Oleh Ummi Nissa
Pegiat Literaai
Polemik kenaikan harga beras sudah terjadi lebih dari 2,5 tahun terakhir. Sejak kenaikan harga pada akhir 2022, hingga saat ini pemerintah tidak mampu menstabilkan harga beras kembali ke tingkat harga sebelumnya. Bahkan harga beras di Indonesia saat ini melonjak dibandingkan negara lain.
Menurut pantauan Bank dunia, harga beras di Indonesia 20 persen lebih tinggi dari pada harga beras di pasar global. Hingga saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.
Ironisnya, harga beras semakin tinggi, tetapi tidak serta-merta menguntungkan petani.
Sebagaimana dikutip dari laman kompas.com, 25 September 2024, Pendapatan rata-rata petani lokal justru dinilai tidak sebanding dengan melonjaknya harga beras. Hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari 1 dollar AS atau sekitar Rp 15.199 per hari. Artinya, pendapatan petani lokal hanya mencapai 341 dollar AS atau Rp 5,2 juta per tahun.
*Mengapa Harga Beras tinggi, tetapi Petani Gigit jari?*
Lonjakan harga beras belum sepenuhnya menguntungkan petani. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi ini terjadi. Pertama, karena meningkatnya harga produksi beras di Indonesia. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, menyampaikan bahwa biaya produksi beras di dalam negeri memang telah meningkat.
Pada faktanya para petani menanggung derita akibat biaya produksi pertanian yang tinggi. Mulai dari mahalnya bibit, pestisida, sampai pupuk. Meskipun ada kebijakan subsidi pupuk yang telah berjalan nyatanya belum mampu meringankan beban biaya yang dikeluarkan petani.
Kedua, saat ini sektor pertanian dikuasai oligarki dari hulu hingga hilir. Petani bermodal kecil tidak akan mampu bersaing dengan petani yang bermodal besar. Modal yang sedikit dengan lahan sawah terbatas dan penggunaan teknologi seadanya tentu akan menghasilkan panen beras dengan jumlah yang minim tambah biaya produksi tinggi. Kondisi ini ibarat besar pasak dari pada tiang. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
Sementara negara tidak memberikan bantuan kepada petani. Mereka harus mandiri terlebih petani yang sedikit modal. Maka tidak heran jika petani kecil pendapatannya rendah.
Di sisi lain, pengusaha pertanian dengan modal besar, mereka memiliki lahan luas berhektare-hektare serta didukung teknologi pertanian yang canggih tentu akan menghasilkan panen beras yang lebih maksimal dan biaya produksi bisa ditekan. Dengan demikian, oligarki sektor pertanian jelas menguasai pasar. Apalagi adanya ritel-ritel yang menguasai bisnis beras yang dapat memainkan harga.Hingga mudah menggeser petani kecil.
Ketiga, negara sedang melakukan pembatasan impor beras sehingga ketersediaan beras juga lebih sedikit. Hal ini memicu harga beras semakin mahal.
Meskipun impor sejatinya bukan kebijakan yang tepat untuk menstabilkan harga. Sebab kebijakan impor menjadikan negara ketergantungan pada produk luar. Hal ini akan mengancam kedaulatan pangan dalam negeri. Terlebih jika impor beras di saat masa panen petani tentu akan menurunkan harga. Pada akhirnya petani pun menanggung kerugian.
*Kapitalisme Akar Penyebab Ketidakstabilan Ekonomi*
Ketidakstabilan harga-harga bahan pokok termasuk beras Ini sejatinya buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Akibat paradigma tersebut, wajarlah jika tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah (neoliberal) bukan berorientasi pada rakyat, bahkan penerapan sistem politik demokrasi malah makin meminggirkan peran negara yang sebenarnya.
Negara (dalam hal ini pemerintah) hadir sekadar sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab dan pengurus rakyat.
Sementara pengurusan berbagai kebutuhan rakyat diserahkan kepada korporasi. Hal inilah kemudian melahirkan perusahaan pertanian skala besar yang menguasai semua rantai distribusi pangan, mulai dari produksi sampai konsumsi berorientasi komersialisasi.
*Islam Menjaga Kedaulatan Pangan*
Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam Islam negara hadir untuk mengurusi urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus). Ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari)
Dalam sektor pertanian, Negara Islam menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara dan basis menyejahterakan rakyatnya.
Negara akan menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras). Selain itu kebutuhan yang menunjang meningkatkan produktivitas pangan juga dipermudah, mulai dari pupuk yang terjangkau, pengadaan bantuan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, sampai pengembangan bibit unggul. Selain itu, negara juga akan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli.
Negara akan melakukan seluruh upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini hanya mungkin diwujudkan dengan dukungan sistem Islam lainnya dalam bingkai khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah.
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment