Raperda, Efektifkah Meminimalisir Penyimpangan Seksual?


Oleh Arini Faiza

Pegiat Literasi


Problematika kehidupan rakyat negeri ini semakin hari seolah tidak ada habisnya. Selain masalah ekonomi yang tak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk akibat  naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, problem sosial juga tidak kalah memprihatinkan. Mulai dari meningkatnya pengangguran, maraknya kemaksiatan,  bahkan penyimpangan seksual yang banyak terjadi di berbagai daerah dan hingga saat ini  masih belum tersolusikan.


Menyoroti banyaknya kasus penyimpangan seksual yang terjadi di wilayah Jawa Barat,  Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto atau yang akrab disapa Kang Sugih mengungkapkan rencananya untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ia berharap dengan adanya Raperda akan menghambat penyebaran penyimpangan seksual, sekaligus menjadi rambu-rambu bagi para pelaku, sehingga berbagai kasus asusila  dapat diminimalisir. Apabila telah disahkan menjadi Perda, nantinya aparat Satpol PP dapat bertindak cepat saat didapati indikasi kemaksiatan baik berupa pergaulan bebas, maupun penyimpangan seksual di Masyarakat. (bedanews.com, 10 November 2023)


Seyogyanya, keberadaan Raperda tentang penyimpangan seksual mendapat sambutan baik dari masyarakat. Pasalnya, selama ini hukuman bagi pelaku tindak asusila dianggap belum maksimal, bahkan tidak dianggap sebagai kejahatan selama dilaiukan suka sama suka. Akankah Raperda ini menjadi solusi efektif untuk menghentikan penyebaran sex menyimpang? Mengingat banyak kasus terjadi tidak hanya di wilayah Kabupaten Bandung saja.


Penyimpangan seksual baik berupa LGBT+ maupun tindak asusila lainnya telah menjadi isu nasional bahkan global. Yang artinya permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemimpin daerah, tetapi menjadi kewajiban negara. Sayangnya, penguasa seolah berlepas tangan, dan memilih menerima mereka sebagai bentuk keragaman dan bukan kejahatan. Ketiadaan payung hukum yang tegas, membuat para pelaku sex menyimpang seolah mendapatkan angin segar, sehingga mereka berani secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya.


Ketika ide kebebasan diagung-agungkan, agama (Islam) dipinggirkan maka wajar berbagai perilaku asusila marak di tengah masyarakat. Inilah buah dari diterapkannya sistem demokrasi sekular. Agama tidak dijadikan standar dalam tolok ukur perbuatan, tetapi diajari untuk bebas berpendapat juga bertingkah laku. 


Alhasil muncullah berbagai perilaku menyimpang yang bahkan bertentangan dengan fitrah manusia seperti LGBT+ dan lain sebagainya. Dalam sistem ini manusia bebas menentukan jalan hidupnya selama tidak merugikan orang lain. Lemahnya hukum membuat masyarakat pun tidak berdaya, mengingat penyimpangan seksual bukan merupakan kejahatan yang bisa dijatuhi sanksi.


Dengan adanya sekularisme, orang mempelajari agama lebih dalam, tak jarang mereka dianggap sebagai kelompok radikal. Sementara itu kondisi generasi tengah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, mereka telah banyak terjangkiti propaganda barat yang mengedepankan kesenangan dunia. Padahal masa depan bangsa berada di tangan mereka. Entah bagaimana nasib negeri ini jika para pemudanya sibuk dengan urusannya sendiri dan jauh dari keimanan kepada Sang Pencipta.


Beginilah apabila hawa nafsu manusia dijadikan sumber hukum, kebahagiaan hanya diukur dengan materi dan kepuasan duniawi. Sistem sekuler demokrasi telah terbukti membawa kerusakan bagi umat manusia. Sangat jauh berbeda dengan aturan Islam, yang merupakan warisan Rasulullah saw. dan memiliki berbagai mekanisme dalam memecahkan berbagai persoalan umat, termasuk penyimpangan seksual dan tindak asusila lainnya.


Maka diduga kuat adanya Raperda tidak akan mampu menghentikan penyimpangan seksual walaupun hanya sekedar diminimalisir, selama penyebab utamanya yaitu demokrasi sekular masih diterapkan di negeri ini.


Penyimpangan seksual adalah masalah sistemik, ditimbulkan dari penerapan sistem yang salah. Oleh karena itu solusinya bukan hanya memikirkan hukuman apa yang mampu menghentikannya, tapi bagaimana agar ide kebebasan hilang di tengah masyarakat. Maka solusinya tiada lain hanyalah sistem Islam yang mengajarkan ketaatan bukan kebebasan yang kebablasan.


Dalam Islam hanya ada pernikahan laki-laki dan perempuan, itu pun harus dilakukan sesuai dengan syariat. Penerapannya yang menyeluruh akan menjaga umat dari pemikiran sesat LGBT+. Allah Swt. telah menetapkan aturan yang terperinci seperti mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sejak dini mulai dari memisahkan tempat tidur anak-anak, melarang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, serta berbagai hukum lainnya.


Terkait sanksi, Islam mengharamkan penyimpangan seksual apapun jenisnya dan mengkategorikan kedalam tindak kejahatan. Bahkan ancaman hukuman bagi homoseksual tidaklah ringan, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

“Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth as. maka bunuhlah pelaku dan pasangan (kencannya).” (HR. Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah)


Hukuman berlaku bagi semua pelaku, tidak dibedakan apakah sudah menikah ataukah belum. Sedangkan untuk lesbian dan penyimpangan yang lainnya kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa. Penerapan sanksi yang sempurna akan mampu menghindarkan kaum muslim dari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan syariat. Masyarakat akan terkondisikan hidup dalam suasana mulia, keluhuran akhlak, kehormatan, martabat, ketentraman, dan kesejahteraan. Namun semua itu hanya dapat terwujud apabila aturan Islam diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh institusi negara.


Wallahu a'lam bi ash shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post