Penulis Yulianti
Ditengah carut-marutnya perekonomian dunia, terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2 persen. Indonesia merupakan negara urutan pertama dalam hal jumlah pengangguran di ASEAN. Dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengangguran terbanyak. Menyususl Indonesia, posisi kedua ditempati negara Filipina yaitu 5,1 persen, disusul oleh Brunei Darussalam 4,9 persen, Malaysia 3,52, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen. (CNN Indonesia 19-07-24)
Tingginya angka pengangguran di Indonesia merupakan bukti gagalnya negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Para lulusan SMA atau perguruan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Anehnya terpantau di bandara-bandara Internasional banyak sekali kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemandangan yang ironis sekali, ketika salah satu warung seblak di Ciamis membuka lowongan pekerjaan, terlihat mengekor antrian para pelamar kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 20 orang tetapi yang datang melamar 200 orang. Suatu potret nyata, lapangan pekerjaan memang sangat susah didapat di negeri ini.
Seperti yang kita ketahui banyak sekali tenaga asing yang bekerja di Indonesia. TKA terbanyak adalah mereka yang berasal dari Cina. Banyak proyek-proyek besar yang menggunakan TKA asal Cina ini, tentu saja dengan bayaran tinggi dan fasilitas yang mewah. Berbeda halnya dengan anak negeri sendiri, yang diupah dengan minim dan jauh dari kata sejahtera. Akibat susahnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di luar negri. Memaksa meninggalkan keluarga dan tanah airnya, demi mencari penghidupan yang layak.
Mekanisme ekonomi seperti ini tidak lepas dari paradigma kapitalisme, dimana para pelaku ekonominya akan tunduk pada kepentingan korporasi. Seperti investasi yang dilakukan pihak swasta, baik itu swasta lokal atau asing. Investasi bertujuan membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Walaupun pihak swasta bisa membuka lapangan kerja, dalam prakteknya mereka pasti akan memperhitungkan untung rugi. Jika perusahaan merasa banyak menderita kerugian, mereka tidak akan segan-segan untuk memberhentikan karyawannya atau PHK, bahkan bisa lepas tangan begitu saja tanpa mempedulikan nasib karyawannya.
Dalam sistem Islam, permasalahan pekerjaan dan kesejahteraannya merupakan tugas negara. Negara diwajibkan mengurus rakyatnya, baik itu ketersediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pokok dan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Negara juga seharusnya mengelola segala sumber daya alam yang ada, bukan diserahkan pada pihak swasta apalagi asing. Jika suatu negara berlandaskan sistem Islam, hasil dari pengelolaan SDA tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan umat. Bisa berupa harga-harga bahan pokok yang terjangkau, perumahan yang tersedia dengan proses yang mudah dan murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan keamanan. Pendidikan gratis akan menciptakan generasi yang berilmu dan memiliki keahlian dalam dunia kerja.
Kebutuhan sandang, pangan dan papan wajib dipenuhi negara, salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga rakyat memiliki pernghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara yang berlandaskan sistem Islam akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyatnya. Negara akan menguasai pengelolaan sumber-sumber alam yang vital, dan mencegahnya dari penguasaan sekelompok orang. Negara tidak akan menyerahkannya pada pihak swasta/perorangan apalagi asing. Jika seluruh sistem Islam diterapkan dalam sebuah negara niscaya akan mampu mengatasi segala permasalahan hidup, termasuk mengatasi permasalahan pengangguran. Wallohu a’lam bishshowab
No comments:
Post a Comment