Penghinaan Agama Berulang, Negara Gagal Menjaga Agama

Oleh Juniwati Lafuku, S. Farm,. 

(Pemerhati Sosial) 

Modernisasi identik dengan kebebasan. Salah satunya adalah kekebasan berbicara (freedom of speech). Speak up di hadapan publik menjadi bukti kemajuan dari proses berfikir dan beradaptasi dari era analog ke digital. Dari fix mindset ke growth mindset. 

Salah satu hal yang sering sekali disoroti adalah perihal pengaruh agama dalam kehidupan tata sosial dan budaya di suatu negara, daerah atau komunitas tertentu. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai agama menentang kebebasan dalam bertindak, sementara ciri masyarakat modern adalah bebas tanpa aturan ketat yang mengekang. 

Lagi, publik dihebohkan oleh sosok Muhammad Kece, Youtuber  yang telah dikecam oleh MUI, NU dan Muhammadiyah, atas sikapnya yang diduga melakukan penisataan agama. Dalam pernyataannya, Muhammad Kece melalui channel Youtube menyebut jika Nabi Muhammad saw. merupakan pengikut jin. Pernyataan ini sendiri menjadi kontroversial meski dirinya telah mengklarifikasi jika pernyataan tersebut diambilnya dari terjemahan salah satu ayat Al-quran (www.hops.id, 22/08/2021). 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta polisi segera menangkap YouTuber Muhammad Kece. Sebab pria tersebut sudah menghina dan merendahkan agama Islam. 

Saya minta polisi segera menangkap yang bersangkutan (Muhammad Kece)," kata Anwar Abba dalam akun Youtubenya, Minggu (22/8/2021). 

Menurut dia, Muhammad Kece sebelumnya beragama Islam, namun kini sudah pindah agama lain. Pernyataan Kece, kata dia sudah mengganggu kerukunan umat beragama. 

Penghinaan Agama Terus Berulang: Tidak Ada Efek Jera

Penghinaan demi penghinaan terhadap Islam terus terjadi. Timbul, tenggelam, begitu seterusnya. 

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat Youtube Muhammad Kece dengan pasal sangkaan berlapis. Ia terancam hukuman penjara hingga enam tahun.

"Dijerat hukuman itu, bisa ancaman pidananya penjara 6 tahun," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu (25/8).

Menurut Rusdi penyidik menyematkan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga penistaan agama.

Rusdi merinci Kace dipersangkakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP.

Bunyi pasal 28 ayat (2) ialah: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kemudian, Pasal 45a ayat (2) berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu, pasal 156a KUHP yang disematkan berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lantas, sekalipun negara ini memiliki sanksi bagi pelaku, nyatanya penghinaan terhadap agama terus berulang, seakan tak ada efek jera. Ini menjadi indikasi, para pelaku maksiat tak memiliki rasa malu dan takut di depan hukum, tak ada rasa bersalah akan dosa karena memecah belah umat, dan yang paling fatal, tak ada rasa takut terhadap Tuhan. Liberalisme telah menjadikan mereka bak setan yang berbicara. 

Pandangan Islam Terhadap Penista Agama 

Di dalam kitab Sullam at-Tawfîq, disebutkan pelecehan atau penistaan terhadap Allah Swt., Rasul saw., syiar-Nya dan ajaran Islam bisa menyebabkan pelakunya murtad. pelecehan atau al-istihzâ` secara bahasa berarti as-sukhriyyah (ejekan/cemoohan) atau menyatakan kurang (tanaqush). Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali di dalam Ihyâ` ‘Ulûm ad-Dîn (3/131) menyatakan, makna as-sukhriyyah adalah merendahkan dan meremehkan, menyoroti aib dan kekurangan,” jelasnya.

Syekh al-Islam Ibn Taimiyah telah menjelaskan batasan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad saw. yaitu kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabat beliau, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkan (Lihat: Ibn Taimiyyah, Ash-Sharim al-Maslul ala Syatimi ar-Rasul, I/563).

Alhasil, tulisnya, penistaan agama (al-istihzâ` bi ad-dîn) bisa dimaknai penghinaan dan cemoohan kepada Allah Swt., atau penghinaan dan ejekan terhadap Rasul saw., atau penghinaan dan ejekan terhadap agama Islam. Bisa juga dimaknai menampakkan setiap akidah (keyakinan), perbuatan atau ucapan yang menunjukkan tikaman terhadap agama dan meremehkannya, melecehkan Allah Swt. dan para rasul-Nya.

“Bagi orang Islam,” katanya, "hukum menghina Rasul jelas haram. Pelakunya dinyatakan kafir. Hukumannya adalah hukuman mati. Al-Qadhi Iyadh menuturkan, ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Ibn Mundzir menyatakan, mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Rasul saw. adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih dan Imam as-Syafii (Lihat: Al-Qadhi Iyadh, Asy-Syifa bi Tarif Huquq al-Musthafa, hlm. 428),” ungkapnya.

Agama Butuh Penjaga

Hujjatul Islam, Iman Al Gazali, sosok tokoh di balik pengkaderan Salahuddin Al Ayyubi, Panglima legendaris penakluk Jerussalem Palestina, Pernah berkata  “Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama" (Al-Ghazali, At-Tibr al-Masbûk fî Nashîhah al-Mulk).

Artinya, sebuah kekuasaan pemerintahan atau politik tidak bisa dipisahkan. Politik kekuasaan, butuh agama agar dalam melaksanakan kekuasaan itu tetap dalam bingkai moral. Betapa tidak, karena dalam praktiknya, kekuasaan itu cenderung korupsi, memungkinkan untuk menindas, kerap tergoda untuk menyimpang, dan selalu untuk menang sendiri.

13 abad lamanya kepemimpinan politik Islam telah mempraktekkan hal ini. Islam menjadi ideologi negara dan hukum Islam menjadi hukum resmi yang mengatur kehidupan. Politik spiritual telah menjadi mindstream pergerakan dan pengisi kepribadian para pejabat negara hingga rakyat baik muslim maupun non muslim. 

Penista agama tak memiliki tempat di dalam tatanan masyarakat, karena terkait masalah akidah tidak ada toleransi, tegas hukumnya, hukum mati bagi penista. Bukan hanya dengan memaafkan. Hal ini tentu akan melahirkan efek jera bagi para pelaku agar kejadian seperti ini tidak terus terulang. Penista agama hanya akan manjadi trash society (sampah masyarakat). Tidak lebih. Namun hal itu hanya bisa terwujud apabila ada institusi yang mampu menjadi pengayom. Sistem Islam yang diterapkan secara Kafah dalam kehidupan akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan penistaan agama sampai tuntas hingga ke akarnya.

Wallahu a'lam bishawwab