Pelatihan Vokasi dan Upaya Pembentukan Budak Industri


Oleh Irma Faryanti

Pegiat Literasi




Sebuah pelatihan vokasi digelar pemerintah sebagai bentuk komitmen peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja di Indonesia agar semakin baik. Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI menyatakan bahwa hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang lebih mengedepankan link dan match.


Hal itu disampaikan dalam sebuah acara Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap III Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Semarang, Jawa Tengah 22 Maret lalu. Anwar juga mengatakan bahwa link dan match merupakan bagian dari strategi Kemenaker untuk bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta menjadi respon dalam menjawab berbagai tantangan dan problematika ketenagakerjaan. Di Semarang sendiri PBK tahap III BPVP terdiri atas 8 paket. Lima di antaranya untuk kejuruan bisnis manajemen, dua untuk Fashion Technology dan satu lainnya untuk teknik pembangunan. Ia berharap kesempatan ini akan digunakan sebaik-baiknya. (www.antaranews.com Sabtu 23/3/ 2024)


Dalam konferensi persnya, Anwar juga menyatakan bahwa urusan ketenagakerjaan adalah masalah yang harus ditanggung bersama. Ia pun berdoa dan sangat berharap tujuan dari para peserta pelatihan akan tercapai. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) antara BPVP Semarang dengan dunia usaha dan industri serta stakeholders terkait pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan. 


Upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja untuk dapat bersaing di dunia kerja juga disampaikan oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Ia menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi wajib terkoneksi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan baik industri maupun usaha. Untuk itu pemerintah mengesahkan Perpres No 68 Tahun 2022 dan Permenaker 5/2024 tentang Sistem informasi pasar kerja.


Berbicara mengenai vokasi, merupakan bagian dari program sekolah yang sangat berbeda dengan pendidikan. Di mana yang diadopsi adalah 40% teori dan 60% praktik. Bidang ini akan menghasilkan tenaga ahli yang nantinya akan menjadi senjata ampuh untuk berjuang di pasar lokal maupun global. Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah mendapat dukungan dari Kemendikbud Ristek yang kemudian mengesahkan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) untuk diterapkan di setiap jenjang pendidikan untuk mengkondisikan anak bangsa agar bersiap menyambut dunia kerja.


Di sisi lain, program ini disambut baik oleh berbagai pihak, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena melalui pelatihan tersebut akan mempermudah mendapatkan pekerjaan, sehingga permasalahan ekonomi yang selama ini dihadapi pun akan teratasi dan kesejahteraan akan tercapai. Padahal, tanpa disadari mereka tengah digiring menjadi budak industri, yang akan melakukan sesuatu sesuai permintaan pasar. Alhasil masyarakat akan disibukkan dengan mencari kerja, fokus pada materi demi kepuasan duniawi.


Inilah yang terjadi ketika kapitalisme dijadikan sebagai aturan hidup. Ideologi ini menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan. Dengan sekularisme yang melandasinya, di mana akal digunakan sebagai pemutus bagi segala sesuatu. Begitu pula halnya dengan penerapan sistem ekonominya yang hanya mengarah pada perhitungan untung rugi dan menyerahkan kepentingan kebijakan pada para pemilik modal. Alhasil, mereka bebas menentukan upah, perekrutan kerja dan lain sebagainya. Lihatlah UU Omnibus law yang di dalamnya banyak pasal yang merugikan pekerja. Dari sini nampak jelas bahwa pelatihan vokasi belum tentu menjamin kesejahteraan tenaga kerja.


Penerapan kapitalis sekuler ini membuat negara abai akan tanggung jawabnya dalam membangun sistem pendidikan dengan paradigma yang benar, bahkan menggiringnya agar mengikuti keinginan industri. Pendanaan pun dibagi rata sehingga meringankan para pengusaha karena hanya mengeluarkan separuh dana. Dengan duduk manis, mereka akan mendapatkan tenaga kerja ahli. Tanpa disadari negara hanya menjadi penyedia pekerja, sementara pemilik modal menikmati hasilnya.


Berbeda dengan Islam, yang memiliki aturan sempurna dengan arah pandang yang berbeda dengan kapitalis. Pendidikan vokasi diarahkan untuk menciptakan tenaga yang terampil untuk kepentingan masyarakat luas, bukan semata untuk kepentingan pribadi saja. Tidak hanya dituntut ahli, mereka juga harus menjadi pribadi yang berkepribadian Islam, yang nantinya akan mampu membangun peradaban. Untuk itu penguasa akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat dan tidak boleh mendahulukan kepentingan korporasi.


Hal ini dikarenakan negara memiliki misi dakwah ke seluruh penjuru dunia dan akan membuka industri yang dibutuhkan untuk sampai pada tujuan tersebut. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja yang ahli untuk melaksanakannya. Mereka akan diupah sesuai ketentuan syariat, dan penguasa akan menunjuk seseorang yang ahli dalam menetapkannya agar tidak ada pekerja yang dizalimi.


Menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Penguasa berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan juga fasilitas umum, semua akan diberikan secara cuma-cuma. Adapun pembiayaannya diperoleh dari kas Baitul mal, diantaranya dari pengelolaan SDA, fai, ganimah, jizyah dan lain sebagainya.


Jaminan itu akan diberikan negara karena semua itu menjadi tanggung jawabnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam HR Bukhari:

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya…”


Semua jaminan itu akan terwujud ketika syariat ditegakkan dalam naungan sebuah kepemimpinan Islam, yang akan menerapkan hukum Allah Swt. di setiap aspek kehidupan. Sehingga kesejahteraan akan tercapai dan kemuliaan umat akan terwujud.

Wallahu alam Bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post