Demokrasi Meniscayakan Ketidakpastian Hukum


Oleh: Lilik Solekah, SHI. 
(Ibu Peduli Generasi)


Indonesia mengalami kemunduran itu keniscayaan. Sebab hukum buatan manusia itu terjadi sebelum Allah menurunkan hukumnya secara sempurna. Kata Mahfud MD. yang dikutip Sabtu 6 Januari dari youtube UNIV Pahlawan di Indonesia terjadi kemunduran di berbagai hal, seperti pada investasi yang tidak maksimal, pembangunan ekonomi juga tidak maksimal, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lain disebabkan oleh terlalu banyaknya ketidakpastian hukum.



Bukti Ketidakpastian Hukum Dalam Demokrasi.


Ketidakpastian hukum ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada sistem demokrasi. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi memaparkan beberapa contoh kasus suap seperti halnya perizinan lahan, bupati lama memberikan izin giliran ganti bupati izin itu di berikan pada yang lain dalam artian yang memberikan suap lebih pada bupati baru. Ini lazim terjadi di area-area pertambangan.


Belum lagi kasus korupsi. Demokrasi di samping menyuburkan suap menyuap  meniscayakan adanya korupsi. Mahfud mengatakan ada investor besar yang ditampung oleh perusahaan swasta yang kemudian perusahaan tersebut bekerjasama dengan pejabat pemerintahan setempat untuk  menggarap proyek-proyek pemerintah.


Sekularisme Membuka Peluang Ketidakpastian Hukum.


Ada hal yang  perlu kita cermati bahwa tegaknya hukum karena berbagai faktor, baik kekuatan lembaga peradilan, Sumber Daya Manusia (SDM)  maupun kekuatan hukum itu sendiri.  Termasuk di dalamnya adalah penentuan model konsep bernegara dan sistem hukum yang berlaku. Dan kita dapati bahwa sistem hukum sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan tidak akan pernah mampu menciptakan kekuatan lembaga peradilan, terbukti tumpul keatas tajam kebawah. SDM juga tidak berlandaskan pada ketakwaan individunya sehingga ketika mengeluarkan kebijakan juga tidak melihat halal haram. Begitupun dengan kekuatan hukumnya, kuat  lembeknya tergantung  ketika menghadapi siapa dan strata ekonomi yang mana.


Di sisi lain, UU buatan manusia atau oleh individu yang  tidak memiliki kapabilitas justru membuka peluang ketidakpastian hukum dan munculnya kebutuhan akan aturan baru. Dan ini satu keniscayaan dalam sistem demokrasi sekuler yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat.


Islam Menjamin Kepastian Hukum.


Islam menetapkan sumber hukum adalah Al Qur’an dan as Sunnah.   Segala problem yang dihadapi manusia baik yang berkaitan dengan manusia sendiri, alam, binatang dan alam seisinya diputuskan dengan menggunakan syariat-Nya. Karena Allah telah membuat aturan sedemikian rupa agar terjadi keharmonisan dan keadilan dalam dunia yang diciptakan-Nya. 


Dalam Islam hukum bersifat tetap tidak berubah-ubah sesuai keinginan manusia dan juga untuk mewujudkan keadilan. Dengan pimpinan seorang khalifah yang tegas dan bertakwa, hukum akan tegak tanpa kecuali. Ingat bagaimana sikap Rasulullah dalam hal hukum "Jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.”

( dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum yang saat itu mau minta keringanan hukuman karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga serta putri dari Rasulullah sendiri). 


Rakyat akan selalu saling memberi nasihat kepada sesama atas ketidakadilan ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum syara' bahkan terhadap pemimpinnya yaitu  Khalifah serta ada hak untuk menyampaikan nasihat pada para petugas negara agar selalu taat pada Allah. Itu semua konsekuensi dari ketakwaan individu yang dibangun oleh negara  karena semua penduduk negara memahami adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas segala hal yang diperbuatnya. 


Maka dari sini tinggal kita yang mampu berpikir secara cerdas memilih sistem bersandar sepenuhnya pada pencipta dunia seisinya yang mampu menjamin kepastian hukum atau memilih sistem buatan manusia yang meniscayakan ketidakpastian hukum.

Post a Comment

Previous Post Next Post