Cerdas Memilih Pemimpin Cerdas Berdasarkan Sistem Islam

Oleh: Imas Royani, S.Pd.

Tahun 2024 identik dengan tahun politik dikarenakan tahun ini, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 akan serentak digelar pesta demokrasi yaitu pemilihan calon presiden & wakil presiden  (capres/cawapres) serta pemilihan calon legislatif  (caleg). Sebenarnya tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 

Waktu yang panjang memang. Tidak heran, dana yang dibutuhkan untuk kampanye pun besar. Meski ada batasan bagi dana kampanye caleg, diantaranya adalah bagi calon anggota DPR dan DPRD, sumbangan dana kampanye dibatasi paling besar Rp2,5 miliar dari perorangan. Kemudian, dana kampanye DPR dari perusahaan maksimal mencapai Rp25 miliar. Dilanjut, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPD maksimal sebesar Rp750 juta dari perorangan. (indonesiabaik online, 01/09/2023).

Dikutip dari  CNBC Indonesia (21/12/2023), Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis laporan terkait dana kampanye untuk para capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2024. Mengacu data di portal Sikadeka, dana kampanye berasal dari berbagai sumber, antara lain uang pribadi pasangan calon (paslon), dukungan partai politik, sumbangan perseorangan, serta kontribusi dari perusahaan dan badan usaha nonpemerintah. Adapun paslon nomor urut dua alias Prabowo-Gibran menjadi pasangan dengan dana kampanye paling banyak, yaitu Rp 31,43 miliar. Sementara paslon nomor urut satu, Anies-Cak Imin menjadi paslon dengan dana kampanye paling kecil, yaitu Rp 1 miliar. Sementara Ganjar-Mahfud MD mengakumulasi dana kampanye sebesar Rp 23,37 miliar.

Angka yang sangat fantastis. Andai saja ditotalkan, kemudian dibagiratakan kepada seluruh penduduk miskin Indonesia, tentu akan mampu mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan rakyat juga akan terwujud, bukan hanya sebatas obral janji atau hanya sebatas  menurunkan angka kemiskinan. Hanya angka.

Begitulah resiko yang harus ditanggung oleh negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem demokrasi butuh biaya yang mahal, tak ayal semua ini membuka celah  terjadinya praktek dari prinsip ekonomi kapitalis, yaitu bagaimana caranya agar modal yang telah dikeluarkan dapat kembali, bahkan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Jika dalam perdagangan antara pembeli dan penjual, maka dalam pemerintahan demokrasi, yang disebut penjual adalah para calon tadi dan pembeli adalah rakyat. Agar dagangannya terlihat menarik, maka harus dipromosikan dengan tampilan yang juga menarik, meski dengan sedikit tipuan dan rayuan gombal. Bagi penjual yang tidak punya modal, maka jalan termudah adalah meminjam kepada pemilik modal, dalam hal ini lazim disebut oligarki meskipun syarat yang diajukan berat karena oligarki tak jauh beda dengan rentenir. 

Dan rakyat (sebagai pembeli), sudah sepatutnya lebih cerdas  memilih barang yang akan dibeli. Jangan sampai tergoda diskon besar abal-abal. Apalagi yang dipilih adalah sesuatu yang akan menentukan nasib kita ke depan. Jangan pula tergoda rayuan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena setelahnya masih ada embel-embel kata yang tersamarkan, yaitu dari rakyat yang mana, oleh rakyat yang mana, dan untuk rakyat yang mana pula.

Saat ini yang kita pilih adalah calon pemimpin yang mampu dan bertanggung jawab  melindungi rakyat yang dipimpinnya. Bukan pemimpin yang ingin dilindungi oleh rakyatnya. Saat ini kita memilih wakil rakyat, yang mengerti dan mau mewakili segala beban penderitaan rakyat, bukan yang hanya mewakili kebahagiaan rakyat. Wakil rakyat adalah pelayan rakyat, bukan yang ingin dilayani oleh rakyat.

Namun, hanya memilih calon pemimpinnya saja tidaklah cukup. Sebagai pemilih cerdas, kita juga harus memilih sistem pemerintahan. Ibaratnya ketika kita menginginkan perjalanan nyaman dan aman, maka kita harus memilih pemandu/supir yang handal. Hanya saja, sudah beberapa kali ganti supir nyatanya keamanan dan kenyamanan belum juga kita dapat. Maka kita harus mengganti kendaraannya dengan yang lebih baik (body dan mesinnya). Jika hal ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan selevel Max Verstappen yang menjadi juara dunia Formula 1 2023 saja tidak akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Kita sudah tahu bagaimana bobroknya sistem demokrasi kapitalis, bahkan seorang profesor ternama di Indonesia pernah menyebutkan, "Jika malaikat masuk ke dalam sistem demokrasi kapitalis, maka akan berubah menjadi iblis". Meskipun kini pernyataan tersebut diralat, karena sang profesor telah terjerumus ke dalamnya.

Lalu, sistem seperti apa yang harus kita pilih? Kita adalah manusia. Manusia adalah hamba. Dan setiap hamba pasti ada yang menciptakan. Ibarat benda, ketika kita menginginkan agar benda tersebut sesuai penggunaannya serta tahan lama dalam pemakaiannya, maka kita harus mengikuti petunjuk pemakaian dan perawatannya yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat benda tersebut. Begitupun kita, jika menginginkan kebaikan bagi manusia maka sistem yang dipakai harus sistem yang dibuat oleh Yang Menciptakan manusia, artinya kita harus taat kepada Sang Pencipta dan Pengatur manusia, Dialah Allah SWT.

Allah SWT. telah menurunkan aturan yang sempurna bagi manusia melalui Rasul-Nya termasuk aturan tentang sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan Islam. Islam meletakkan kedaulatan (as-siyadah) di tangan syarak (Allah SWT.) dan Islam memberikan kekuasaan (as-sulthan) ada di tangan umat (rakyat). Hak menetapkan hukum di tangan Al-Khaliqul Mudabbir (Pencipta dan Pengatur). Tidak ada satu pun rakyat bernama korporasi raksasa yang bisa membeli kedaulatan syarak. Adapun kekuasaan diberikan kepada umat. Umat memilih penguasa atas dasar ridha dan pilihan bebas kedua belah pihak_pemilih dan yang dipilih_dalam rangka menjalankan syariat Islam saja, bukan yang lain.

Islam tidak mengenal tirani mayoritas ataupun tirani minoritas. Islam tidak mempermasalahkan jumlah manusia untuk menentukan kebenaran. Jalan perubahan dalam Islam bukanlah jalan memenangkan kedaulatan rakyat (as-siyadah li asy-sya’bi). Juga bukan people power (quwwatu asy-sya’bi) yang berpotensi menimbulkan benturan fisik antara rakyat dan penguasa/militer. Jalan perubahan Islam adalah jalan umat (thariqah umat).

Thariqah umat dipilih berdasarkan contoh perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw. yang berhasil mengubah masyarakat Arab jahiliah yang terbelakang menjadi masyarakat berperadaban tinggi setelah menerima kekuasaan Islam. Thariqoh umat juga dipilih karena sandaran kekuasaan yang sesungguhnya adalah umat yang sebelumnya telah menyadari hakikat kehidupan dengan pandangan yang benar, yakni kekuasaan dimunculkan melalui tangan umat untuk mewujudkan kedaulatan syariat.

Sejarah mencatat keberhasilan Rasulullah Muhammad Saw. membangun sistem pemerintahan ideal, yaitu masyarakat baru di Madinah al–Munawwarah. Rahasianya terletak pada thariqah umat untuk menghasilkan perubahan tanpa membutuhkan modal raksasa, bahkan tanpa ceceran darah umat setetes pun. Jalan Islam berhasil mewujudkan sebuah jalan perubahan yang damai yang selalu diimpikan oleh perubahan ala demokrasi (yang sungguh sayang tidak pernah terwujud).

Di Madinah al-Munawwarah, penjaga kekuasaan (ahlu nushrah) dari kalangan militer dan penguasa, yakni Sa’ad bin Muadz, menyerahkan kekuasaan (istilamul hukmi) kepada Rasulullah Muhammad Saw. tanpa didahului kudeta dan makar, tanpa money politik dan kontrak politik. Semua terjadi hanya melalui jalan dakwah ideologis tanpa kekerasan.

Melalui dakwah membangun kesadaran politik Islam pada diri umat di Yatsrib (Madinah), terwujud kerinduan mereka terhadap penerapan sistem Islam kaffah. Melalui dakwah politik, Rasulullah Muhammad Saw. terlebih dahulu membangun kesadaran umat akan tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai hamba untuk tunduk di hadapan pemilik kedaulatan, Rabb semesta alam.

Thariqah umat akan memunculkan kesepemahaman antara umat dan penguasa karena kedudukan keduanya sama sebagai hamba di hadapan Rabb mereka. Keberadaan muhasabah lil hukkam (koreksi terhadap penguasa) dalam dakwah politik Islam merupakan perwujudan kasih sayang umat kepada penguasanya. Landasan mengoreksi penguasa adalah takwa, bukan kebencian. Inilah yang dirasakan para pemimpin Yatsrib setelah mereka duduk membuka diri terhadap dakwah Islam yang dilakukan sahabat Mush’ab bin Umair, ra.

Thariqah umat inilah jalan yang mampu menghimpun manusia, baik rakyat maupun penguasa mereka dengan kasih sayang Islam. Dengan mengikuti thariqah ini, berarti kita telah melaksanakan amanah Rasulullah Muhammajd Saw. agar kita tidak hanya mengaku umatnya, tetapi juga diakui sebagai umatnya serta mendapat syafa'atnya. Maka dari itu, mari bersama-sama menapakinya dalam rangka memanusiakan manusia menuju tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai Khalifah (pemimpin) di muka bumi.

Wallahu'alam bishshawab.