Ekonomi Indonesia diprediksi menjadi negara gagal.Dan untuk mengembalikan kemajuan bangsa pemerintah mendorong para keluarga untuk berdaya secara ekonomi, menjadikan pola asuh yang baik bagi anak-anaknya, benarkah sikap demikian?
Seperti dilansir dari jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut Indonesia memiliki potensi gagal menjadi negara maju pada 2045 jika perekonomiannya tetap tumbuh di kisaran 5%. Potensi itu diungkapkan dalam White Paper bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Dalam White Paper tersebut terungkap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan syarat perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya China, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil, ketika mereka pertama kali masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi.LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%, rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir, hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7%.Ditambah lagi,berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di level 4,9% pada 2003, meski sempat naik 6,9% pada 2007. Pada 2013, kembali menyusut dan menjadi hanya tumbuh 5,78% hingga akhirnya pada 2014 tumbuhnya hanya 5,01%.
Sistem demokrasi melahirkan pemimpin yang abai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Hasto Wardoyo, SpOG(K), menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia. Menurutnya, penyebab utama tingginya angka perceraian karena toxic people. Dan untuk menyelesaikan problem tersebut Hasto mengatakan bahwa mendidik keluarga cukup dengan asah, asih dan asuh. "Asah diajari ilmu agama yg baik, asih dikasihani dengan sebaik baiknya, asuh diimunisasi kemudian diberikan perlindungan yang baik," kata Dokter Hasto.Dalam paparan terkait tema keluarga, Hasto menjelaskan bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. BKKBN kemudian mendefinisikan pembangunan keluarga itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dari pernyataan diatas mengindikasikan bahwa pemerintah berlepas tangan dari setiap permasalahan yang muncul dan masyarakat termasuk keluarga malah dijadikan sebagai kambing hitam atas setiap persoalan yang menimpa negri ini, mulai dari faktor ekonomi.Pada akhirnya para keluarga termasuk perempuan dijadikan sebagai bumper ekonomi penopang devisa negara, belum lagi masalah generasi,. Keluarga dituntut untuk menjadi pioner kebaikan yang akan membawa energi positif bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mereka digiring pemikirannya untuk menerima segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah yang notabene selalu mengikuti arahan dari tuannya (baca:penjajah), sementara disisi lain, keluarga dituntut untuk membentengi istri dan anak-anaknya dari pemikiran ataupun sikap yang menyimpang serta membahayakan ekonomi,moral ataupun kemunduran generasi. Inilah ciri dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang mengadopsi aturan kebebasan kepemilikan yang pada akhirnya masyarakat terus didorong untuk bersaing dalam rangka menaikkan taraf kehidupannya.Negara dalam ruang lingkup kapitalisme liberal senantiasa meniscayakan adanya konflik kepentingan yang berujung pada siapa yang kuat dialah yang berkuasa.Berbagai program yang telah menghabiskan dana milyaran rupiah yakni mulai dari BLT, hingga ribuan TKW dikirim keluar negri, juga diterbitkannya UU TPKS sampai dibentuk satgas bullying nasional,yang pada faktanya kesemuanya ditunggangi oleh kepentingan ideologi yang bernama kapitalisme. Maka wajar, selama negara ini mengadopsi minseat berfikir ala kapitalis, selama itu pula negri ini akan tetap berada keterkungkungan sistem yang merusak seluruh lini kehidupan. Oleh karena itu , selama negri ini tergantung pada sistem yang dibuat oleh penjajah maka jangan harap ada perubahan kearah yang lebih baik.
Mungkinkah menjadi negara maju dengan bertumpu pada peningkatan peran keluarga?
Penerapan demokrasi kapitalisme sejatinya adalah yang menjadi biang kerok terjadinya karut marut negri ini, dan Indonesia tak akan mampu menjadi negara maju jika masih berlandaskan kapitalisme, karena akan selalu berada dalam posisi terjajah tergantung kepada negara lain. Maka dari itu,tidak bisa menggantungkan tujuan memajukan bangsa dengan hanya sekedar memperbaiki keluarga,akan tetapi harus ada perombakan sistem jika negri ini ingin terentas dari problem kemiskinan atapun degradasi moral generasinya.Tersebab,keluarga hanya merupakan institusi terkecil dalam sebuah masyarakat dan negara. Keluarga juga sebagai jalan untuk melestarikan keturunan agar tidak terjadi depopulasi penduduk dunia dan agar estafet perjuangan untuk membangun sebuah peradaban bisa terus berlangsung.Maka hal yang sangat aneh bin ajaib ketika ada pernyataan yang mengungkapkan bahwa keluarga menjadi tumpuan maju tidaknya sebuah bangsa. Di sisi lain, aneh ketika negara melimpahkan tanggungjawab menjadi negara maju tersebut kepada keluarga . Hal ini mencerminkan negara tidak memiliki visi ideologis, abai pada kewajiban sebagai negara .Padahal terbentuknya sebuah institusi negara adalah dalam rangka supaya seluruh kebutuhan hidup individu serta hajat hidup orang banyak bisa terpenuhi yakni mulai dari kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), serta kebutuhan kolektif yaitu akses pendidikan, kesehatan serta keamanan bisa terealisasi secara keseluruhan, dan yang paling penting adalah terpenuhinya kebutuhan spritual yang menjadikan rem bagi setiap pola pikir dan pola sikapnya.
Khilafah IsIam tumpuan sekaligus pemelihara urusan umat
Rasulullah SAW bersabda:“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Keberadaan kepala negara dalam sistem IsIam pada hakikatnya adalah merealisasikan hukum syari'ah yang memang sengaja Allah SWT ciptakan manusia hanya untuk beribadah yakni melaksanakan perintah dan menjauhi setiap larangan-Nya termasuk dalam hal mengatur kehidupan umat manusia. Begitu juga,Islam sebagai agama sekaligus ideologi menjadikan negara memiliki visi menjadi negara adidaya dan memberikan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Diantaranya adalah: Pertama. Negara dengan penerapan politik ekonomi IsIam akan memberikan jaminan kebutuhan primer bisa terpenuhi pada setiap warga negara muslim ataupun kafir ahlu dzimmah. Negara khilafah akan mengatur terkait dengan mekanisme perolehan harta, pengelolaan harta (kepemilikan individu, umum, negara) serta distribusi yang merata. Kedua. Negara akan mengelola sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan umum secara maksimal seperti tambang emas, minyak bumi,batubara dll, yang hasilnya digunakan untuk membangun seluruh fasilitas umum mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta seluruh fasilitas yang menunjang tercapainya sebuah peradaban yang gemilang dari semua lini kehidupan.Ketiga. Negara akan menerapkan sistem keuangan berbasis pada mata uang emas dan perak demi meraih equilibrium economic (kestabilan ekonomi) serta menghapus kegiatan ekonomi berbasis pada utang ribawi.
Negara Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam juga akan menerapkan sistem politik luar negeri dengan dakwah dan jihad, yang dari situ syari'ah IsIam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan IsIam rahmatan lil'aalamiin bisa terwujud.
Jadi, dari sini keluarga tidak dibebani untuk memajukan perekonomian bangsa. Dan justru mereka akan merasakan kesejahteraan yang diberikan ketika syari'ah IsIam dijalankan secara sempurna.
Khatimah
Demikianlah,peran keluarga dalam pandangan Islam adalah mencetak generasi bermental pejuang bisa diwujudkan ketika memang negara menjalankan fungsinya sebagai periayah bukan penguasa yang minta dilayani oleh rakyatnya.Penerapan Islam kaffah akan menghantarkan suatu negara menjadi negara maju dan baldatun thoyyiibatun wa rabbun ghaffur.
Penulis : Miratul Hasanah (Pemerhati masalah kebijakan publik)
