Hal ini terjadi berawal dari tidak diikutsertakannya Dirut BUMD Serumpun Pseko Sarolangun Mulyadi,SE dalam rapat baru-baru di Provinsi Jambi bersama BPKP terkait pembahasan BUMD, yang pada saat itu dari Pemkab Sarolangun dihadiri oleh Sekda Endang Abdul Naser dan Kabag Ekonomi Harris Munandar.
Dari keterangan Kabag Ekonomi Harris Munandar, jika apa yang terjadi hanyalah masalah miskomunikasi. Disampaikannya ini berawal dari tidak diundangnya Dirut BUMD Serumpun Pseko Mulyadi dalam rapat bersama BPKP di Jambi.
" Kemungkinan karena tidak diundangnya dalam rapat kita dengan BPKP," ujarnya.
Dijelaskan Harris, jika rapat bersama BPKP yang saat itu dihadiri Sekda Endang Abdul Naser, termasuk dirinya terkait masalah BUMD memang baru sebatas rapat internal.
" Rapat tersebut memang baru sebatas internal. Setelah itu kita buat berita acara dan ditindaklanjuti lagi dengan mengundang BUMD untuk menjelaskan hasil dari rapat tersebut," jelasnya.
Terakhir Harris Munandar menegaskan jika apa yang terjadi saat ini pada inti tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan dirinya sangat mendukung BUMD Serumpun Pseko Sarolangun untuk lebih baik kedepannya.
" BUMD kita sangat bagus, apa lagi dipimpin oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan mempunyai visi misi kedepan untuk BUMD terus maju," tutup Harris Munandar.
Sementara Dirut BUMD Serumpun Pseko Sarolangun Mulyadi,SE menanggapi hal ini dengan tegas mengatakan, jika dirinya selaku Dirut BUMD Sarolangun merasa tersinggung dengan apa yang telah dilakukan Kabag Ekonomi. Yang mana menyebutkan jika rapat tersebut baru sebatas internal.
" Bukannya BUMD termasuk dalam bagian internal, karena yang dibahas masalah BUMD," ujarnya.
Ditambahkan Mulyadi,SE jika apa yang terjadi saat ini bukanlah kali pertama yang dialami. Yang mana Dirut BUMD tidak pernah dilibatkan dalam beberapa kali pembahasan atau rapat terkait BUMD.
" Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi, dimana saya selaku Dirut BUMD tidak dilibatkan. Bagaiman BUMD Sarolangun mau maju jika setiap pembahasan tidak diajak minimal Direktur yang lain," tegasnya.
Masih dikatakan Mulyadi, Kabag Ekonomi harus tahu bahwa setiap kegiatan atas nama BUMD sudah barang tentu masyarakat Sarolangun akan mempertanyakan kepada dirinya selaku Dirut BUMD.
" Apapun kegiatan menyangkut BUMD sudah pasti saya selaku Dirut yang akan ditanya masyarakat," ucapnya.
Terakhir Mulyadi mengungkap, jika apa yang disampaikan Kabag Ekonomi yang akan memanggil BUMD untuk menindaklanjuti hasil rapatnya, dengan tegas dirinya mengatakan jika yang berhak memanggil BUMD adalah Bupati selaku Kepala Daerah dan Dewan Pengawas bukan Kabag Ekonomi.
" Harusnya Kabag Ekonomi pelajari dan baca peraturan undang-undang tentang BUMD agar bisa paham.Karena BUMD dibawah Kepala Daerah atau Bupati bukan dibawah Kabag Ekonomi," pungkasnya.
(SRF)