Berkurangnya Ruang Hidup Membuat Harga Rumah Mahal


Oleh : Bunda Twins


Jakarta, CNBC Indonesia - Harga rumah terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Masyarakat yang memerlukan rumah pun harus merogoh kocek dalam. Rata-rata budget yang perlu disiapkan untuk menebus rumah pun sudah mencapai miliaran.

"Budget orang indonesia Rp 1-2 miliar paling banyak, di atas itu tergolong niche, di atas Rp 5 miliar lebih niche lagi," ungkap Director Research & Consultancy Services Leads Property Martin Samuel Hutapea dalam Property Market Outlook 2023 dikutip Jumat (1/12/2023).


Dari data Leads Property, untuk rumah komersial harga rata-rata rumah per unit di Jabodetabek sudah mencapai Rp 2,5 miliar. Wilayah dengan persebaran rumah subsidi diantaranya adalah pinggiran Depok, Tangerang serta Bogor. Namun harga rumah di wilayah tersebut saat ini sudah tinggi, diantaranya Bekasi mencapai Rp 1,5 miliar, Depok 1,8 miliar, Bogor Rp 0,9 miliar dan Tangerang Rp 3,1 miliar.

Adapun secara keseluruhan di Jabodetabek pasar rumah tapak di kuartal III 2023 sebanyak 162 ribu unit. Tiga wilayah terbesar adalah Tangerang yang mendominasi dengan 44%, disusul Bekasi 25% dan Depok 21%. Demi mempermudah masyarakat membeli rumah, masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pun kian bertambah panjang.


"Bank memperpanjang KPR jadi 20-25 tahun jadi per bulan masih mampu orang Indonesia beli, dulu cuma 10 tahun, 15 tahun kan berat. Tapi biasanya orang Indonesia beli di usia 30 tahun, 25 tahun kemudian di usia 55 pensiun," tutupnya.

----

Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Papan Rakyatnya

----

Mahalnya harga rumah atas hunian  merupakan kebutuhan pokok berupa papan sejatinya adalah bukti gagalnya negara menjamin kebutuhan rakyatnya tak heran masih banyak warga negara ini yang hidup tanpa tempat tinggal yang layak, mereka adalah puluhan juta masyarakt yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sulitnya rakyat keluar dari garis kemiskinan adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di negri ini. 


Sistem ekonomi kapitalis yang 

tidak membatasi kepemilikan individu telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan simiskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penerapan sistem kapitalis harga tanah dan rumah terus melambung . Sistem ekonomi kapitalis juga telah meliberalisasi lahan di negri ini, sehingga negara memberikan konsensi  kepada pihak swasta yang mengelola lahan akibatnya lahan perumahan berada dalam kendali dan kekuasaan pengembang. Pihak korporat pun dengan leluasa membangun hunian di tanah tanah tersebut dan mengkomersialisasikannya kepada rakyat demi mencari keuntungan. Kondisi demikian ini diperparah dengan keberadaan negara yang hanya bertindak sebagai legulator bukan pengurus dan pelayan rakyatnya. 


Sistem politik demokrasi yang diterapkan di negri ini telah menjadi negara berlepas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi rakyat. Negara malah menyerahkan kepada pihak korporasi dengan alasan investasi yang akan menambah pemasukan negara. Liberalisasi harta milik umum seperti barang tambang yang merupakan bahan baku pembuatan semen dan pasir, batu dan kayu dari hutan ikut menambah beban rakyat dalam membangun rumah karena bahan bahan tersebut telah dikomersialisasikan oleh pihak swasta atau saing.


----

Negara Khilafah Menjamin Kebutuhan Papan Rakyatnya. 

----

Sesungguhnya kebutuhan papan berupa rumah akan selsai dibawah pengaturan islam dalam bingkai negara khilafah, penerapan islam kaffah meniscayakan rakyat dapat mengakses rumah yang layak, nyaman, aman, terjangkau. Dan syariat islam telah menetapkan bahwa negaralah pihak yang bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan sandang, pangaannya, pendidikan dan kesehatan. 


Sebagai legulator yang menyerahkan seluruh urusan tersebut kepada pihak swasta atau asing, negara tidak dibenarkan. Mengalihkan tanggung jawab kepada operator baik kepada pengembang maupun bank bank. Sebab Rosulullah SAW bersabda: 

_"Imam atau khilafah adalah Rain atau pengatur dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (H.R Al Bukhari)_


Kebutuhan pemenuhan papan atau hunian bagi rakyat ditempuh negara khilafah melalui beberapa mekanisme yang seluruhnya bersumber dari syariat islam


Penerapan sistem ekonomi islam memastikan rakyatnya khususnya para laki laki penanggung nafkah, yang mampu bekerja mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Khilafah tidak akan membiarkan rakyatnya hidup sebagai pengangguran sementara mereka mampu bekerja. Seba hal ini akan menjatuhkan pada jurang kemiskinan. Penghasilan rakyat itulah yang akan digunak untuk memenuhi  kebutuhan pokoknya termasuk rumah hunian. Adapun rakyat yang tidak mampu bekerja atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi perumahan maka negara akan bertanggung jawab secara lngsung dalam memenuhi kebutuhan mereka. 


Lahan lahan milik negara langsung dimanfaatkan untuk membangun perumahan  bagi rakyat miskin, negara juga dapat memberikan tanahnya secara cuma cuma agar mereka dapat membangun rumah ditanah tersebut.


Khilafah sebagai regulasi islam dan kewajiban khilafah akan lebih memudahkan seseorang memiliki rumah. Islam melarang penelantaran tanah selama 3 tahun oleh pemiliknya, jika hal tersebut terjadi maka negara berhak memberikanya pada orang lain termasuk untuk pendirian rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

_"Siapa yang mempunyai sebidang tanah hendak nya ia menanaminya atau hendaknya diberikan pada saudaranya apabila dia mengabaikannya maka hendaknya tanah itu diambil (H.R Bukhari)_


Islam telah menetapkan harta milik umum sebagai milik bersama kaum muslimin yang tidak boleh dikomersilkan oleh segelintir orang. Pemanfaatan harta mulik umum secara langsung maupun tidak langsung akan memudahkan seseorang memiliki rumah.


Seseorang bisa secara langsung mengabil kayu dihutan dan bebatuan dikali untuk bahan bangunan rumahnya. Negara juga bisa mengelola terlebih dahulu kayu kayu milik umum dijadikan papan triplek dan batang kayu sebagai bahan bangunan rumah dan mendisrtibusikannya kepada masyarakat. Negara juga akan mengelola barang tambang untuk hasilkan besi, alumunium tembaga dan lain lain menjadi bahan bangunan yang siap pakai dengan demikian individu rakyat dengan mudah menggunakannya baik secara gratis maupun membelinya dengan harga terjangkau atau murah. 


Negara melarang bisnis properti yang batil dan menyulitkan seperti pinjaman dengan bunga , denda, sita, asuransi akan ganda dan sebagainya. Sesungguhnya hanya khilafah yang menjamin  kebutuhan hunian  yang layak bagi masyarakat.


Wallohu alam bisowaf

Post a Comment

Previous Post Next Post