Oleh : Ummu Haritsah
Kita hidup di Negara merdeka yang memiliki semua SDAE. Hasil Bumi apa yang tidak kita miliki, kita pernah swasembada Beras, Rempah kita masuk dalam jalur Sutra, hasil laut melimpah ruah. Belum lagi hasil bumi berupa tambang. Buton adalah salah satu penghasil aspal terbesar di dunia.
Namun, Ibarat Tikus mati di lumbung padi. Sulitnya kehidupan kini tak mencerminkan apa yang Indonesia miliki. Harga barang kian hari kian naik, daya beli menurun, sulitnya mengakses pelayanan publik yang prima (Layanan kesehatan, transportasi publik, Pendidikan, administrasi negara) terlebih lagi sulitnya mencari pekerjaan adalah sekian derita rakyat Indonesia.
Indonesia akan berada dalam bonus demografi di mana masyarakatnya berada dalam usia produktif yang sangat banyak. Jika SDMnya secara kuantitaf melimpah namun secara kualitatif belum menemukan titik terbaiknya, maka bonus demografi yang menjadi puncak di tahun 2045 akan sia-sia.
Gen Z yang diharapkan bisa menjadi penyelamat ekonomi mengalami ujian dalam mengaktualisasikan pendidikan dan kemampuan yang ia punya. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat ekonomi menjadi semakin sulit.
Bagaimana bisa?
Kita memang memiliki SDAE (Sumber Daya Alam dan Energi) di bumi pertiwi, namun sayang bukan kita pemiliknya. Mayoritas kepemilikian sektor-sektor Industri Hulu dan Hilir dimiliki Oleh swasta yakni Asing dan Aseng.
Negara Indonesia menerapkan sistem pembukaan keran investasi yang luas dalam hal pengelolaan sumber daya Alam yang kita miliki. Tambang Batubara, Nikel, Aspal bahkan Emas kini dimiliki oleh Asing. Produk-produk olahan Tambang seperti Minyak bumi di kelola perusahaan swasta dan di jual di tanah air. Maka tak heran ekonomi semakin sulit.
Dengan kepemilikan Asing dan Aseng menyebabkan intervensi negara kecil jumlahnya dalam hal kebijakan perusahaan tersebut. Staff “Putra Daerah” hanyalah slogan yang kuantitasnya kecil dalam hal penyerapannya.
Negara Indonesia mendukung penuh sektor ekonomi non rill, sedangkan ekonomi rill lah yang akan membuka lapangan pekerjaan yang luas.
Bukan karena SDM kita tak berkualitas karena salah pilih jurusan hanya kesempatannya saja yang sempit.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 sebanyak 9,9 juta orang dengan rincian 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda masuk ke dalam kategori tidak sedang belajar, bekerja, dan dalam pelatihan atau not in education, employment, and training (NEET).
Pengangguran ini pada tahap kenegaraan akan menjadi beban Negara. ‘Bansos’ yang menjadi senjata pemerintah saat ini akan menemukan masalah baru yaitu utang negara akan semakin besar. Sudah saatnya negara merubah metode mensejahterakan rakyatnya. Indonesia harus menjadi Negara maju dan mandiri. Bukan hal yang tepat selalu menyuapi, sudah saatnya kita memegang kendali penuh atas SDAE yang kita miliki.
Indonesia adalah negeri mayoritas muslim. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan rukun Iman saja, tapi Islam memiliki seperangkat peraturan dalam segala aspek kehidupan termasuk perekonomian.
Kedudukan aturan dalam Islam bisa dilihat pada Al Qur’an dan As-sunah. Keduanya adalah sebagai petunjuk hidup agar selamat dunia dan akhirat (QS. Al-Baqarah:2)
Aturan Islam sangat komperhensif dan Allah SWT mewajibkan kita pada pelaksanan hukum Islam secara Kaffah, Jika tidak maka kita mengikuti langkah-langkah syetan (Al-Baqarah :20).
Asas sistem perekonomian Islam adalah asas kepemilikan. Sumber Daya Alam dan Energi seperti Listrik, air, hasil tambang adalah kepemilikian umum. Kepemilikan umum (rakyat) dikelola oleh Negara sepenuhnya haram hukumnya dikelolah oleh asing apalagi swasta. Kondisi ini meniscayakan terbukanya lapangan kerja putra daerah. Negara bertindak sebagai Pengelola bukan regulator kepentingan investor seperti yang terjadi saat ini.
Negara membangun ekonomi rill dengan cara membangun dengan sangat baik infrastruktur, pemberian modal juga membangun sarana dan prasarana di berbagai bidang. Sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, transportasi akan menjadi fokus perbaikan.
Sistem komprehensif seperti ini tidak hanya meningkatkan penghasilan tapi juga berdampak pada daya beli meningkat. Hal ini bisa terjadi sebab harga barang cenderung stabil sebab tiada kompetitor asing bermain dalam hal perputaran barang/jasa dalam Negeri.
Demikianlah Islam menjadikan Negara sebagai katalisator taqorub kepada Allah secara kolektif. bagaimana tidak, dengan sistem seperti ini menjadikan para kepala rumah tangga mampu mengerjakan kewajibannya sebagai pencari Nafkah. Para ibu akan fokus pada tugasnya sebagai ummu warubatul bait bukan sebagai pekerja yang mejadi tulang punggung. Jika jalan nafkah terbuka lebar, maka wajar masyarakat madaniah akan tercapai.
Hal ini pernah terjadi pada masa kepemimpinan Islam. Masyarakat kala itu hidup sejahtera dalam naungan Islam. Olehnya itu, Jika kita ingin mengembalikannya kembali sangatlah mungkin terjadi sebab kita memiliki modal yang sama dulu dan sekarang yaitu keislaman kita. Persoalannya hanyalah pada diri kita mau berubah atau pasrah dengan kondisi sempit seperti sekarang.
Wallahu a’lam bishawab
No comments:
Post a Comment