Proyek Strategis Nasional IKN diprediksi Gagal, Validkah?

Oleh: Ayu

Proyek Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi mendatangkan putra putri bangsa untuk melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera Agustus mendatang. Terlaksana nya pengibaran bendera pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut menjadi pertanda semakin dekat momen pemindahan besar-besaran kesibukan ibu kota ke Pulau Kalimantan tersebut. Berjarak lebih dari 2.133,9 km dari Ibu kota Jakarta, proyek strategis nasional IKN lahir disertai pro kontra masyarakat . Mulai dari pembangunan yang dinilai lambat dan infrastruktur penting seperti penyaluran air bersih, listrik, dan pengelolaan sampah yang stuck di level on procces.
Pidato kebangsaan pada Agustus 2019 merupakan tanda pemantapan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo digedung DPR yang disaksikan para wakil rakyat. Meski kita tahu, tak sesederhana itu mekanisme pengesahan sebuah perundang-undangan tanpa embel-embel campur tangan yang namanya Oligarki.
~IKN Untuk Siapa?
Penanganan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai gencar di kerjakan yang ditangani KLHK dalam mencapai ambisi impian Presiden Jokowi seputar Ibu Kota baru Indonesia tersebut. Walau pahitnya fakta yang diterima terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang mengabaikan konsekuensi lingkungan menghasilkan dampak besar terutama bagi masyarakat asli tanah Kalimantan.
Dikutip dari Buletin Kaffah No.352 ada ekosistem mangrove di teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar yang terancam rusak dan mengancam keberadaan berbagai satwa disana ketika proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ini terus dilanjutkan. Pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur untuk investor khusus IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi. Dengan harapan aturan ini dapat memancing minat investor asing untuk menanamkan modalnya di IKN.
Peraturan presiden ini jelas bertabrakan dengan sejumlah aturan bahkan mengancam kedaulatan negara sebab lebih parah dari bentuk penjajahan agraria yang dibuat VOC. Bagaimana bisa kita membiarkan kembali gambaran penjajah menghantui kehidupan kita?. Naasnya lagi Proyek IKN ini telah menjadikan APBN dan utang negara sebagai sumber biaya pembangunannya. Yang ditargetkan malah salah sasaran karena menyasar pada rakyat kecil untuk terus membayar pajak sedangkan para investor lari menjauhi megaproyek IKN.
Kini jelaslah sudah untuk siapa IKN ini dibangun, jelaslah apa ambisi mega proyek IKN ini dari sisi masyarakat mengingat dana yang digelontorkan tidaklah sedikit, bahkan ditaksir bisa mencapai 400 T. kira-kira bagiamana pengembalian modal terjadi bila sudah banyak uang yang dikeluarkan tetapi investor tidak melirik sedikitpun?.
~Solusi Islam
Islam memiliki hukum tersendiri mengenai masalah pindah ibu kota, sebab pada masa daulah Islam masih eksis pun, ibu kota Khilafah beberapa kali dipindahkan. Yang kita temui, adalah perbedaan penanganan pemindahan ibu kota ala sistem kapitalisme sekuler dengan pemindahan ibu kota dalam sistem Islam bagai langit dan bumi. Dalam Islam pemindahan ibu kota tidak diputuskan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa layaknya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Khilafah mempunyai standar pembangunan kota yang sama rata, tidak ada kesenjangan yang timbul meskipun ibu kota di khususkan sebagai pusat pemerintahan Daulah, seluruh fasilitas yang nantinya akan dimanfaatkan masyarakat tersebar merata di seluruh daerah sehingga tidak kita temui pelayanan yang kurang, fasilitas rusak, atau ketidakadilan lainnya yang dirasakan masyarakat berpenduduk diluar ibu kota.
Dalam naungan Khilafah, tidak ada upaya yang dikeluarkan untuk memancing investor datang, yang ada Khilafah akan secara mandiri mengeluarkan kas negara sebagai modal pembangunan Ibu kota tentu dengan pertimbangan yang matang, jika memang ada kebutuhan mendesak lain yang harus dipenuhi menyangkut kebutuhan rakyat, maka Khilafah tidak bisa memutuskan pemindahan ibu kota diadakan sebab dilihat kebutuhan masyarakat sangatlah penting.
Pendanaan ala sistem Islam bisa dibilang sangat mandiri, karena pengelolaan uang kas yang tidak bergantung pada utang dari negara lain terlebih negara yang dituju adalah negara kafir. Dalam Islam pemenuhan kebutuhan rakyat dikelola dengan sangat baik misalnya sumberdaya alam yang jumlah nya melimpah ruah seperti minyak bumi, gas dan bensin ditetapkan menjadi kepemilikan rakyat tanpa pemberian tarif yang memberatkan bahkan bisa jadi gratis. Setelah kebutuhan rakyat terpenuhi maka selanjutnya Khalifah yang berwenang mengatur pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.
Namun, kita tahu kondisi semacam ini hanya akan kita rasakan saat berada dalam naungan Islam. Melihat fakta saat ini bahwa pribumi tanah Kalimantan sedang gelisah menanti pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditambah ancaman satwa dan hutan yang menyasar wilayah Kalimantan yang indah nan subur itu kita temui titik terang bahwa prediksi gagalnya impian serta harapan keberhasilan Ibu Kota Nusantara (IKN) valid terbukti. Maka tugas kita sebagai muslim bersegera dalam menegakan syariat Islam sehingga prediksi buruk ke depan negara ini hanyalah mimpi buruk yang tidak terwujud, Wallahu Musta’an.