Politisi Bansos? Hanya Islam Yang Menjamin Kebutuhan Dasar Umat

 


Oleh: Eni Cahyani


Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang akan di gelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Dan seluruh media baik televisi maupun Sosial Media pun ramai-ramai menayangkan tentang visi dan misi masing-masing capres, bahkan Presiden Joko Widodo pun nampak memberikan dukungannya kepada salah satu Paslon Nomor urut 2.


Di lansir DetikFinance.com Jakarta- presiden joko widodo (jokowi) telah memberikan sederet bantuan sosial sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT EL Nino Rp 200 ribu per bulan hingga yang terbaru yakni BLT mitigasi risiko pangan Rp 200 ribu per bulan. Alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan. Meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan hanya di Indonesia. Hanya saja Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai kian masik menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara.


Beberapa pihak melihatnya sebagai politisasi bansos. Bukan hanya dengan bantuan sosial (Bansos), apalagi yang sering terjadi pembagian Bansos tidak tepat sasaran, banyaknya yang dikorupsi dan di manfaatkan karena menjelang pemilu digunakan untuk mencari simpati masyarakat.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memang telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur. Namun penilaian politisasi bansos dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya wajar jika  pertahanan saat ini mempolitisasi bansos demi kepentingannya. Terlebih dengan sederet undang-undang yang dibuat pemanfaatan privilege agar bisa duduk di kursi pemerintah. 


Saat ini kekuasaan memang menjadi hal yang diperjuangkan dengan segala macam cara dan tipu muslihat peluang apapun akan dimanfaatkan kepemimpinan seperti ini merupakan hasil penerapam sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengabaikan aturan agama dalam kehidupan, sehingga sistem ini meniscayakan kebebasan berperilaku. Sistem demokrasi juga membentuk masyarakat memiliki kesadaran politik rendah karena masyarakat dibentuk agar merasa cukup dengan "mencoblos" pemimpin dan wakil rakyat, ditambah kemiskinan dan pendidikan yang saat ini terjadi membuat masyarakat berfikir pragmatis. Sehingga mereka mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 


Perlu dipahami pula kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan yang menjamin kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekedar bansos berulang apalagi meningkat saat menjelang pemilu. 


Sangat berbeda dengan sebuah negara jika diatur oleh sistem Islam  yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Dimana Islam mewajibkan Khilafah hadir sebagai penjamin kesejahteraan rakyat secara individu perindividu bukan kolektif seperti sistem kapitalisme  sekarang.


Konsep mengatur rakyat seperti ini merupakan hadist hadist berikut :

Rasulullah saw bersabda " imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas penguruaan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari). 


Masalah kesejahteraan sangat erat dengan masalah ekonomi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh rakyat individu perindividu, Islam wajibkan Khilafah untuk menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik. Jaminan kebutuhan kedua ini berbeda, kebutuhan pokok negara menjaminnya secara tidak langsung yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dimana setiap laki laki memiliki kesempatan kerja yang sama, gaji dari hasil berkerja itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disisi lain negara juga diwajibkan menjamin harga bahan pokok yang tersedia dipasar terjangkau oleh masyarakat.


Dengan demikian masalah yang terkait dengan bahan pokok dapat tercukupi dengan layak. Adapun kebutuhan dasar publik akan dijamin secara mutlak oleh Khilafah, maksudnya Khilafah yang memfasilitasi dan membiayai kebutuhan dasar publik  tersebut. Kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrasturktur dan kebutuhan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, bahkan mereka dapat menikmatinya dengan gratis. Anggaran pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara Baitul Maal yang akan dialokasikan untuk menjamin kebutuhan tersebut. 


Islam juga menetapkan kekuasaan adalag amanah yang dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam Islam amanah kekuasaan digunakan untuk menerapkan hukum syariat bukan hukum hasil kesepakatan manusia seperti didalam sistem demokrasi. Karena itu didalam islam penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara.


Wallahu'alam bish-showab

Post a Comment

Previous Post Next Post