Oleh Aas K
Aktivis Muslimah
PT Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar se Asia Tenggara, yang dianggap paling kuat dari PHK. Namun nyatanya harus melakukan PHK massal. Dilansir media online CNBC INDONESIA .com pada hari Minggu (2-3-2025), Kurator dari Pengadilan Niaga memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 8.400 orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ia dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex.
Tentu kondisi ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat apalagi di masa Ramadan. Harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Hal ini akan makin menyulitkan hidup masyarakat.
Di tengah kondisi ini aksi kriminalitas diprediksi akan meningkat meski kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan pemerintah sendiri merespon badai PHK ini dengan hak pesangon.
Jaminan kehilangan pekerjaan ini tentu tidak bisa dikatakan jaminan sebab mencari pekerjaan baru yang mampu menghidupi diri dan keluarga tidak mudah. Namun, tak menutup kemungkinan lesunya perekonomian dunia dan negeri ini menjadikan pekerja tidak segera mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu perubahan kebijakan JKP pada korban PHK sejatinya tidak akan menyelesaikan persoalan.
Badai PHK yang menghantam Indonesia sejatinya tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Sistem ekonomi ini menggunakan paradigma yang kuat dialah yang menang. Hal ini menimbulkan egoisme pengusaha atau pemilik modal untuk lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya dan tidak peduli dengan nasib pekerja. Sistem ekonomi kapitalis dengan sistem politik demokrasinya juga telah meletakkan posisi penguasa hanya sebagai regulator dan fasilitator. Alhasil penguasa lepas tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Penguasa tak lebih dari sekadar pembuat kebijakan untuk menguruskan kepentingan para pemilik modal. Regulasi yang mereka buat pun sangat tidak berpihak pada rakyat, sistem penggajian UMR dan outsourcing sangat merugikan pekerja. Hal inilah yang menyebabkan banyak rakyat kehilangan pekerjaan dan menimbulkan pengangguran baru.
Adanya liberalisasi sumber daya alam yang memberi peluang besar bagi para korporat menguasai sumber daya alam negeri ini, juga nyatanya tidak sejalan dengan berkurangnya pengangguran dan kesejahteraan rakyat. Pasalnya kesempatan kerja yang diciptakan justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing hal ini sekali lagi menjadi bukti bahwa penguasa hanya berpihak pada pemilik modal atau korporasi. Inilah akar persoalannya yakni penerapan sistem kapitalis yang menjadikan negara menyerahkan penyediaan lapangan pekerjaan kepada pihak swasta.
Kondisi ini akan terselesaikan dengan sistem Islam di bawah naungan Daulah Islam kaffah. Islam menjadikan negara sebagai raa'in yang mengurus rakyat termasuk menyediakan lapangan kerja yang luas, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Apalagi Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai tanggung jawab negara yang dijalankan dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat.
Posisi pemimpin dalam Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pemimpin (khalifah) akan mengeluarkan aturan yang tidak memihak kepada segelincir orang. Namun, memihak kepada rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari Muslim)
Daulah Islam akan menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai mekanisme dalam bingkai sistem ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam meniscayakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup dan jaminan kesejahteraan untuk rakyat.
Pengelolaan sumber daya alam oleh negara juga akan menjadi pintu terbukanya lapangan kerja yang luas dan memadai.
Dalam Islam sumber daya alam melimpah haram dikuasai dan dikelola pihak swasta. Negara adalah pihak yang wajib mengelolanya, hal ini akan menjadikan negara membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Negara juga akan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Negara bahkan akan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan sektor riil ini mulai dari modal keterampilan, informasi, sampai infrastruktur.
Hal ini menciptakan suasana kondusif untuk bekerja. Tanggung jawab kesejahteraan rakyat terletak di tangan negara bukan di tangan pihak swasta.
Dalam sistem Islam rakyat mendapatkan pelayanan terbaik dari negara berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi murah, dan akses terhadap air, listrik, dan BBM yang terjangkau. Sehingga menjadikan gaji rakyat benar-benar dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti, sandang, pangan, dan papan. Segalanya akan dikondisikan sedemikian rupa hingga harga dapat dijangkau masyarakat.
Sungguh hanya Islam kaffah yang mampu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, hingga terwujud kesejahteraan setiap individu rakyatnya.
Waallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment