Perampasan Lahan dengan Dalih Pembangunan

Penulis: Siti Khaerunnisa


Konflik lahan nyata menjadi salah satu persoalan yang dihadapi rakyat. Namun, faktanya negara justru membuat aturan yang memudahkan perampasan tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Hal ini terbukti bahwa di satu sisi pemerintah mengatakan akan menargetkan pemberian sertifikat tanah akan selesai pada tahun 2024. Tetapi, di sisi lain pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional pada hari Jumat 8 Desember 2023. 


Dikutip dari Walhi.or.id (21/12/2023) Perpres 78/2023 dikatakan sebagai produk regulasi kesesatan logika hukum pemerintahan Jokowi. Perpres tersebut secara historis dikhususkan bagi kelancaran Program Strategis Nasional (PSN). Jika Perpres 56/2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek selain PSN. 


Terdapat beberapa masalah fundamental dalam peraturan tersebut. Pertama, presiden gagal memahami makna Hak Menguasai Negara (HMN). Kedua, presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Ketiga, “santunan” dalam beleid ini mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah. 


Keempat, simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali, justru melahirkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, dengan dalih pembangunan nasional oleh Perpres 78/2023, masyarakat yang mengelola tanah bisa diusir dari tanah tersebut dengan santunan. 


Sehingga dengan adanya Perpres 78/2023 maka alih-alih menyelesaikan konflik lahan dengan pembagian sertifikat, masyarakat bisa saja diusir dari tanah tersebut dengan pemberian santunan dengan dalih program pembangunan nasional. Sebagai salah satu bukti legalitas Perpres 78/2023 adalah konflik agraria seperti di Pulau Rempang, dimana badan penguasaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam akan dengan mudah mempercepat pengusiran masyarakat rempang dengan menggunakan Perpres tersebut. 


Rentetan fakta yang terjadi dalam berbagai konflik lahan yang terjadi di negeri ini menunjukkan penguasa yang tidak berdaulat karena kekuasaan di negeri ini justru berada di tangan segelintir orang yang memiliki modal yang berada di balik penguasa yang berkuasa saat ini. 


Narasi pembangunan PSN memang mengatasnamakan rakyat, namun rakyat justru tergusur dari tanahnya. Ruang hidup mereka dirampas oleh perusahaan-perusahaan swasta. Tak hanya itu, dengan alasan PSN modus perampasan lahan rakyat justru banyak dilegalisasi dengan adanya undang-undang. Contohnya pada proyek-proyek perubahan iklim, perdagangan karbon, pengembangan food estate, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain. Lagi-lagi pelakunya tidak lain adalah penguasa elit yang berkolaborasi dengan para pemilik modal. Inilah bukti adanya politik oligarki, yaitu kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elit politik. Politik oligarki niscaya lahir dalam sebuah negara yang menerapkan sistem Demokrasi Kapitalisme. 


Dengan penerapan sistem Demokrasi, manusia legal menjadi pembuat aturan sendiri atas nama mewakili rakyat. Sementara Ideologi Kapitalisme menjadikan pemilik modal bebas berkuasa, agar kekuasaan itu legal maka dibuatlah undang-undang. Jadi, selama sistem Demokrasi Kapitalisme masih digunakan untuk mengatur urusan Negeri jangan berharap konflik agraria selesai dengan tuntas.


Jika sistem Demokrasi Kapitalisme menyuburkan politik oligarki, khususnya dalam konflik agraria, maka tidak dengan sistem Islam. Saat sistem Islam diterapkan oleh negara yaitu dalam Daulah Khilafah, In syaa Allah keadilan akan dirasakan oleh umat manusia yang berada dalam naungannya. Keadilan ini bisa terwujud karena penguasa dalam sistem Islam memiliki pemahaman bahwa penguasa harus mengurusi umat, bukan tangan kanan dari oligarki. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (H.R. Bukhari). 


Terkait dengan perkara tanah, Islam telah mengatur dengan jelas dan rinci dengan menetapkan tiga status kepemilikan tanah, yaitu tanah yang boleh dimiliki oleh individu, tanah milik umum, dan tanah milik negara. Tanah milik individu seperti lahan pertanian, perkebunan, kolam, dan sejenisnya yang dikelola dan dimanfaatkan individu baik untuk memenuhi kebutuhannya, dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan.


Tanah milik umum adalah tanah yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, rel kereta, dan yang sejenisnya. Tanah milik umum haram dikuasai oleh swasta. Sedangkan untuk tanah milik negara diantaranya adalah tanah yang tidak memiliki pemilik (tanah mati), tanah yang ditelantarkan, tanah di sekitar fasilitas umum, dan lain-lain. 


Jadi, dalam pembuatan aturan undang-undang pertahanan negara Khilafah akan didasarkan pada prinsip-prinsip kepemilikan dan pengelolaan tanah sesuai dengan syariat kepemilikan tanah yang diatur oleh Islam. Sehingga kasus seperti perampasan tanah di Rempang dan yang lainnya tidak akan pernah terjadi. Karena tanah Rempang merupakan tanah milik masyarakat setempat, dan sudah didiami dan dihidupi sejak lama.
 
Wallahu a'lam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post