Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Islam Kaffah )
Banjir lagi, banjir lagi. Normalisasi ungkapan masyarakat sampai detik ini, terutama bagi yang terdampak. Banjir menjadi biasa bagi masyarakat karena terpaksa harus menerima kenyataan berulang tanpa perubahan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat hujan sejak Sabtu (17/1) kemarin mengakibatkan banjir di 16 kecamatan dan 40 desa dengan total 4.622 kepala keluarga (KK) terdampak (jabar.antaranews.com, 18-01-2026).
Banjir pun bukan hanya melanda kabupaten Bekasi saja, kota Bekasi pun mengalami Hal yang sama. Tidak hanya Bekasi, di kota-kota lain pun dari Sabang sampai Merauke tak luput dari bencana ini.
Mengapa ini bisa terjadi?
Paradigma Pembangunan Kapitalistik
Banjir kerap kali melanda negeri ini. Tentunya kejadian ini tidak muncul tiba-tiba. Adanya pembangunan tanpa mitigasi, pengalih fungsian lahan, tak ada rencana matang, menjadi penyebab semakin betahnya banjir menggenangi. Di beberapa daerah misalnya, wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dialihfungsikan menjadi ladang jagung. Demikian juga di kota Bandung, Bekasi, dan kota lainnya. Daerah yang harusnya menjadi daerah serapan, dijadikan arena wisata atau dipenuhi permukiman.
Paradigma pembangunan kapitalistik yang dibangun atas keuntungan materi, dilakukan dengan meniadakan daya dukung lingkungan. Demi uang, keserakahan menghiasi pembangunan yang dilakukan. Keuntungan dikejar, kerusakan diabaikan, derita rakyat dibiarkan. Kerugian harta dan jiwa menghiasi.
Aah! Nyak banjir!
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk
Rumeh ane kebakaran gare-gare kompor mleduk
Ane jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet
Rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet
Lirik ini mungkin menjadi salah satu dari sekian curhatan rakyat. Lirik lagu Kompor Meleduk yang dinyanyikan Benyamin S pada 1970, telah membidik kasus banjir , kebakaran dan lingkungan hidup. Artinya, kasus banjir sudah sekian lama menjadi bencana yang belum usai hingga saat ini.
Sungguh, pembangunan kapitalistik telah jauh dari aturan Allah. Hingga hawa nafsu membelenggu dan memproduksi aturan rusak dan merusak. Firman Allah ta'ala
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).
Paradigma Pembangunan Islamik
Paradigma pembangunan dalam Islam berangkat dari kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat. Prioritas pembangunan tidak dilihat apakah bernilai ekonomi atau tidak, namun berdasarkan kemaslahatan bagi umat sesuai dengan syariat.
Dalam sistem Islam, paradigma pembangunan sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Keseimbangan alam dijaga dengan mitigasi yang tepat. Rencana pembangunan tidak berbasis keuntungan semata. Karena jika realisasinya akan merusak alam dan merugikan masyarakat, larangan pembangunan akan diputuskan. Negara berperan langsung menentukan tata wilayah yang tepat hingga pembangunan tidak berdampak pada kerusakan.
Dalam paradigma pembangunan, sistem Islam menetapkan penguasa (Khalifah), dengan penuh Iman Taqwa menentukan kawasan mana yang tepat untuk permukiman, perkantoran, industri, pertanian, pengairan, konservasi hutan, DAS (Daerah Aliran Sungai) dan sebagainya. Pembangunan fasilitas publik pun diatur sehingga masyarakat mudah mengaksesnya, sedangkan untuk industri dan pertambangan dijauhkan dari permukiman agar tidak membahayakan masyarakat. Sehingga kasus alih fungsi lahan yang menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan tidak terjadi.
Oleh karena itu pembangunan dalam sistem Islam (Khilafah) sangat hebat, sekalipun pesat namun sangat menjaga kelestarian lingkungan, sehingga datangnya bencana (banjir) dapat dihindari dan ditangani dengan baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungannya.
Sungguh, dengan paradigma pembangunan yang terikat dengan hukum syarak serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat selama hampir 14 abad oleh Khilafah, membuktikan ciri khas tingginya peradaban Islam. Simbol kejayaan sebuah negara yang menjadi pusat ideologi (studi Islam), ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik pemerintahan.
Sudah saatnya membuang kapitalisme sejauh-jauhnya. Karena biang semua kerusakan, tidak terkecuali banjir sebagai bencana berulang di negeri ini, adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler dalam setiap paradigma pembangunan.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment