Nn, Padang -- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumbar tahun 2014 melaui pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 serta prioritas dan aspirasi Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. Musrembang juga merupakan media konsultasi puplik bagi segenap stakeholder daerah untuk menetapkan program dankegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran yang akan datang.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno membuka secara resmi Kegiatan Musrembang Propinsi Sumatera Barat tahun 2013 yang diadakan di Padang, tanggal 8 April-10 April 2013. Menurutnya" Arah kebijakan pembangunan 2014 meliputi, Peningkatan nilai ekspor, Peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komuditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif”. Senin (8/4), hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Ketua DPRD Ir. Yultehnil,MM, Deputy Pengembangan Sumberdaya Kementrian PDT, Drs. Agus salim, M.Eng, Staf Ahli Bidang SDA Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Bappenas Ir. Umiyatum Hayati, MSc., Kepala Litbang Kemendagri Drs. Ahmad Zubaidi, Msi, Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmad Sani, MSc, Bupati/Walikota se Sumatera Barat, Forkopinda, Kepala SKPD dilingkungan pemprov. Sumbar, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakat dan Akademisi.
Lebih lanjut Gubernur menerangkan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk kedepannya, Sektoril ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan, domonasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan peningkatkan ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014”ungkapnya.
Menteri dalam negeri yang diwakili Badan penelitian dan pengembangan Kementrian Dalam Negeri, Ahmad Zulbaidi. Tema dan target dari pembangunan nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah akan disepakati dalam Musrembang ini. "Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam tahun 2014 yaitu pettumbuhan ekonomi sebesar 6,5 sampai 6,9 %, laju inflasi 5,0 %, penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 % dan penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 %".
Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional tahun 2014, diperlukan beberapa srategi dan langkah dalam melaksanakan srategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 55 tahun 2012, Menciptakan suasana tentaram , tertib dan aman diseluruh wilayah Provinsi sebagai perwujudan dari pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan dalam negeri tahun 2013, mengoptimalkan penemuan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningakatan kualitas pelayanan dasar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minamal (SPM) yang ditetapkan pemerintah, meningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), memberi kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), menyelesaiakn dan meningkatkan pembangunan insprastruktur untuk membuka keterisolasian serta konektifitas antar sentra-sentra produksi dan peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah untuk mendorong porsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
Irwan Prayitno juga menambahkan, Dari permasalahan dan arah kebijakan yang dikemukan tersebut, maka percepatan infrastruktur perlu implementasi yang kongrit, baik infrastruktur jalan yang menunjang ekonomi, jembatan, irigasi, perumahan, transportasi, air bersih maupun sanitasi." Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan terjadi pergerakan ekonomi yang cepat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan dapat mengatasi kesenjangan atau disparitas antar daerah,"tambahnya.
Dengan memfokuskan upaya tersebut pada daerah tertinggal diharapkan terjadi pengentasan daerah tertinggal, berdasarkan hal tersebut tema RKPD tahun 2014"percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan daerah tertinggal dapat dilaksanakan".tegasnya.
Sementara itu Perwakilan Menteri Pembanguan Nasional, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,Ummyatun Hayati Triastuti juga menyampaikan, tahun 2014 merupakan tahun terakhir RPJMN 2010-2014, RKP 2014 sangat penting untuk memastikan sasaran-sasaran utama RPJMN 2010-2014 dapat tercapai dan dalam konteks kesinambungan pembangunan , PKP 2014 menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses transisi ketahapan pembangunan berikutnya (RPJM 2015-2019). Tantangan dan isu pembangunan adalah dengan mempercepat proses pembebasan lahan, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional, mengembangan sumber energi terbaru, mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan allocative dan technical effiensi belanja pemerintah.
"Tema RKP 2014 merupakan kelanjutan dari tema RKP sebelumnya, dan sejalan dengan isu kekinian yaitu memantapakan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan"ungkapnya.
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang harus dijabarkan dalam RKPD untuk mencapai target pembangunan daerah tahun 2014 antara lain, meningkatkan pengamalna adat basandi syarak ,syarak basandi kitabullah (ABS-ABK) dalam kehidupan masyarakat terjadinya penurunan perbuatan maksiat menjadi 1.210 kasus,. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dalam pencapaian opini BPK WTP dengan persentase penegakan hukum 90 % dan persentase aparatur yang dibina sebesar 85 % meningkatakn pemerataan dan kwalitas pendidikan dalam upaya peningkatan lama sekolah 10,40 % tahun, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya menaikan usia harapan hidup sebesar 72,20 %, mengembangkan pertanian berbasis kawasan dan komiditi unggulan dalam upaya peningkatan produktifitas tenaga sektor pertanian,mengembangan industri olahan, perdagangan, UKM , dan koperasi, serta iklim investasi, mengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya, percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal dalam upaya mendukung menurun nya angka kemiskinan 7,35 %, mengembangkan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat dan penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya menurunkan luas lahan kritis sebesar 332.386 hektar.
Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami peningkatan sejak tahun2009 , dan pada tahun 2012 lajunya jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional. pertumbuhan didorong oleh sektor perdagangan, angkutan dan jasa-jasa yang tumbuh pesat. PDRB per kapita tahun 2012 diperkirakan Rp 21,93 juta, meningkat dari Rp 20,17 juta pada tahun 2011. Sektor pertanian masih domonan perannya dalam penyerapan tenaga kerja , diikuti sektor perdagangan dan jasa. "Sektor pertanian juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja baru yang kemudian diikuti industri, secara keseluruhan terjadi penyusutan kesempatan kerja pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Sebanyak 41 % lapangan kerja yangdiserap dari sektor pertanian, petambangan 2%, Industri 8 %,Perdangangan 21 %, angkutan 5 %, keuangan 2 % dan jasa-jasa 16 % ",tambahnya.
Dalam kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan perencanaan terbaik dalam penyusunan RKPD tahun 2013 kepada 6 kabupaten/kota yang diserahkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Zardi