Ramadan di Pengungsian: Luka yang Belum Disembuhkan Negara

Oleh. Yulia Ummu Haritsah

Pegiat Literasi Islami

Menjelang Ramadan, bulan yang seharusnya disambut dengan ketenangan dan harapan, ribuan warga di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sejumlah daerah yang telah  terjadi bencana, justru masih bergelut dengan luka bencana yang belum sembuh. Mereka tinggal di pengungsian seadanya, hunian sementara (huntara) belum juga rampung, listrik di sejumlah wilayah belum menyala. Di saat orang lain bersiap menyambut sahur dan tarawih dengan keluarga, mereka masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Lebih menyayat lagi, para korban belum bisa kembali bekerja. Sawah rusak, kebun hancur, alat mencari nafkah hilang. Hidup mereka kini bergantung pada uluran tangan masyarakat, bukan negara. Bantuan pemerintah datang lambat, tak sebanding dengan kebutuhan yang mendesak. Ketahanan pangan pun rapuh, untuk berbuka dan sahurpun kerap diliputi kecemasan, masih adakah makanan esok hari?

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, di mana peran negara? Pemerintah kerap mengklaim telah menjalankan berbagai kebijakan rekonstruksi pascabencana. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Riayah pengurusan dan perlindungan untuk rakyat belum benar-benar dirasakan. Negara seolah hadir di layar konferensi pers, tetapi absen di tenda-tenda pengungsian.

Negara sejatinya raa’in, pengurus urusan rakyat. Ketika wilayah bencana tak kunjung pulih, itu bukan sekadar soal teknis, melainkan cermin kegagalan menjalankan amanah. Model kepemimpinan kapitalistik membuat kebijakan sering berhenti pada pencitraan, spanduk bantuan, kunjungan singkat, dan laporan seremonial. Solusi hakiki pemulihan cepat, menyeluruh, dan bermartabat,tak menjadi prioritas.

Islam memandangnya berbeda. Dalam sistem Islam, negara bukan sekadar regulator, tetapi pelayan rakyat. Ramadan tidak dibiarkan berlalu dalam duka. Negara justru mensuasanakan Ramadan agar rakyat bisa beribadah dengan tenang, kebutuhan dasar dipenuhi, keamanan dijaga, dan beban hidup diringankan.

Dalam sistem islam, wilayah bencana mendapat perhatian khusus. Kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia dikerahkan tanpa menunggu tekanan publik. Rekonstruksi dipercepat, bukan ditunda. Riayah menjadi ruh kebijakan, bukan panggung pencitraan. Negara tidak berdalih keterbatasan anggaran, selalu ada dana untuk bencana, baik dari pos pemasukan tetap maupun dharibah saat diperlukan, demi memastikan rakyat segera bangkit.

Ramadan seharusnya menjadi bulan penguat harapan, bukan pengingat pengabaian. Tangis di pengungsian adalah alarm nurani kita semua. Sudah saatnya menagih peran negara yang sejati, yang hadir sepenuh hati, mengurus hingga tuntas, dan menempatkan keselamatan serta martabat rakyat di atas segalanya.

Wallahua'lam bissawab