Konflik Agraria, Pemerintah Bela Pengusaha


Oleh : Ulfah Sari Sakti,S.Pi 
(Jurnalis Muslimah Kendari)


Konflik agraria merupakan suatu keniscayaan yang selalu berulang terjadi pada sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, sekaligus sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah lebih memilih membela investor (pengusaha) dibanding masyarakat, dengan alasan kesejahteraan masyarakat.


Dilansir dari Kompascom (9/1/2024),  sebanyak 212 konflik agraria terjadi sepanjang 2022 dan 497 kasus kriminalisasi dialami oleh pejuang hak atas tanah di berbagai wilayah.  Upaya penyelesaian konflik agraria ini dipandang belum ada perubahan signifikan.


Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 212 konflik agraria tahun 2022 meningkat 4 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumalh 107 konflik.  Kasus agraria tertinggi berasal dari sektor perkebunan (99), infrastruktur (32), property (26), pertambangan (21), kehutanan (20), fasilitas militer (6), pertanian/agrobisnis (4), serta pesisir dan pulau-pulau kecil (4).


Sementara dilihat dari wilayahnya, lima provinsi dengan konflik agraria tertinggi adalah Jawa Barat (25), Sumatera Utara (22), Jawa Timur (13), Kalimantan Barat (13) dan Sulawesi Selatan (12).  Sumatera Utara juga menjadi wilayah dengan konflik agraria terluas mencapai 215.404 hektar.


Meski tidak signifikan dari sisi jumlah, konflik agraria sepanjang 2022 menyebabkan peningkatan drastis dari sisi luasan wilayah terdampak.  Luas konflik agraria tahun 2022 yang terjadi di 33 provinsi ini mencapai 1,03 juta hektar dan berdampak terhadap lebih dari 346.000 keluarga.  Sementara konflik agraria pada 2021 mencakup luas 500.000 hektar.


Dari tiga tahun terakhir pemerintahan kedua presiden Joko Widodo, kami mencatat konflik agraria dari perusahaan plat merah juga semakin meningkat.  Dulu, perkebunan swasta, memang yang mendominasi, tetapi pelan-pelan perusahaan plat merah dengan konflik lama yang tak kunjung tuntas kembali meledak ke permukaan.       


Menjadi Rahasia Umum


Sudah menjadi rahasia umum jika konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan kepemilikan lahan dan hukum pertanahan yang cenderung memihak kepada investasi “atas nama kesejahteraan rakyat”, padahal faktanya kesejahteraan investor (penguasaha) dan kelompoknya.


Hal ini dapat dilihat dari kasus Rempang, yang mana warga Rempang harus terusir dari lahan yang telah mereka tinggali sekaligus jadikan lahan untuk menghidupi keluarga mereka.  Tanpa pemberitahuan plus edukasi dan anti rugi yang layak, terpaksa harus mengosongkan lahan yang akan dijadikan lokasi investasi.


Bukankah ini bentuk kedzaliman negara terhadap masyarakat?, yang mana seharusnya pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding investor (pengusaha), karena pemerintah menggaungkan bahwa investasi untuk kesejahteraan masyarakat.


 Guru Besar Hukum Agraria Universit Brawijaya, Ahmad Sodikin mengatakan konflik agraria telah terjadi sejak masa kolonial.  Jadi permasalahan utama masih terjadinya konflik agraria ini adalah ketiadaan keadilan sosial bagi masyarakat.  Petani dan masyarakat adat pun menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik agrarian ini.


“Sikap negara dan penjajah ketika datang dahulu itu sama, yakni merendahkan hukum adat.  Masyarakat adat selalu berjuang sendiri sejak dahulu dan lawan mereka adalah pengusaha yang didukung negara,” kata Ahmad.  


Ketidakjelasan kepemilikan dan hukum agraria semakin memperparah konflik agraria.  Negara atas nama kesejahteraan masyarakat dengan mudah memberikan hak pengeloaan hutan kepada oknum pengusaha.  Bandingkan jika masyarakat biasa yang tinggal dalam kawasan hutan dan mengelolanya, maka dengan cepat pemerintah akan mengeluarkan mereka dari hutan yang telah turun temurun dikelola tersebut, untuk diserahkan kepada pengusaha swasta. 


Direktur Jenderal, Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RB Agus Widjayanto mengungkapkan, konflik agrarian terus terjadi karena sampai sekarang masih terdapat ketimpangan penguasaan tanah.  (Kompas.Com/9/1/2024).  


Solusi Islam


Jika ditelisik, terjadinya problem perampasan tanah atau ruang hidup terjadi karena belum tuntasnya fungsi pemerintah, kepemilikan tanah dan hukum pertanahan.  Dalam Islam, ketiga hal ini sudah tuntas yang mana kepemilikan tanah dalam Islam terdiri dari kepemilikan individu, umum dan negara.


 Kepemilikan individu misalnya lahan pertanian, perkebunan, lahan untuk kolam dan sebagainya.  Dimiliki dan dimanfaatkan (dikelola) oleh individu (boleh dijual,  diwariskan, dihibahkan dan sebagainya). 

 

Kepemilikan umum misalnya lahan yang diatas atau didalamnya terdapat harta milik umum. Berupa  fasilitas umum (hutan, sumber mata air,dan sebagainya), barang tambang yang  jumlahnya tidak terbatas, jalan, laut, dan sebagainya.  Tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh individu, serta dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umum.  


Kepemilikan negara misalnya lahan yang tidak berpemilik, lahan yang  ditelantarkan lebih dari 3 tahun.  Dikuasai oleh negara, dikelola dan dimanfaatkan sesuai  kepentingan negara.


Pemerintah dalam Islam sangat amanah dalam meri’ayah masyarakat berkenaan dengan agraria karena menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah, hakikatnya adalah milik Allah swt semata, seperti firman Allah swt dalam QS An Nuur : 42. Kemudian Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya.


Dalam sistem Islam, tidak pernah terjadi konflik agraria karena masyarakat dan pemerintah paham bahwa perampasan tanah dan perampasan milik umum adalah haram.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat) seberat tujuh lapis bumi” (HR Bukhari dan Muslim), serta “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput dan api, dan harganya adalah haram” (HR Ibnu Majah).


Sungguh, betapa lengkap Islam mengatur tentang agraria.  Semoga saja sistem Islam segera tegak kembali serta menggantikan sistem rusak dan merusakan seperti saat ini.  Wallahu’alam bishowab.

Post a Comment

Previous Post Next Post