Konflik Agraria Terus Berulang Islam Memberi Solusi


Oleh: Andi Heni
 (Pemerhati Sosial) 


Konflik agraria merupakan konflik yang kronis dan hingga kini masih menghantui pengelolaan sumber daya agraria di indonesia bahkan dengan  jumlah dan intensitas kekerasan yang menyertai konflik hampir di seluruh wilayah indonesia menandakan adanya persoalan dimana akar konflik masih belum di benahi  dengan tuntas.  Sehingga tidak kunjung menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Sementara dinamika lokal, nasional dan global memberikan tekanan-tekanan baru yang berpotensi meningkatkan  terjadinya konflik agraria di banyak wilayah di indonesia


Meningkatnya kasus konflik agraria terangkum dalam catatan akhir tahun 2022 konsorsium pembaruan Agraria (KPA) Yang di luncurkan di jakarta , senin (9/1/2023). Catatan akhir tahun ini menyoroti tentang konflik agraria yang dialami masyarakat, khususnya petani kecil hingga berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah sepanjang 2022. Berdasarkan catatan KPA, sebanyak 212 konflik agraria terjadi sepanjang 2022  atau meningkat 4 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 207 konflik. Kasus konflik agraria tertinggi berasal dari sektor perkebunan, infrastruktur, properti, pertambangan, kehutanan, fasilitas militer, pertanian/agribisnis, serta pesisir dan pulau-pulau kecil


Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan urusan pertanahan. Konflik agraria merupakan konflik yang timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesengajaan terkait sumber- sumber agraria berupa Sumber Daya Alam (SDA) salah satu penyebab konflik agraria adalah penguasaan dan perebutan sumber daya alam. Secara umum, konflik agraria melibatkan banyak aspek  dan banyak regulasi, sehingga konflik agraria merupakan konflik yang kompleks. Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinnya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam lain, seperti kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan atas tanah adalah syarat keselamatan dan keberlanjutan hidup. Namun, karenakonflik agraria syarat keberlanjutan hidup itu porak-poranda.


Meningkatnya angka kasus konflik agraria semakin menegaskan bahwa penguasa belum mampu memberi penyelesaian secara tuntas. Pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban permasalahan ini sifatnya sistemik dan tidak bisa dilepaskan dari aturan yang saat ini tengah diterapkan yaitu kapitalisme demokrasi. Sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, yang salah satunya adalah merasa bebas memiliki.


Dalam kondisi seperti negara harus mengambil langkah tegas dan adil agar konflik tidak berulang kembali. Penguasa mempunyai kewajiban menyelesaikan permasalahan agraria secara tuntas tanpa mengambil keuntungan apalagi berpihak pada korporasi yang menjadi lawan rakyat dalam kasus sengketa.


Namun di sistem kapitalis hari ini, tampaknya hal ini sulit terwujud. Sebab dasar sistem ini adalah mengambil manfaat atau keuntungan sebesar besarnya. Jadi segala cara dilakukan agar keuntungan dapat di raih termasuk mengabaikan hak rakyat. Ditambah lagi sistem ini tidak diatur hukum kepemilikan lahan mana yang boleh di miliki individu, lahan negara, dan lahan yang termasuk kepemilikan umum sehingga haram di kuasai individu, negara, apalagi asing. Saat ini siapa yang bermodal dan memiliki akses pada kekuasaan, maka mudah menguasai lahan  dengan leluasan. Sedangkan rakyat kembali gigit jari.


Berbeda halnya jika mengambil islam sebagai solusi sengketa lahan, di dalam islam telah di atur secara rinci dan adil sehingga tidak mendzolimi pihak manapun dan tidak memihak pada salah satu pihak. Jadi, untuk mengakhiri secara tuntas kasus sengketa lahan maka harus ada perubahan menyeluruh dalam paradigma hukum saat ini.


Dan langkah yang tepat untuk di tempuh adalah menerapkan kembali syariat islam, hukum yang bersumber dari sang pencipta (Allah SWT) yang telah terbukti kebenarannya dan keberhasilannya telah di tunjukkan Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya selama 13 abad lamanya. Dengan mengambil langkah ini dan mengembalikan hukum status kepemilikan lahan seperti yang diatur oleh Allah SWT  akan menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terus berulang.


Kepemilikan lahan dalam islam harus barengi dengan pengelolaan atau pemanfaatannya. Jika di temukan lahan yng tidak tampak kepemilikan seseorang di atasnya maka boleh di miliki siapapun asalkan mampu mengelolanya. Sebaliknya pada lahan yang sah dimiliki oleh seseorang ditelantarkan selama lebih dari 3 tahun maka hak kepemilikan telah hilang darinya. Negara bisa menyerahkannya kepada orang lain untuk ia garap sebagai pemberian cuma-cuma dari negara tanpa kompensasi apapun karena termasuk tanah mati. Tanah mati adalah  tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun.


Terdapat riwayat bahwa khalifah umar ra telah menjadikan masa penguasaan tanah oleh seseorang adalah selama tiga tahun. Jika tanah itu dibiarkan begitu hingga habis masa tiga tahun lalu tanah itu dihidupkan oleh orang lain, orang yang terakhir inilah yang berhak atas tanah tersebut. Tindakan khalifah umar ra ini disaksikan oleh para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya

Dengan demikian, ketetapan ini menjadi Ijmak sahabat.


Dalam islam, segala yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata Allah SWT berfirman, "Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allahlah kembali (semua makhluk)." ( QS An-nuur 24:42).


Dengan demikian solusi atas konflik agraria hanyalah kembali pada syariat Islam bukan berharap pada sistem kapitalis hari ini yang menjadi sumber berbagai macam persoalan sengketa lahan.  Islam adalah jalan terang bagi seluruh problem yang hadir ditengah umat saat ini. Hanya kembali pada Islam kesejahteraan dan keadilan dapat kembali terwujud seperti 13 abad yang lalu saat islam  diterapkan Wallahualam bi shawab

Post a Comment

Previous Post Next Post