Konflik Agraria, Buah Pahit Sistem Kapitalis

 


Oleh: Intan Ummu Razka 


Dilansir dari JAKARTA, KOMPAS — Konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia meningkat sepanjang 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh pihak, khususnya pemerintah, harus menunjukkan sikap atau kemauan politik yang kuat untuk benar-benar menyelesaikan konflik agraria yang telah mengakar selama puluhan tahun ini.


Meningkatnya kasus konflik agraria terangkum dalam catatan akhir tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (9/1/2023). Catatan akhir tahun ini menyoroti tentang konflik agraria yang dialami masyarakat, khususnya petani hingga berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah sepanjang 2022.


Berdasarkan catatan KPA, 212 konflik agraria terjadi sepanjang 2022 atau meningkat 4 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 207 konflik. Kasus konflik agraria tertinggi berasal dari sektor perkebunan (99), infrastruktur (32), properti (26), pertambangan (21), kehutanan (20), fasilitas militer (6), pertanian/agrobisnis (4), serta pesisir dan pulau-pulau kecil (4).


Sementara dilihat dari wilayahnya, lima provinsi dengan konflik agraria tertinggi adalah Jawa Barat (25), Sumatera Utara (22), Jawa Timur (13), Kalimantan Barat (13), dan Sulawesi Selatan (12). Sumatera Utara juga menjadi wilayah dengan konflik agraria terluas mencapai 215.404 hektar.


Meski tidak signifikan dari sisi jumlah, konflik agraria sepanjang 2022 menyebabkan peningkatan drastis dari sisi luasan wilayah terdampak.Luas konflik agraria tahun 2022 yang terjadi di 33 provinsi ini mencapai 1,03 juta hektar dan berdampak terhadap lebih dari 346.000 keluarga.Sementara konflik agraria pada 2021 mencakup luas 500.000 hektar.


Sebanyak 212 konflik agraria terjadi sepanjang 2022 dan 497 kasus kriminalisasi dialami oleh pejuang hak atas tanah di berbagai wilayah. Upaya penyelesaian konflik agraria ini dipandang belum ada penyelesaian

Selain itu, KPA juga mencatat sepanjang 2022 telah terjadi 497 kasus kriminalisasi yang dialami pejuang hak atas tanah di berbagai penjuru tanah air. Angka ini bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 150 kasus dan 120 kasus pada 2020.


Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyampaikan,KPA melihat belum ada perubahan signifikan dan mendasar yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam penanganan serta penyelesaian konflik agraria. Respons pemerintah juga lemah dan lambat dalam upaya pencegahan sebelum konflik meluas ke permukaan.


Adapun Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1.Adanya kebebasan kepemilikan lahan, dengan diterapkannya sistem kapitalisme maka kebebasan kepemilikan lahan merupakan hal yg lumrah,  dalam kapitalis siapa saja yg memiliki modal dlm jumlah besar maka mereka bebas dalam memiliki sesuatu termasuk kepemilikan lahan, akibatnya para pemilik modal leluasa memiliki lahan ditambah lagi dengan kebijakan peraturan-peraturan pemerintah yang menguntungkan para pemilik modal menambah rakyat tidak berdaya dalam kepemilikan tanah

2.Alih Fungsi Lahan, perubahan penggunaan lahan pertanian atau perkebunan menjadi tujuan dasar industri atau pembangunan yang lainya, terkadang terjadi penggusuran lahan demi pembangunan-pembangunan industri oleh pihak swasta yang dibantu oleh kebijakan pemerintah, sementara lahan rakyat terampas dan rakyat kehilangan mata pencaharian nya sebagai petani

3.Kebijakan Pemerintah, regulasi lahan, atau kebijakan pertanian saat ini sangat terasa tidak memperhitungkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat,kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sangat terasa sekali tidak pro terhadap rakyat dan sangat menguntungkan para pemilik modal atau pengusaha, 

4.Eksploitasi berlebihan terhadap SDA. sumber  daya  alam  khususnya  tanah  dan  hutan  sebagai  aset pembangunan nasional di eksploitasi secara berlebihan dan lebih diutamakan kepada  kepentingan  pemodal  dan  golongan-golongan  tertentu  yang  dekat dengan kekuasaan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat, sehingga   menyebabkan   terjadinya   proses   peminggiran,   pemarjinalan kelompok  adat  yang  menyebabkan  kemakmuran  dan  keamanan  hidup mereka terganggu. 

Jika dilihat dari penyebab terjadinya konflik diatas konflik agraria satu keniscayaan dalam sistem kapitalisme. Apalagi kebebasan kepemilikan menjadi salah satu hak yang diakui

Sistem ini memungkinkan pengusaha atau pemilik modal berkuasa menentukan kebijakan negara yang menguntungkan kelompoknya. 


Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT (artinya),”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42). Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT (artinya),”Dan nafkahkan lah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57] : 7).Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Islam mengatur bahwa SDA yang menyangkut padang gembala, air dan api (minyak bumi dan gas alam) tidak boleh dikuasai individu. Atas dasar itu, khalifah tidak akan mengizinkan perorangan mengelola SDA demi keuntungan pribadi. Semua harta umum itu akan dikelola negara. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, ketika SDA itu jumlahnya sedikit, individu boleh mengelolanya. Berkaitan dengan kepemilikan individu, negara melarang setiap orang melakukan tindakan sewenang-wenang seperti merebut hak milik atau merebut paksa tanah milik orang lain. Tidak hanya itu, negara juga akan memberikan tanah kepada rakyat ketika mereka bisa menghidupkan tanah tersebut. seperti 

Sabda Nabi SAW, ”Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari) (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 79), Dalam islam semua diatur dengan jelas dengan penerapan hukum Allah SWT, karena hanya dengan hukum Allah yang bisa mengatakan semua permasalahan manusia.


Wallahu a'lam bish-shawab

Post a Comment

Previous Post Next Post