Konflik Agraria, Mengapa Kerap Terjadi Dalam Sistem Kapitalisme


Oleh: Uni Wulandari 


Salah satu konflik yang kerap terjadi di masyarakat adalah konflik agraria. Konflik agraria merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah.


Konflik agraria/lahan nyatanya menjadi salah satu persoalan kompleks yang kerap dihadapi rakyat. Perselisihan mengenai hak atas tanah sering melibatkan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Hal inipun didukung dengan regulasi aturan yang memudahkan perampasan tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Padahal jika diteliti , sebenarnya pembangunan tersebut bukanlah untuk kepentingan rakyat. Justru lebih dominan pada kepentingan korporasi.


Meningkatnya kasus konflik Agraria terangkum dalam catatan akhir tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (9/1/2023). Catatan akhir tahun ini menyoroti tentang konflik agraria yang dialami masyarakat, khususnya petani hingga berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintahan sepanjang 2022.


Apa yang terjadi di Pulau Rempang baru-baru ini cukup menyita perhatian publik. Sebab bentrokan terjadi antara sejumlah warga yang menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan Rempang ECO-City dengan aparat. Proyek tersebut membuat warga terancam kehilangan tempat tinggalnya.


Rempang merupakan salah satu contoh dari beberapa kasus konflik agraria yang terjadi. Konflik agraria yang terjadi menjadikan rakyat sebagai korban perlakuan kesewenang-wenangan dan represifnya pemerintah dan aparat. Buktinya, beberapa kasus lahan sering kali berakhir dengan kekerasan dan air mata.


Pada dasarnya tanah adalah aset paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber kehidupan. Dalam negar agraris, tanah merupakan sumber utama dalam berproduksi di Indonesia dalam hak kepemilikan, hak guna usaha, hak sewa, hak membuka tanah, semua diatur dalam regulasi undang-undang agraria.


Maka sudah selayaknya negara memiliki peran penting melindungi rakyatnya dengan tidak memihak kepada korporasi yang menjadi lawan rakyat dalam kasus sengketa konflik agraria.


Namun, konflik agraria yang terjadi di negeri ini sejatinya merupakan akibat dari paradigma kapitalisme yang memandang bahwa tanah yang secara legal boleh dikuasakan kepada perusahaan untuk dikelola secar komersial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.


Jika dalam pandangan islam, islam menjelaskan dengan gamblang bahwa konsep kepemilikan tanah adalah hak yang ditetapkan Allah SWT dalam syariat-Nya. Dalam sistem islam, lahan dibagi menjadi tiga status kepemilikan.

Pertama, milik individu, seperti pertanian, kebun, dan ladang.

Kedua, milik umum, yakni lahan yang didalamnya terdapat hutan, tambang, dan sebagainya. Islam melarang menguasakannya kepada korporasi.

Ketiga, milik negara, yakni yang tidak ada pemilik dan terdapat bangunan milik negara. Atas pengaturan kepemilikan tersebut, tidak diperkenankan bagi individu memiliki lahan umum meski diberikan konsesi dari negara.


Jika demikian, konflik agraria yang terjadi dapat dicegah dengan diterapkannya konsep kepemilikan tanah menurut islam. Wallahu alam bish shawwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post