Hanya Islam yang Mampu Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat

 

Oleh Ummu Syifa

Aktivis Muslimah


Memasuki bulan Desember rakyat kembali mengeluh tentang mahalnya harga-harga kebutuhan pangan. Sudah menjadi ritual tahunan, harga-harga barang maupun kebutuhan pokok merangkak naik menjelang akhir tahun. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, di antaranya terjadi penurunan kesejahteraan, menurunkan standar gizi dan ketahanan hidup mereka. Banyak masyarakat mengeluh karena pengeluaran harian mereka jadi membengkak namun tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan yang masuk. Sekretaris jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengaku heran karena kenaikan harga pangan justru terjadi jauh hari sebelum Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru). Bulan November ini hampir semua komoditas pangan mengalami kenaikan seperti beras, gula, cabe, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. (liputan6.com, 26/11/2023).


Jika kita cermati, pola dan ritual naiknya harga-harga pangan yang memberatkan rakyat, menunjukkan bahwa negara kita yang saat ini menerapkan sistem kapitalis sekuler telah gagal menjamin kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau. Negara seharusnya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga karena berbagai persoalan dengan kebijakan yang mendukung kemaslahatan bagi rakyatnya. Namun, hari ini mustahil terwujud jika negara hanya berperan sebagai regulator saja. Pengadaan pangan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat kini telah diambil alih oleh perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi keuntungan, tidak heran harga dengan mudah berubah sesuai keinginan mereka, tidak lagi murni karena permintaan dan penawaran. 


Selain itu, negara seharusnya mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sendiri dengan berbagai cara seperti membangun teknologi dan industri sendiri dalam sektor pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Sehingga pemenuhan kebutuhan pangan rakyat akan menjadi lebih mudah  tidak lagi bergantung kepada impor dari negara lain. Adapun kebijakan-kebijakan terkait pangan, negara tidak akan mau untuk diatur atau tunduk kepada pihak mana pun karena ini menyangkut kemaslahatan masyarakat, sehingga negara berdaulat dalam pengaturan pangan.


Selama yang diberlakukan adalah kebijakan yang pro kapitalis, rakyat akan terus menghadapi derita panjang di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalis yang telah terbukti gagal memenuhi kebutuhan rakyatnya.


Sunguh berbeda dengan pengaturan Islam. Islam menjadikan penguasa sebagai ra’in yang wajib mengurus rakyat dan memenuhi kebutuhannya. Negara harus melakukan segenap cara untuk mewujudkan hal itu. Islam telah mengamanahkan kepada negara untuk menguasai dan mengelola sektor dan industri pangan demi ketahanan dan kemaslahatan rakyat. Negara akan melakukan berbagai cara demi terwujudnya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa harus bergantung kepada negara lain (impor). Negara akan memastikan pemenuhan dan distribusi kebutuhan pokok sampai dengan mudah kepada orang per orang. Penguasa seharusnya mengambil pelajaran dari khalifah  Umar bin Khattab yang kala itu menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau memanggul sendiri gandum untuk seorang wanita dan anaknya yang lapar karena luput dari pengurusannya. Selain itu negara akan melakukan pengawasan pasar dengan menerapkan sanksi bagi para pelaku ikhtikar (penimbun) barang yang mengganggu kestabilan  harga. 


Sudah saatnya kita kembali kepada Islam. Hanya Islam yang mampu menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Penerapan Islam secara kafah akan mampu memenuhi kebutuhan pangan, mewujudkan ketahanan dan kemandirian terhadap pangan.


Wallahu a'lam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post