriak di sini saja dilayani," ujarnya (25/8) di Balai Kota.

 Seni rupa di Banjarmasin, Hajriansyah menilai penghapusan mural itu terjadi lataran pemko kurang memahami mural sebagai ekspresi publik. Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin itu menambahkan, hanya karena tersindir lalu dihapus, artinya pemko telah bertindak berlebihan. (Kalselprokal.com, 26/08/2021).

Mural adalah salah satu cara rakyat mengkritisi penguasanya saat ini, sebab semua jalan telah buntu. Namun nyatanya mural pun bakal dibekap agar tak 'menggoyang' kedudukan penguasa. Bayangkan saja. Saat semua saluran dianggap buntu, maka tembok dinding, aplikasi medsos, bahkan aspal jalanan pun mereka jadikan sebagai media perlawanan atas sikap penguasa yang dipandang makin hilang rasa.

Mural-mural yang dihapus dan diburu pelakunya ini adalah ekspresi yang dituangkan oleh para seniman karena kondisi rakyat saat pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, pendapatan turun drastis, dan sulitnya bertahan hidup membuat mereka menuangkan kritiknya. 

Oleh karena itu, demokrasi hanya memberi ruang kebebasan berpendapat dan mengkritik bila tidak mengganggu kelangsungan kursi penguasa dan tidak mengancam eksistensi para koorporasi. 

Bahkan yang membuat miris, perseteruan terjadi di antara kubu mereka sendiri. Hingga panggung politik pun dipenuhi narasi tak produktif yang jauh dari perbincangan dan amalan yang menyangkut persoalan-persoalan rakyat. Kalaupun ada, semua berbau iklan saja.

Saat rakyat menyadari dan merasakan pengaturan dan pengurusan pemerintah terhadap negara dan rakyatnya lemah, maka rakyat menuntut adanya perubahan. Penguasa demokrasi menganggap hal tersebut adalah sebuah ancaman. Slogan demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat hanya ilusi belaka.

Maka wajar ketika rakyat merasa marah dan kecewa. Terlebih catatan hitam penguasa sudah berderet panjang di belakangnya. Rakyat pun tak akan mudah melupakan berbagai kezaliman, ketidakadilan, kebohongan, dan sikap represif yang berulang-ulang dilakukan para penguasa mereka.

Demokrasi hanya melegalisasi kebijakan seolah untuk kepentingan rakyat, padahal atas kepentingan kapitalis. Sementara setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman oleh penguasa. Sungguh ironi. 

Masyarakat harus diajak berpikir mendalam, bahwa apa yang terjadi atas mereka sesungguhnya adalah dampak penerapan sistem yang rusak. Bukan semata problem orang. Sehingga yang semestinya diprotes bukan cuma buruknya keadaan, atau kezaliman satu dua orang, tapi juga kerusakan sistem yang diterapkan. Yakni sistem sekuler kapitalisme yang tegak di atas akidah batil dan senyatanya menjadi akar persoalan. 

Semestinya Umat harus sadar, bahwa karena sistem inilah, politik kekuasaan tak punya kedaulatan dan kemandirian. Pada saat yang sama, rakyat pun harus sadar bahwa solusi tuntas atas semua problem ini adalah menggagas perubahan sistem ke arah terwujudnya sistem Islam.

Sesungguhnya Islam mendorong setiap muslim untuk melakukan muhasabah. Politik dalam Islam adalah mengurusi semua kepentingan rakyat dengan syariah Islam kaffah. Sedangkan metode penerapannya hanya satu, yaitu melalui sebuah institusi daulah Khilafah.

Apa yang dilakukan baginda Rasulullah saw. sesungguhnya cukup sebagai teladan. Beliau meletakkan asas perubahan hakiki dengan pertama kali menancapkan keyakinan bahwa manusia adalah hamba Allah. Dan bahwa mereka hanya akan mulia dan sejahtera jika hidup di bawah naungan aturan-Nya.

kritik sangat dibutuhkan dalam menjaga iklim ideal di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar tetap ada dalam syariah Islam dan sebagai standar optimalisasi kerja khalifah. Kritik dan saran dalam Islam juga merupakan bukti cinta rakyat pada pemimpin agar tidak tergelincir kepada sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Oleh karena itu, menyampaikan kritik kepada penguasa di dalam Islam bukan ancaman, bahkan bagian dari jihad. 

Maka, jalan perubahan inilah yang semestinya kita tapaki di masa sekarang. Semuanya dilandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. dan keselamatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bukan jalan perubahan demokrasi yang berulang kali menjebak umat Islam, bahkan kian mengukuhkan penjajahan.

Wallahu alam bisshowab. []