Menaikkan Pajak Demi Kelancaran Pembangunan Negara, Utopis?


Oleh: Kurnia Dewi



Pajak menjadi tulang punggung negara yang berideologi kapitalisme. "Warga bijak taat bayar pajak" merupakan statement memaksa yang dilindungi hukum dalam pasal 23 A UUD 45' yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selain memaksa, keberadaannya pun semakin tahun kian membesar dan memberatkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 tidak akan ada penundaan. Dilansir dari CNBC Indonesia, 08 Maret 2024. Pajak naik setinggi langit pun akankah mampu menopang ekonomi pembangunan di sebuah negara?


Nyatanya, pajak di negara kapitalis tidak mampu menopang perekonomian serta rawan korup. Nahasnya justru pegawai pajak sendiri kerap menjadi mafia pajak dan meraup ratusan juta hingga milyaran rupiah. Sebut saja Gayus Tambunan, Tommy Hindatno, Denok Taviperiana, dll. (Kompas, 25 Februari 2023). 


Di negara berideologi Islam, pajak (dlaribah) adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka (muslim dewasa, baligh dan mampu), pada kondisi baitul mal kosong/ tidak ada harta.

Sabda Rasulullah saw:


"Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya."


Pajak bukanlah tulang punggung perekonomian negara Islam. Apabila baitul mal kosong, maka pajak boleh diambil untuk pembiayaan seperti; pembiayaan jihad, industri militer serta pabrik-pabrik penunjangnya, fuqara, orang miskin, ibnu sabil, gaji (tentara, hakim, guru dll) dan berbagai kemaslahatan umat. Allah Swt. berfirman,


Keluarlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (QS. at-Taubah: 41)


Pajak berbeda dengan jizyah. Adapun jizyah adalah sebagian hak yang Allah berikan kepada orang muslim kepada orang-orang kafir sebagai tanda bukti ketundukan mereka kepada Islam. Dengan kata lain, jizyah hanya dikenakan pada orang-orang kafir yang baligh dan mampu, sehingga kaum muslim wajib melindungi jiwa dan harta mereka (untuk kemaslahatan umat muslim dan mereka). Jumlah pungutan jizyah pun tidak besar. Bagi golongan kaya, jizyah diambil dari mereka sebesar 4 dinar atau setara emas 17 gr per tahun. Golongan menengah diambil jizyah dari mereka sebesar 2 dinar atau 8,5 gr emas. Dan bagi golongan miskin berpenghasilan, mereka dikenakan jizyah sebesar 1 dinar atau setara 4,25 gr emas. Namun, besarnya jumlah jizyah juga tergantung ijtihad Khalifah. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa pemungutan jizyah ini tidak boleh memberatkan atau menyusahkan ahlu dzimmah, serta membebani mereka di luar kemampuannya. Adapun ahlu dzimmah yang miskin, tua renta dan tidak mampu membayar jizyah, mereka tidak dikenakan jizyah. Justru mereka mendapat santunan dari negara sebagaimana santunan kepada umat muslim. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau menugaskan Abdullah bin Arqam untuk memungut jizyah dari ahlu dzimmah. Beliau berpesan, 


"Ingatlah, barangsiapa yang meng aniaya kafir mu'ahid atau membebaninya diluar kemampuannya, atau menyiksanya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridla'an dirinya, maka sesungguhnya aku menjadi pembela dia (kafir mu'ahid) di hari kiamat."



Bagaimana? Berbanding terbalik dengan negara kapitalis bukan? Lalu dari mana sumber pendapatan negar Islam kalau bukan dari pajak?


Sumber pendapatan utama dalam negara Islam diantaranya anfal, ghanimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, harta milik umum, harta milik negara (tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya), usyur/cukai, harta tidak sah penguasa/pegawai, harta orang murtad, zakat dan terakhir adalah pajak. Yang paling utama ada pada pengelolaan SDA. SDA akan dimiliki oleh negara untuk dikelola dan dibagikan pada rakyat atau keperluan pembangunan negara. Bukan dimiliki oleh swasta apalagi asing seperti di negara kapitalis. Umpamanya, Gunung Grasberg (tambang emas Freeport) di Papua jika dikelola oleh negara Islam dengan sistem Islam yang menyeluruh, maka penghasilannya adalah untuk dibagikan kepada rakyat, juga pembangunan negara. Bukan dikuasai asing seperti sekarang, sedangkan rakyatnya miskin dan kelaparan, bahkan masih tega dikenakan pajak. Di negara kapitalis masyarakat dikenakan berbagai macam pajak bahkan untuk makanan, rumah dan kendaraan yang kita beli (milik kita sendiri) baik dari si kaya maupun miskin, dengan ancaman pembangunan akan tersendat jika masyarakat telat/tidak bayar pajak.


Tetapi, mengadopsi satu hukum Islam tentang pajak saja tidak akan cukup untuk memenuhi kemaslahatan umat. Hal ini diperlukan sebuah sistem yang lengkap (satu set tanpa tertinggal satupun) atau tercampur dengan sistem yang bukan dari Islam. Syariat Islam harus diterapkan secara total dalam kehidupan individu dan bernegara. Ideologi Islam harus diterapkan dan khilafah sebagai sistem pemerintahan. Jika hanya mengambil sebagian hukum dan meninggalkan hukum Islam yang lain, maka tak ubahnya seperti kondisi saat ini dimana kemaslahatan hanyalah sebuah utopis.

Post a Comment

Previous Post Next Post