Nusantaranews.net, Limapuluh Kota — Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat sambutan antusias dari para Aparatur Sipil Negara (ASN). Antusiasme ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah yang menegaskan bahwa tidak ada praktik pengkondisian ataupun transaksi jabatan dalam proses rekrutmen pejabat strategis tersebut.
Tahapan seleksi berupa uji kompetensi manajerial dan sosial kultural saat ini tengah berlangsung di UPT Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjung Pati. Adapun enam jabatan eselon II yang dilelang meliputi:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penelitian
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, menegaskan kepada Panitia Seleksi (Pansel) bahwa seluruh proses rekrutmen harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan transparan. Ia menekankan bahwa kompetensi peserta merupakan faktor utama dalam menentukan pejabat yang layak menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
“Saya sudah perintahkan kepada tim pansel agar seleksi dilaksanakan secara transparan dan benar-benar melihat kompetensi masing-masing peserta. Kompetensi ini penting sebagai penunjang kinerja di pemerintahan,” tegasnya dalam keterangan kepada media, Sabtu, (29/11/2025).
Selain kompetensi, Ahlul Badrito juga menyoroti pentingnya sikap responsif dari calon pejabat, terlebih dalam menghadapi dinamika dan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Orang pintar kalau tidak responsif juga susah. Jadi dua hal yang saya tekankan ke pansel: pertama kompetensi, kedua responsif,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat eselon II tidak hanya harus cakap secara teknis, tetapi juga memiliki dedikasi, kemampuan kolaborasi, serta komunikasi lintas instansi. Hal ini dianggap krusial untuk membangun tata kelola pemerintahan yang solid dan sinergis.
“Kita ini kerja tim, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi komunikasi antarinstansi itu penting,” jelasnya.
Ahlul Badrito kembali menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses seleksi jabatan tersebut. Semua ASN diberi kesempatan yang sama tanpa adanya dorongan atau larangan dari pimpinan daerah.
“Saya tidak pernah melarang orang untuk mendaftar dan juga tidak menyuruh. Saya tidak mau ada yang bekerja karena disuruh, tapi harus berdasarkan inisiatif,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjabarkan tiga aspek penting yang harus dimiliki calon pejabat: kapasitas, kredibilitas, dan integritas.
Kapasitas mencakup kemampuan teknis, manajerial, dan pengalaman.
Kredibilitas terkait kepercayaan publik melalui sikap, moral, dan rekam jejak.
Integritas meliputi kejujuran, kepatuhan pada hukum, anti korupsi, serta keteladanan.
Menurutnya, keseimbangan antara kapasitas dan integritas menjadi pondasi utama pejabat yang mampu menjalankan amanah dengan baik.
“Kapasitas tanpa integritas membuat pejabat pintar tapi rawan salahgunakan kewenangan. Integritas tanpa kapasitas menimbulkan pejabat baik tapi tidak mampu bekerja. Kredibilitas akan mengikuti jika kapasitas dan integritas berjalan konsisten,” tutupnya.
Dengan sistem seleksi yang terbuka dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berharap mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas demi peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rstp)
No comments:
Post a Comment