Harga Beras Melambung Tinggi, Bukti Gagalnya Ketahanan Pangan




Oleh Suci Halimatussadiah 

(Ibu Pemerhati Umat)


Belakangan ini kita disuguhi berita tentang naiknya  semua harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali komoditas pokok yang merupakan kebutuhan utama yaitu beras, harganya melambung tinggi.


Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (3/1/2024) pukul 07.40 WIB harga beras medium dilaporkan turun tipis sebesar 0,15% menjadi Rp13.530 per kilogram. Meski turun, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900—Rp11.800 per kilogram. Sementara untuk beras premium, harganya di tingkat pedagang eceran naik menjadi Rp15.830 per kilogram (media online Bisnis.com, 5/2/2024)

 

Bahkan kini sudah menembus Rp18.000 per kilogram. Mengatasi hal ini, seperti biasa, impor selalu menjadi “jalan ninja” untuk mengatasi kenaikan harga. Impor juga dinilai sebagai upaya intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasaran. 


Tahun lalu, Jokowi memastikan akan kembali membuka opsi impor beras pada 2024 untuk memastikan stok di gudang bulog aman. Hal ini membuktikan bahwa negara telah gagal mewujudkan ketahanan pangan nasional.


Bagi sebuah negara, ketahanan pangan merupakan hal yang krusial dan harus diupayakan. Pasalnya, kedaulatan negara akan terganggu ketika negara tidak mampu menjaga ketahanan pangannya. Seharusnya negara dapat mewujudkan ketahanan pangan demi menjaga kedaulatan. Hal tersebut bukan hal yang mustahil, karena kita pernah mewujudkan swasembada beras pada 1984.


Swasembada pangan kini hanya tinggal kenangan. Saat ini kita justru bergantung pada beras impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Sungguh ironi karena negeri ini adalah negara agraris. Lahan kita luas, SDM juga banyak, tetapi sayang tidak didukung oleh riayah (baca: pengelolaan) yang baik oleh negara.


Menghadapi kondisi ini, seharusnya negara berusaha membenahinya dimulai dari memperbaiki sistem pertanian dalam negeri. Sayangnya, pemerintah malah mengadopsi regulasi internasional, yaitu Agreement on Agriculture WTO. Akibatnya, terjadi liberalisasi sektor pertanian secara besar-besaran. Pertanian dan nasib petani diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dan pangan dianggap sebagai komoditas yang harganya boleh naik turun mengikuti pergerakan pasar. 


Malang, nasib petani tidak ikut naik dengan kenaikan harga beras. Mereka tetap mengalami kesulitan karena dihadapkan pada mahalnya harga bibit, pupuk, dan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas penunjang pertanian, seperti peralatan, ilmu, dan keterampilan bertani.


Setelah panen pun mereka tidak bisa serta-merta menjual hasil pertaniannya karena telah terikat perjanjian dengan para tengkulak. Terkadang hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan modal atau tenaga yang telah dicurahkan. Akibatnya, petani tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas pertaniannya. Banyak dari mereka yang beralih mencari pekerjaan lain, bahkan menjual lahan pertaniannya. 


Alhasil lahan pertanian pun makin berkurang karena telah beralih fungsi menjadi pusat perekonomian, tempat wisata, pusat pemerintahan, atau pusat industri. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ketahanan pangan ini dengan proyek food estate. Namun, lagi-lagi proyek ini gagal dan malah meninggalkan sejumlah masalah.


Dalam Islam, negara bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, salah satunya pangan. Beras adalah salah satu sumber makanan pokok maka tentu negara akan memastikan ketersediaan barang dan stoknya aman. Kemudian negara juga harus memastikan rakyat bisa memperolehnya dengan mudah dan harga yang terjangkau. 


Negara Islam akan membangun industri di dalam negeri agar kebutuhan pangan bisa tercukupi secara mandiri tanpa perlu impor. Selain kebutuhan dalam negeri, negara juga akan menjaga ketahanan pangan jangka panjang dan mengantisipasi kemungkinan terburuk, seperti terjadinya bencana alam, pandemi, fenomena El Nino, atau hal buruk lainnya.


Negara juga bisa mencari alternatif makanan pokok pengganti beras agar konsumsi beras bisa berkurang. Selain itu, negara akan mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang ekstrem. Negara akan mengerahkan para ilmuwan dan pakar klimatologi untuk melakukan penelitian dan mencari solusi terkait hal tersebut.


Semua kebijakan tentang pertanian ini ditunjang pula oleh penerapan sistem ekonomi Islam yang menjamin pendistribusian kekayaan secara merata. Negara pun akan mengeluarkan kebijakan tegas dengan mengacu pada sistem sanksi/peradilan dalam Islam agar pihak-pihak yang “bermain” dalam masalah ketahanan pangan bisa mendapatkan hukuman. 


Berdasarkan hal tersebut, yakinlah bahwa hanya dengan penerapan Islam kafah semua mekanisme ketahanan pangan ini akan bisa diwujudkan, Insyaallah.


Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post