PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGERI ILUSI


Oleh : Halida Al Mafaza
 (Aktifis Dakwah Muslimah Deli Serdang)


TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah tujuh lokasi berbeda dalam penyidikan kasus dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ketujuh lokasi tersebut berada di wilayah DKI Jakarta.


Ali menyebutkan, terdapat lima lokasi yang digeledah pada Kamis, 7 Maret 2024, yang meliputi dua rumah di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur; satu rumah di Menteng, Jakarta Pusat; satu rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan satu unit apartemen di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.


Menteri BUMN Erick Thohir menonaktifkan Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero). Pihaknya menghormati proses hukum, termasuk yang sedang berlaku terhadap kasus korupsi di PT Taspen. Adapun kasus ini terjadi pada periode 2016 hingga pertengahan 2019. "Kami terus mendorong nilai-nilai BUMN yang profesional dan transparan," ujarnya, Sabtu, 9 Maret 2024.


Dugaan korupsi Taspen Life dengan modus investasi fiktif menambah daftar panjang kasus penyeleweangan dana asuransi oleh perusahaan milik negara hingga swasta di Indonesia.  

Kasus tersebut bermula pada Oktober 2017, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer pada tanggal 17 Oktober 2017,  PT Taspen Life yang merupakan anak Perusahaan PT Taspen (Persero) melakukan investasi pada Medium Term Note (MTN Surat Utang Jangka Menengah) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM) melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola PT Emco Asset Manajemen Senilai Rp 150 miliar. Meskipun sudah diketahui MTN PT PRM tidak mendapat peringkat (investment grade).


Invenstasi MTM PT PRM yang dilakukan Taspen Life tersebut menyalahi Peraturan OJK No.71/PJOK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Renasuransi dan Kebijakan Investasi Taspen Life.


Ketika menawarkan MTN ke Taspen Life, tersangka HS (Beneficial Owner PT PRM) dan AM telah menyajikan laporan keuangan perusahaanya, namun laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya agar laporan keuangan PT PRM terlihat baik.


Inilah  fakta sistem politik negeri ini yang seolah tidak pernah bisa dipisahkan dari praktik korupsi. Mengapa terjadi Sebab akar persoalan korupsi di Indonesia bukan semata terletak pada individu pejabatnya yang tidak bermoral. Melainkan budaya korupsi lahir dari rahim sistem politik demokrasi.


Sistem politik demokrasi lahir dari pemikiran sekularisme, yaitu paham yang mencampakan agama dari kehidupan dan bernegara. Sekularisme telah menghilangkan nilai-nilai ketakwaan dari politik dan pemerintahan. Akibatnya, tidak ada kontrol internal dalam diri para politisi, pejabat, dan aparatur negara.


Akhirnya, pemberantasan korupsi hanya bersandar pada kontrol eksternal seperti KPK dan juga pengawasan dari atas, aparat hukum. Masalahnya, mereka semua sama-sama lahir dari sistem politik demokrasi. Artinya, watak dan tabiat mereka sama jauh dari agama. Inilah yang pada akhirnya menyuburkan korupsi. Sebab para penyelenggara negara berpandangan lebih baik membiarkan perilaku buruk orang lain agar dirinya menjadi aman.


Dalam sistem politik demokrasi berbiaya tinggi. Inilah yang menjadi celah suburnya korupsi. Butuh biaya besar untuk menjadi politisi, kepala daerah, apalagi presiden.


Dan hukuman bagi koruptor dianggap tidak akan membuat efek jera. Bukan rahasia lagi jika fasilitas penjara begitu mewah bagi mereka. Belum lagi remisi dan pengurangan masa tahanan yang akan mempersingkat hukuman mereka. Inilah sejumlah alasan korupsi tidak akan pernah hilang dalam demokrasi. Justru demokrasi yang melahirkan dan memberi peluang praktik kejahatan.


Negara Islam berantas Korupsi bukan ilusi


Korupsi memang melekat dalam sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, untuk menghentikannya tidak cukup dengan membentuk lembaga independen semacam KPK. Alasannya, selain karena KPK lahir dari sekularisme dan sistem politik demokrasi, juga karena Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada kita perihal tata cara memberantas korupsi.


Sistem politik Islam mampu mewujudkan penguasa yang bersih. Dasar politik Islam adalah akidah Islam, Akidah Islam akan melahirkan ketakwaan individu yang mampu mengontrol dan menjadi pengawas pejabat dan para politisi.


Dan struktur dalam sistem Islam semuanya berada dalam satu kepemimpinan khalifah sehingga faktor absennya peran pemimpin bisa dengan mudah dihindari. Berbeda dengan sistem politik demokrasi yang membagi kekuasaan sehingga akan menimbulkan celah konflik kelembagaan.


Hukum sanksinya memberikan efek jera. Hukum sanksi bagi koruptor adalah takzir, artinya diserahkan kepada ijtihad khalifah dan hakim. Sebagai contoh pada masa Umar bin Abdul Aziz, sebagai khalifah ia menetapkan sanksi koruptor adalah cambuk dan dipenjara dalam waktu yang cukup lama.


Dan tidak kalah penting sistem ekonomi Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Negara menyediakan layanan umum bebas pajak untuk aktivitas masyarakat. Menjamin terpenuhinya pendidikan, kesehatan, dan keamanan mereka, termasuk kebutuhan pokok dan layanan umum bagi para pejabat negara. Negara tidak menerapkan istilah penggajian kepada para pejabat negara melainkan diberikan santunan sesuai dengan kebutuhannya.


Semua terlaksananya pengurusan umat secara maksimal dan menghindarkan para pejabat negara dari perilaku korupsi hanya ada dalam sistem Islam. 

Wallahu'alam bisshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post