Pemukiman Kumuh Masih Banyak, Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Asasi Rakyat

 



Oleh Sahna Salfini Husyairoh, S.T

Aktivis Muslimah


Pemukiman kumuh masih menjadi permasalahan negeri ini. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 7,94% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah kumuh pada tahun 2023. Ini artinya 8 dari 100 rumah tangga di Tanah Air yang tinggal dirumah kumuh sepanjang tahunnya. (media online Databooks.katadata)


Perumahan yang layak aman, dan bersih merupakan kebutuhan rakyat. Rumah kumuh dengan sanitasi yang buruk, dan pencahayaan sinar matahari yang kurang hanya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai kuman penyakit.


Fakta banyaknya masyarakat yang tak memiliki perumahan layak, ada salah tata kelola pemenuhan kebutuhan papan rakyat. Tata kelola di bawah penerapan sistem kehidupan yang bathil yaitu sistem kapitalis sekuler. Sistem ini menyerahkan kewenangan pengurusan pemenuhan kebutuhan pokok sekuler. Sistem ini menyerahkan kewenangan pengurusan pemenuhan kebutuhan pokok.


Rakyat yang miskin tinggal dirumah kecil dan kumuh, walhasil rumah yang menjadi tempat aman berubah menjadi tempat yang penuh ancaman, bangunan yang tidak kokoh, minim fasilitas, dan lingkungan yang tidak bersih. 


Sungguh negara yang melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi pokok rakyatnya, akibatnya rakyat tidak terpenuhi kebutuhannya, termasuk rumah yang layak bagi seluruh rakyatnya. Sedangkan korporasi mengendalikan pembangunan perumahan untuk rakyat dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Korporasi hanya berorientasi pada bisnis tanpa peduli rakyat mampu mengakses atau tidak. Jaminan pokok terpenuhi  kebutuhan pokok perumahan bagi rakyat tidak mungkin tercapai dalam sistem Kapitalisme sekuler.


Inilah bentuk kezaliman sistem kapitalis sekuler. Sistem ini hanya menghadirkan negara sebagai regulator kebijakan pemilik modal. Alhasil rakyat miskin makin miskin dan sengsara.


Berbeda dengan sistem Islam di bawah institusi pemerintahan Islam, rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus diperoleh oleh rakyat selain sandang dan pangan. Kebutuhan primer tersebut dipenuhi oleh negara. Rasulullah saw. sebagai kepala negara Daulah Islam hingga para khalifah setelah beliau menetapkan dan menjalankan kebijakan ini. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang layak, bersih, bangunannya kokoh, dan aman.


Mekanisme pemenuhan kebutuhan rumah menurut hukum Islam melalui 2 tahap. Islam memerintahkan laki-laki untuk bekerja. Negara memerintahkan semua kaum laki-laki untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pribadinya secara mandiri. Negara memfasilitasi mereka untuk bekerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan lahan, peralatan,  dan modal. Perintah dan fasilitas untuk bekerja tersebut memungkinkan memenuhi kebutuhan primernya. Bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Kemampuan dan keahlian setiap orang berbeda-beda. Hasil pekerjaannya berbeda pula yang memungkinkan seseorang tidak mampu membeli rumah atau menyewa.


Islam menyelesaikannya dengan menetapkan bagi yang tidak mampu membeli, membangun, atau menyewa menjadi kewajiban kepala negara menyediakan bahkan dengan harga cuma-cuma sebagaimana aturan Islam serta menyantuni makan dan pakaiannya.


Rasulullah saw. bersabda, "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyanya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari)


Wallahualam bissawab

Post a Comment

Previous Post Next Post