Pencitraan Karhutla, Rakyat Terkena Imbasnya


Oleh : Dian Safitri


Negara mengklaim sudah melakukan usaha maksimal dalam menjaga hutan dan lahan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Tohir, menegaskan kalau pemerintah tidak pernah tidak serius dalam hal penanganan Karhutla dan segala hal yang mengancamnya. Seperti, illegal logging, kebakaran hutan, deforestasi dan perubahan iklim. Usaha itu dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan. Itu terbukti karena titik api telah berkurang secara signifikan hingga 82 persen, awalnya dari 1,6 juta hectare pada tahun 2019 berkurang menjadi 296 ribu hectare pada tahun 2020 (Rm.id, 30/11/2023).


Usaha yang diklaim telah maksimal oleh negara nyatanya di tahun 2021 naik lagi. Artinya penanganan karhutla belum dilakukan upaya maksimal. Meskipun secara tidak langsung karhutla tidak memicu kabut asap lintas batas tapi rakyat Indonesia tetap merasakan dampak buruknya. Seperti penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Mirisnya negara malah melakukan pencitraan terhadap negara lain dan abai terhadap nasib buruk yang menimpa rakyatnya sendiri. Pasalnya pada saat musim kemarau, rakyat dilanda kebakaran hutan dan lahan karena memang para pengusaha memanfaatkan untuk membuka ladang baru. Cara yang mereka tempuh sungguh merugikan banyak pihak terutama masyarakat. Menurut rilis resmi BNPB Indonesia 4 Maret 2019, mengatakan, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 99% adalah ulah tangan manusia dan 1% karena alam.


Tidak bisa dipungkiri semua itu terjadi karena rezim di negeri ini menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme yang lahir dari ideologi kapitalisme. Sistem fasad ini membolehkan swasta mengelola kekayaan negara dengan dalih investasi tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan dialami manusia maupun alam. Konsep ekonominya adalah modal sedikit dengan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan diperoleh melalui jalan halal atau haram. Karena asas ideologi ini adalah manfaat yang sebesar-besarnya. Allah SWT telah mengingatkan kita akan hal ini, dalam QS Ar-Rum ayat 41 yang artinya:


"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."


Hakikatnya hutan adalah milik Sang Pencipta Allah SWT yang diamanahkan pada manusia, untuk dijaga, dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai aturanNya. 

Islam mengatur hutan terkategori kepemilikan umum bukan milik individu atau negara. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:


"Kaum muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal : Air, padang rumput dan api."

(HR. Abu Dawud dan ibnu Majah)


Syariah mengatur bahwa pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara, tidak untuk diserahkan kepada pihak lain seperti swasta dan asing. Negara wajib mengembalikannya kepada rakyat untuk kemaslahatan mereka seperti untuk menjamin pendidikan, kesehatan dan sebagainya.


Adapun bagi pihak yang merusak hutan maka negara akan memberlakukan sanksi (ta'zir) yang tegas. Selain itu penguasa wajib memperhatikan pengelolaan alam agar terhindar dari dampak kerusakan ekosistem apalagi sampai membahayakan manusia.


Penerapan Islam secara menyeluruh dalam institusi Islam yakni khilafah akan mampu mewujudkannya karena Islam mewajibkan negaranya berfungsi sebagai pengatur (ra'in) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan dan lahan sehingga hak individu dan publik terjamin dalam memperoleh manfaatnya. Di sisi lain negara juga berfungsi sebagai junnah atau tameng bagi hutan dan lahan yang menjadi milik publik.


Wallahu'alam.

Post a Comment

Previous Post Next Post