Serbuan Impor Beras Makin Melemahkan Kedaulatan Pangan



Oleh Hani Iskandar 

Ibu Pemerhati Umat


Dahulu Negeri Agraris, sekarang tak lagi! Beras pada umumnya merupakan makanan pokok masyarakat Asia, termasuk Indonesia yang pernah dikenal dengan sebutan Negeri Agraris dan gemah ripah loh jinawi ini. Pernah masyhur menjadi salah satu negeri dengan hasil pertanian yang tinggi, bahkan sempat mencapai ketahanan pangan di masa pemerintahan Presiden ke-2 RI, Bapak Presiden Soeharto. 


Wilayah pertanian dan perkebunan yang luas pada saat itu menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dalam lumbung padinya. Namun, gelar Negeri Agraris kini tak lagi terdengar. 


Bertahun-tahun lamanya negeri ini larut dalam nyamannya impor, para petani sangat menyayangkan hal ini. Harga beras dalam negeri anjlok karena kalah saing dengan beras impor, alih fungsi lahan yang menyebabkan area pesawahan dan pertanian makin hilang, belum lagi dengan harga bibit/benih yang tidak stabil, ditambah efek El Nino yang masih dirasakan hingga saat ini, walhasil tak ada lagi swasembada, apalagi kedaulatan. 


Pemerintah kembali menegaskan sikapnya untuk melakukan impor beras, dengan alasan bahwa stok beras nasional menipis dan menghadapi kondisi kritis jika tidak segera melakukan impor. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Gudang Bulog awal Januari 2024 lalu. Beliau mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras (media online cncbindonesia, 02/01/2024)


Namun, hal berbeda justru diungkapkan oleh Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, Beliau justru menilai pemerintah perlu membatalkan wacana impor beras pada 2024. Pasalnya, wacana impor beras secara nyata telah berdampak pada penurunan harga GKP (gabah kering panen) di tingkat petani. (media online Bisnis, 09/01/2024)


Perbedaan pendapat yang selalu ada antara pemerintah dan pengamat ahli pertanian selalu bergulir di tengah wacana impor, yang hampir-hampir tak pernah gagal untuk datang. Lalu jika harus mengurai permasalahan, apa sebenarnya penyebab hal tersebut bisa terjadi?


Pengelolaan yang Salah dalam Sistem Kapitalisme


Pada dasarnya, Indonesia adalah negeri makmur dan subur. Sejak dahulu tak ada yang meragukan betapa melimpah ruahnya hasil alam yang dimiliki Indonesia. Lahan yang subur dan membentang luas dari Sabang sampai Merauke, serta ditumbuhi berbagai varietas tumbuhan. 


Saking suburnya, bahkan terdapat syair yang menyebutkan bahwa kayu saja bisa tumbuh jika ditanam di tanah Bumi Pertiwi. Petani menjadi salah satu mata pencaharian yang penting dan sangat digemari. Karena bukan hanya lingkungan Indonesia yang mendukung, pada faktanya seorang petani adalah seorang ahli, pejuang kehidupan yang jasanya tidak bisa digantikan oleh profesi yang lain. 


Ia harus tetap ada dan diadakan, semata untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah dari pangan. Idealnya, semakin berkembangnya kehidupan yang ditunjang pesatnya teknologi dan digital, seharusnya bisa mempermudah, mempercepat, dan mendukung kedaulatan pangan yang diusahakan para petani. 


Pada faktanya hal itu tak terjadi, lahan pertanian yang seharusnya mampu menghasilkan bahan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia, justru saat ini dipersempit dan dialihfungsikan menjadi area pemukiman, perindustrian, pariwisata. Program investasi yang digulirkan pemerintah mengantarkan pada era pembangunan khas metropolis.


Gedung-gedung tinggi, pabrik-pabrik dan infrastruktur jalan seperti jalan layang atau jalan tol, akhirnya mau tidak mau harus mengambil lahan-lahan pertanian yang ada. Sudah jarang sekali penduduk yang memiliki pekarangan luas di depan atau di belakang rumahnya, jarang sekali ada generasi yang bercita-cita ingin menjadi petani karena beranggapan bahwa profesi tersebut tidak relevan dengan zaman, dianggap pekerja kasar tanpa keahlian dan kurang prestise. 


Banyak faktor yang mengebiri potensi pertanian di Indonesia. Walhasil, saat ini kita mengalami krisis pangan dan terpaksa terus menerus melakukan impor. Bukan hanya itu saja, sebagai peserta yang ikut dalam perdagangan bebas internasional, memaksa Indonesia untuk tunduk pada aturan Internasional, termasuk Ekonomi. 


Jual beli barang pangan secara bebas tanpa memperhatikan limit dan kebutuhan pangan dalam negeri bahkan pandangan para ahli merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia terhadap hukum Internasional yang bersifat kapitalistik yang cenderung menyerahkan persediaan barang produksi dan harga sesuai keinginan pasar. Negara hanya bertindak sebagai regulator bukan sebagai pengendali.


Islam Memperhatikan Kedaulatan Pangan


Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umatnya. Negara Islam yang menerapkan sistem Islam dalam bidang ekonomi, berdiri atas paradigma bahwa pemimpin adalah pe-ri’ayah/pengurus yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan pokok warganya. 


Kebutuhan pangan adalah salah satu yang menjadi prioritas karena jika terjadi kelalaian dalam penyediaan dan penyalurannya dapat menyebabkan kesakitan hingga kematian. Sehingga Islam sangat memperhatikan stok bahan pangan mulai dari regulasi penyediaan/pengadaan, proses untuk menghasilkan kualitas terbaik sampai pada distribusi bahan pokok pangan, hingga terjamin seluruh warga mendapatkannya tanpa memandang ia kaya atau miskin. 


Seperangkat aturan diberlakukan dalam hal pengelolaan lahan, jangan sampai pembangunan mengganggu bahkan menghilangkan potensi tanah untuk pertanian. Investasi akan diseleksi dan diawasi jangan sampai mengambil lahan bahkan merusak lahan pertanian. Proses penyediaan bahan pangan pun dipastikan melalui perhitungan yang akurat tidak menerka disertai teknologi canggih demi meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman pangan. 


Selain itu, mekanisme distribusi dirancang untuk memastikan sampainya bahan pangan kepada setiap individu warga dengan seperangkat aturan yang cepat dan memudahkan. Selain itu edukasi kepada masyarakat sehingga menjadi petani yang ahli bukan hanya buruh kasar, pasti senantiasa dilakukan. 


Gambaran kemaslahatan ini bukan isapan jempol, tetapi bisa kita temukan di masa-masa kejayaan Islam, seperti di masa Umar Bin Khattab yang rela memanggul gandum sendiri untuk diberikannya langsung kepada rakyat yang membutuhkan, atau pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang saat itu tak satu pun ditemukan warga yang kelaparan, bahkan tak ada yang mau menerima zakat saking keberkahan kecukupan yang luar biasa, dan masa-masa pemimpin Islam lainnya dalam sejarah. 


Maka, mengapa kita tak mencoba kembali kepada sistem Islam? "Sesungguhnya imam/pemimpin itu adalah ra’in, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al Bukhari).


 Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post