Islam Musnahkan Seksual Menyimpang

Oleh : Ranti 
Ibu Rumah Tangga

Selasa 26 November 2019 kejaksaan Agung memberikan penjelasan mengenai landasan hukum terkait lesbian, gay, beseksual dan transgender (LGBT) yang mengikuti seleksi pegawai negeri sipil (CPNS). Menurutnya ia memiliki landasan hukum atas perkara tersebut, karena ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Menurut Kejagung diterapkannya persyaratan tambahan tersebut sesuai dengan karateristik jabatan dan kebutuhan masing-masing jabatan dan apabila hal ini tetap terjadi akan berpotensi mengganggu kinerja kerjannya nanti. Contohnya saja seorang jaksa yang harus profesional tangguh dan sigap ditambah dengan kewenangan yang lain seperti penyidikan, penunyunan sampai eksekusi.

Dan yang dikhawatirkan lagi tugas seorang jaksa yang setiap harinya bergelut dengan para tahanan yang berada dalam kekuasaannya, apabila seorang jaksa memiliki kelainan sudah bisa terbayang apa yang akan terjadi nantinya dan akan menimbulkan masalah yang baru yang tidak diinginkan. Upaya Kejagung agar tidak ada CPNS yang memiliki kelainan untuk menjadi PNS yaitu dengan mengerahkan tim medis dan psikolog yang bertugas memeriksa dan mendeteksi peserta LGBT.

Namun usaha Kejaksaan Agung ini menuai kecaman dan dinilai bahwa larangan ini sebagai tindakan diskriminatif. Mereka yaang tidak setuju menampiknya dengan berdalil bahwa tidak ada hukum yang paling tepat untuk mengindentifikasi orientasi seksual tersebut dan beranggapan mereka pun bagian dari rakyat Indonesia memiliki hak sama dengan warga lain. Mereka berharap tidak dibicarakan masalah seksual namun lebih mengutamakan skill karena PNS merupakan profesi dan prestasi yang baik bukan persoalan seks.

Jelas ini sangat mengkhawatirkan. Karena sesungguhnya LGBT itu bentuk penyimpangan seksual dan merupakan dosa yang sangat besar. Tak hanya itu, LGBT juga merupakan suatu penyakit yang mengundang azab Allah pada suatu negeri. Di sisi lain hal ini juga menggambarkan rendahnya keimanan kepada Allah SWT dan adanya hari pertanggungjawaban semua amal di dunia. Inilah ciri masyarakat kapitalis yang meniadakan peran Allah dalam kehidupan sehari-hari.

Kesejahteraan setiap individu rakyat wajib dipenuhi oleh negara dengan berbagai Sanksi tegas yang memberikan efek jera, didukung oleh aparat yang amanah dan yang tidak membeda-bedaan antar umat, namun tetap harus ada pendidikan bagi semua masyarakat khusus bagi setiap pelaku LGBT untuk diarahkan ke arah yang lebih positif dan lebih dikenalkan Islam lebih dalam sehingga akan tercipta keimanan dan ketakwaan yang kuat, baik pada rakyat maupun petugas negara menjadi benteng yang kokoh untuk senantiasa taat pada aturan Allah. Dan tugas negara itu seharusnya menjadi pelaksana aturan/syariat allaah, hingga syariat islam dapat dijalankan dan dilaksakan oleh semua rakyat atas dasar keimanan. Dan hanya dalam bingkai khilafah saja hal ini bisa terlaksana.
Wallahu’alam Bi Shawwab

Post a Comment

Previous Post Next Post