Oleh Sriyanti
Pegiat Dakwah
Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat program pesantren kilat, bagi para kepala desa yang ada di wilayahnya. Acara tersebut diselenggarakan di salah satu pondok pesantren daerah Sumedang. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebutkan bahwa, kegiatan Sanlat ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja, dalam memberi pelayanan pada masyarakat sesuai visi Bedas. Hal tersebut disampaikan saat acara pembukaan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, peserta juga mendapatkan piagam penghargaan dan terlihat antusias. (ANTARWAKTU.com 11/09/2024)
Mempelajari dan mendalami ilmu Islam memang merupakan sebuah keharusan bagi seorang muslim, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat atau rakyat biasa. Sebab kewajiban tersebut akan tetap berada di pundak setiap insan selama hayat masih dikandung badan. Ilmu juga adalah salah satu penghantar diterima amalan, serta jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan menuntut ilmu kita mengetahui tentang perintah dan larangan Allah Swt.
Sebagaimana fakta di atas, pesantren kilat yang diselenggarakan Pemkab Bandung ditujukan untuk membangun dan meningkatkan integritas dan kinerja pada Kades, dalam menjalankan tugas. Kegiatan positif ini juga seharusnya diberikan pada seluruh aparat pemerintahan lainnya. Pembinaan agama wajib dilakukan secara kontinyu, agar mereka mendapatkan pemahaman Islam yang utuh, terintegrasi, dan tidak pada bidang tertentu saja. Karena ilmu Islam itu luas, semua aspek kehidupan diatur secara terperinci dan sempurna.
Ketika para aparat pemerintah memahaminya secara utuh, tentunya mereka akan menunaikan tugasnya sebagaimana yang Allah Swt. perintahkan yaitu sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam sistem yang diterapkan saat ini, hal demikian sulit untuk terwujud. Sekularisme demokrasi telah melemahkan kesadaran dan tanggung jawab para aparat, dalam mengemban tugasnya sebagai pengurus dan pelayanan masyarakat.
Pemahaman sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan, telah membuat para aparat bertindak tidak sebagaimana mestinya. Mereka lupa bahwa setiap perbuatan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Begitu juga dengan demokrasi, hanya slogannya saja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Faktanya saat ini suara rakyat tidak didengar, para penguasa justru sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kebutuhan serta keperluan rakyat seperti layanan publik tetap terabaikan.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam, yang berasaskan akidah Islam. Berbagai layanan administrasi untuk umat, akan dilakukan dengan mengedepankan ketepatan, kecepatan dan profesionalitas. Pemimpin ataupun para aparatur pemerintah akan menyadari betul bahwa, kekuasaan yang diembannya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt., dan ketika tugas ini ditelantarkan maka akan menjadi kehinaan di akhirat.
Terkait dengan perekrutan pegawai pemerintah akan berbasis pada integritas dan kapabilitas. Jabatan akan diberikan pada orang-orang yang memiliki kemampuan di setiap bidangnya. Dalam Islam para pemimpin akan menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya, untuk sepenuhnya mengurus rakyat bukan mencari keuntungan pribadi ataupun golongannya. Karena menelantarkan pengurusan terhadap umat merupakan sebuah kezaliman, yang balasannya kelak sangat mengerikan. Rasulullah saw. bersabda:
“Tidaklah seorang hamba pun, yang telah Allah amanahi untuk mengurusi urusan rakyat, mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan bagi dirinya masuk surga.” (HR. Muttafaq’alayhi)
Oleh karena itu, kewajiban mengurus rakyat hanya akan terlaksana dengan penerapan aturan Islam secara totalitas. Hal demikian merupakan satu-satunya solusi, agar para aparatur pemerintah senantiasa diliputi oleh ketakwaan, dan kesadaran dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendatangkan keadilan dan keberkahan bagi rakyat.
Sudah saanya aturan Islam diwujudkan kembali dalam sebuah sebuah kepemimpinan agar menjadi berkah bagi seluruh alam. Dengannya terwujud pula pemimpin yang amanah.
Wallahu a’lam bi ash shawab.
No comments:
Post a Comment