Sistem Kapitalis Penyebab Kesenjangan Pekerja


By : Ratna Munjiah 
(Pemerhati Sosial Masyarakat)


Ruang lulusan perguruan tinggi lokal di Kaltim agar berkontribusi di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai masih minim. Alasannya, syarat perguruan tinggi yang ditetapkan pada seleksi terbuka penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Otorita IKN, terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).


Sementara di Kaltim, belum memiliki perguruan tinggi terakreditasi unggul. Dikutip darihttps://www.banpt/, akreditasi perguruan tinggi di Kaltim hanya ada baik sekali atau sangat baik. Terdapat enam perguruan tinggi yang mengantongi akreditasi baik sekali. Yaitu, Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) di Samarinda, lalu Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong di Kutai Kartanegara (Kukar).


Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (Stiepan) Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Dirgahayu di Samarinda, dan Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda. Sementara itu, syarat PPNPN IKN yang diwajibkan adalah sarjana (S-1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4. Lalu, perguruan tinggi yang terakreditasi sangat baik BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.


“Itu standar yang tidak cukup objektif. Melihat kondisi SDM yang ada di Kaltim,” kata Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Wilayah Kaltim Rendy Susiswo Ismail kepada Kaltim Post di Hotel Platinum, Rabu (1/3). Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kaltim (Yapenti-DWK) ini menilai, sebelum dilaksanakan seleksi terbuka PPNPN Otorita IKN, semestinya melibatkan perguruan tinggi di Kaltim untuk mendesain persyaratan dan ketentuan beserta kompetensi yang diperlukan Otorita IKN.


“Kalau sekarang membuat persyaratan dengan grade yang tinggi. Kalau standar ini yang diterapkan, mungkin lulusan perguruan tinggi, seperti UI (Universitas Indonesia) dan ITB (Institut Teknologi Bandung) saja yang bisa mendaftar. Dan menutup kesempatan perguruan tinggi di daerah,” kritiknya. Meskipun tahapan pendaftaran PPNPN Otorita IKN sudah berakhir, dan saat ini tinggal menanti hasil seleksi administrasi, Rendy berharap ada porsi yang diberikan untuk pelamar dari Kaltim yang ditetapkan secara proporsional.(https://kaltimpost.jawapos.com/utama/02/03/2023/syarat-seleksi-calon-pegawai-otorita-ikn-dinilai-memberatkan-daerah-sarjana-kaltim-gigit-jari).


Syarat seleksi calon pegawai otorita IKN dinilai memberatkan daerah akibatnya sarjana Kaltim gigit jari. Bagaimana tidak gigit jari saat IKN butuh tenaga kerja yang banyak tetapi pusat malah mendatangkan banyak tenaga dari luar daerah, ya akhirnya tenaga lokal yang tersaring sedikit  dan menduduki jabatan yang tidak strategis.


Sejatinya ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara, dan pembangunannya harus merata sampai ke pelosok. Namun faktanya saat ini pekerja tidak memiliki lapangan pekerjaan dan yang menjadi masalah berikutnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) tidak sama ditambah lagi  pembiayaan anggaran yang jomplang ke daerah-daerah dekat ibukota negara,  sukuisme kedaerahan pun sangat terasa.


Terjadinya berbagai problem tersebut disebabkan penerapan sistem kapitalis liberal, sehingga ketidakadilan sangat terasa. Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam.


Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan memerintahkan manusia bekerja, baik untuk mencapai kehidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan hidupnya, maupun untuk amal shaleh, karena bekerja itu sendiri bersifat ibadah semata-mata kepada Allah SWT. (QS At-Taubah (9): 105).


Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu’ah: 10, yang artinya, “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.”


Ayat ini diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: “Tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri.”


Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).


Sehingga negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan baik. Sistem Islam akan menyiapkan lulusan perguruan tinggi dan SDM yang tangguh dan berkualitas serta bertakwa.


Dalam Islam, hak-hak manusia telah dijamin Allah SWT. Allah SWT telah memberikan semua apa yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, udara untuk bernafas, air untuk minum, dll. Jika Allah berbuat demikian, mengapa masih ada manusia yang mengekang hak-hak manusia yang lain, mengapa masih ada majikan yang tidak memenuhi hak-hak pekerjanya.


Terdapat perbedaan  yang mendasar antara pandangan Islam dan konvensional. Perbedaan tersebut ada dua. Yakni (1) Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral atau kemanusiaan sedangkan konvensional tidak. (2) Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi. Tetapi juga menembus batas kehidupan, yaitu

dimensi akhirat yang disebut juga dengan pahala sedangkan konvensional tidak.


Islam adalah solusi dari berbagai macam problematika kehidupan. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkan agar sistem Islam dapat di terapkan dalam kehidupan, sehingga kebaikan, kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh umat.Wallahua'lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post